Mamuju — Kanwil Kemenkum Sulbar melaksanakan Pembahasan Analisis dan Evaluasi Peraturan Bupati Mamasa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari APBD, yang dilaksanakan pada Rabu, 4 Februari 2026 di ruang Baharuddin Lopa.

Pelaksanaan kegiatan itu dipimpin oleh Koordinator Perancang Per UU, Irsyadi Ramadhany, mewakili Kakanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim.

Pelaksanaan kegiatan ini sebagai upaya penguatan tata kelola bantuan pertanian terus dilakukan guna mendukung program ketahanan pangan daerah.
Pelaksanaan kegiatan ini dalam rangka memastikan kebijakan bantuan pupuk bersubsidi kepada kelompok tani berjalan tepat sasaran, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah.
Dalam pembahasan, evaluasi difokuskan pada penguatan dasar hukum, mekanisme penyaluran bantuan, serta kepastian tata kelola keuangan agar tidak menimbulkan potensi pemberian hibah secara berkelanjutan tanpa mekanisme yang jelas. Salah satu skema yang dibahas adalah penyaluran bantuan melalui mekanisme rekening hold, di mana pencairan dana hanya dapat dilakukan setelah adanya pengajuan invoice pembelian pupuk bersubsidi. Skema ini dinilai mampu menjamin ketepatan penggunaan bantuan sesuai dengan peruntukannya.
Selain itu, rapat juga menyoroti kedudukan kelompok tani sebagai penerima bantuan. Dalam pembahasan ditegaskan bahwa kelompok tani dapat dikategorikan sebagai kelembagaan sepanjang memenuhi persyaratan legalitas, memiliki struktur organisasi yang jelas, sekretariat, serta terdaftar dalam sistem administrasi sektor pertanian. Meski dibentuk oleh masyarakat petani, kelompok tani tetap memerlukan penetapan resmi melalui Surat Keputusan Bupati sebagai dasar hukum pemberian bantuan.
Hasil analisis menunjukkan bahwa fokus pembenahan kebijakan tidak terletak pada perubahan regulasi utama, melainkan pada penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis), Standar Operasional Prosedur (SOP) penyaluran dan pengawasan, serta penetapan penerima bantuan setiap tahun anggaran. Pendekatan ini dilakukan dengan tetap mempertimbangkan aspek kemanfaatan sosial dan penguatan ketahanan pangan daerah melalui metode Regulatory Impact Assessment (RIA).
Secara umum, rapat menyepakati bahwa kebijakan pemberian bantuan pupuk bersubsidi kepada kelompok tani masih relevan dan memiliki dasar hukum yang kuat dalam mendukung program strategis daerah di bidang pertanian. Pemberian bantuan secara berkelanjutan dimungkinkan sepanjang dilakukan evaluasi secara berkala dan tidak dimaknai sebagai hibah yang bersifat otomatis setiap tahun anggaran.

Mamuju — Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat mengikuti Rapat Tindak Lanjut Pelaksanaan Layanan Kewarganegaraan yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (4/2/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari sosialisasi Surat Edaran Menteri Hukum tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Pewarganegaraan yang diselenggarakan oleh Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memperkuat prinsip kehati-hatian serta ketertiban proses dalam seluruh tahapan pelayanan pewarganegaraan.

Pelaksanaan kegiatan itu dihadiri oleh Kadiv Yankum, Hidayat Yasin, Mewakili Kakanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim bersama Kepala Bidang Pelayanan AHU, Wardi, dan seluruh jajaran staf Bidang Pelayanan AHU. Pelaksanaan kegiatan itu dibuka secara resmi oleh Direktur Tata Negara, Dulyono, yang menegaskan bahwa surat edaran tersebut menjadi pedoman penting dalam menjaga tertib administrasi kewarganegaraan.
Dulyono menekankan perlunya sikap selektif dalam setiap proses pewarganegaraan serta penguatan fungsi pengawasan agar seluruh tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dinilai penting untuk menjamin akuntabilitas dan integritas layanan kewarganegaraan.
Selanjutnya, materi inti disampaikan oleh perwakilan Subdirektorat Kewarganegaraan Ditjen AHU, yang memaparkan mekanisme pelaksanaan tertib proses layanan pewarganegaraan. Dalam pemaparannya disampaikan bahwa ke depan akan dibentuk tim khusus yang bertugas menangani pemberian rekomendasi permohonan pewarganegaraan guna memastikan proses berjalan lebih terarah dan terkontrol.
Sosialisasi berlangsung secara interaktif, ditandai dengan diskusi aktif dari para peserta yang berasal dari berbagai Kantor Wilayah. Sejumlah isu dan tantangan implementasi kebijakan di lapangan turut dibahas sebagai bahan evaluasi bersama.
Menanggapi arahan dari pemerintah pusat, Bidang Pelayanan AHU Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti hasil sosialisasi tersebut. Komitmen ini diwujudkan melalui upaya peningkatan koordinasi internal serta penguatan pelayanan kewarganegaraan yang transparan, tertib, dan akuntabel.
Ke depan, Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat juga akan terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait guna meningkatkan kualitas layanan AHU di wilayah Sulawesi Barat, sekaligus memastikan pelayanan administrasi hukum umum berjalan optimal dan sesuai ketentuan.

Mamuju — Kakanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim mendorong jajaran untuk terus berupaya meningkatkan kinerja seluruh jajaran. Hal itu disampaikannya pada pelaksanaan Rapat Internal Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) pada Rabu, 4 Februari 2026, yang berlangsung di Ruang Rapat Baharuddin Lopa.

Dalam kesempatannya, Kakanwil meminta agar terus membangun sinergi dan kerjasama yang baik.

“Hal ini sebagai wujud agar seluruh tugas dan program kerja terlaksana dengan baik” ujar Kakanwil dalam kesempatan itu

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Divisi P3H, John Batara Manikallo, Analis Hukum, Perancang Peraturan Perundang-undangan, Penyuluh Hukum, dan Analis Kebijakan.

Dalam kegiatan itu disampaikan bahwa pelaksanaan harmonisasi regulasi menunjukkan hasil yang positif dan bahkan telah melampaui target yang ditetapkan.

Sejumlah rekomendasi strategis berhasil dihasilkan, baik yang bersifat regulatif maupun non-regulatif. Salah satu rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti melalui pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Majene tentang Pencadangan Pangan, yang menjadi contoh konkret kontribusi Divisi P3H dalam penguatan kebijakan daerah.

Selain itu, analisis implementasi kebijakan juga diarahkan untuk menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap peraturan daerah yang telah berlaku lebih dari lima tahun. Langkah ini dilakukan sebagai upaya penyempurnaan kebijakan hukum agar tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pada bidang pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Kanwil Kemenkum Sulbar terus melakukan penguatan sistem dokumentasi hukum dengan menyederhanakan data dukung e-report agar selaras dengan sistem e-Harmonisasi dan Indeks Reformasi Hukum (IRH). JDIH tidak hanya diposisikan sebagai pusat dokumentasi hukum, tetapi juga sebagai sarana transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Mekanisme pengunggahan dokumen dilakukan secara bertahap, mulai dari perencanaan hingga penetapan dan diseminasi peraturan.

Sementara itu, pada bidang bantuan hukum, Pos Bantuan Hukum (Posbakum) kembali ditegaskan sebagai ujung tombak pelayanan akses keadilan bagi masyarakat, khususnya di tingkat desa dan kelurahan. Layanan Posbakum mencakup pendampingan perkara, konsultasi dan informasi hukum, layanan administrasi kenegaraan, hingga pendampingan akademik. Pendekatan penyelesaian sengketa secara non-litigasi terus dioptimalkan, dengan tetap membuka ruang pendampingan litigasi apabila diperlukan.

Melalui rapat internal ini, Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan hukum, memperkuat regulasi daerah, serta memperluas akses keadilan bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Mamuju — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa keberadaan Paralegal memiliki peran strategis dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan masyarakat.
“Paralegal adalah mitra negara dalam menghadirkan keadilan. Mereka menjadi jembatan antara hukum dan masyarakat, terutama bagi warga yang selama ini mengalami keterbatasan akses terhadap layanan hukum formal,” ujar Saefur Rochim pada penutupan Pelatihan Paralegal Serentak Angkatan I Tahun 2026, Rabu (4/2/2026).
Pelatihan yang berlangsung secara virtual ini terpusat di Ruang Rapat Seno Adji Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat, serta diikuti oleh peserta dari berbagai wilayah. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Divisi Kadiv P3H, John Batara Manikallo, Penyuluh Hukum, Analis Hukum, CPNS, peserta magang, serta para peserta Pelatihan Paralegal.
Pada sesi pertama di hari terkahir pelaksanaan kegiatan ini, peserta mendapatkan materi “Paralegal pada Pos Bantuan Hukum” yang disampaikan oleh Andi Toba, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Sulawesi Barat. Dalam pemaparannya, disampaikan bahwa Paralegal memegang peranan vital sebagai pendukung utama sistem bantuan hukum nasional, terutama dalam penyelesaian konflik melalui jalur non-litigasi bagi masyarakat yang sulit mengakses keadilan formal.
Meskipun kerap disebut sebagai “pokrol bambu” atau konsultan hukum masyarakat kecil, Paralegal sejatinya merupakan pilar keadilan tanpa tanda jasa yang berakar kuat di tengah struktur sosial. Peran tersebut kini semakin diperluas melalui penugasan Pemberi Bantuan Hukum (PBH) untuk melakukan advokasi kebijakan dari tingkat desa hingga provinsi, serta pendampingan pada berbagai program kementerian dan lembaga. Melalui kolaborasi dengan pemerintah desa dan penyuluh hukum dalam pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dan Pos Bantuan Hukum, Paralegal tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga memperkuat ketertiban dan literasi hukum masyarakat.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan materi kedua “Penyusunan Laporan, Pengaduan, dan Kronologi” yang disampaikan oleh Maikhal R., S.H., Direktur/Ketua Lembaga Bantuan Hukum Kondosapata Sulawesi Barat. Materi ini menekankan bahwa kemampuan menyusun laporan dan pengaduan merupakan kompetensi krusial bagi Paralegal sebagaimana diatur dalam Pasal 8 angka 45 dan 46 KUHAP (UU Nomor 20 Tahun 2025).
Dalam pemaparannya, dijelaskan perbedaan teknis antara laporan sebagai pemberitahuan peristiwa pidana dan pengaduan sebagai permintaan tindakan hukum oleh pihak yang dirugikan. Dengan memanfaatkan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat (PPH & PPM) di lingkungan Kejaksaan, Paralegal berperan memastikan keluhan masyarakat disampaikan secara sistematis dan yuridis, sekaligus menjadi instrumen pengawasan terhadap integritas aparat penegak hukum sesuai amanat SE-006/A/J.A/05/2010.
Sebagai materi terakhir pada hari ketiga, peserta menerima pemaparan “Struktur Masyarakat” yang kembali disampaikan oleh Andi Toba, S.H., Direktur/Ketua Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat. Materi ini menekankan bahwa pemahaman terhadap struktur masyarakat merupakan fondasi utama bagi Paralegal dalam menjalankan fungsi mediasi dan advokasi kebijakan secara efektif. Dengan memahami hubungan sosial, norma, dan lapisan masyarakat, Paralegal diharapkan mampu membangun integrasi sosial serta mendorong terciptanya kesadaran hukum yang berkelanjutan di tingkat akar rumput.
Melalui Pelatihan Paralegal Serentak Angkatan I Tahun 2026 ini, Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat berharap dapat melahirkan Paralegal yang profesional, berintegritas, dan memiliki kepekaan sosial tinggi dalam mendukung terwujudnya akses keadilan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kebingungan itu masih jelas di ingatan Prof. Astri Rinanti, ia mengenang satu fase yang kerap luput dibahas dalam kisah riset kampus. Bukan soal gagal eksperimen, melainkan ketidaktahuan menghadapi urusan paten. Bagi seorang akademisi yang terbiasa berkutat dengan data dan jurnal ilmiah, prosedur administratif terasa seperti wilayah asing. Ada kekhawatiran, riset yang dibangun dengan ketekunan justru terhambat oleh birokrasi.

Padahal, perjalanan riset mikroalga di Universitas Trisakti itu sendiri sudah penuh jatuh bangun. Bersama Melati Ferianita dan Rositayanti Hadisoebroto, Prof. Astri berkali-kali harus menerima kenyataan pahit di meja praktikum. Kultur mikroalga yang diharapkan mampu bertahan hidup cukup lama untuk menyerap polutan justru kerap mati sebelum mencapai hasil. Kesalahan kecil dalam komposisi atau lingkungan tumbuh membuat seluruh percobaan harus diulang dari titik nol.

Dari kegagalan demi kegagalan itulah muncul kesadaran penting, keberhasilan mikroalga tidak hanya bergantung pada komposisinya, tetapi juga pada lingkungan tumbuh yang konsisten dan terkontrol. Timnya kemudian mengembangkan bioreaktor mikroalga yang memungkinkan pengaturan cahaya, nutrisi, dan sirkulasi secara lebih presisi. Perlahan, mikroalga mulai tumbuh stabil dan optimal.

“Mikroalga yang sehat itu lalu diolah bersama natrium alginat menjadi biosorben berbentuk manik-manik. Produk ini efektif menyerap berbagai logam berat dan dapat digunakan kembali. Dari titik inilah tim mulai melihat peluang yang lebih luas, mikroalga tidak hanya berfungsi membersihkan limbah, tetapi juga berpotensi diolah menjadi bahan bernilai ekonomi,” terang Prof. Astri.

Dari peluang itu, tim kemudian berhasil mengubah potensi mikroalga menjadi produk nyata yang mendapat perlindungan paten. Salah satunya adalah biosorben berbentuk manik yang tercatat dalam permohonan paten nomor P00202110439. Produk ini efektif menyerap logam berat seperti Fe, Zn, Cu, Mn, Cd, dan Ni hingga 95 persen, serta dapat digunakan kembali sampai tiga kali.

Produk lainnya adalah campuran pakan ikan lele (Clarias batrachus) berbasis tepung mikroalga yang dilindungi paten nomor S00202416175. Pakan ini dibuat dalam bentuk pelet kaya protein, omega-3, dan antioksidan, serta terbukti meningkatkan bobot dan panjang ikan. Keunggulan lainnya, sisa pakan tidak merusak kualitas air sehingga lebih ramah lingkungan. Selain dua produk paten tersebut, mikroalga juga masih menyimpan potensi untuk dikembangkan menjadi pupuk organik maupun bahan baku produk kecantikan.

“Yang pertama, tepung mikroalga ini bisa digunakan sebagai media untuk menyerap logam berat. Jika dimasukkan ke air limbah, logam beratnya bisa terserap. Yang kedua, tepung ini bisa dijadikan pakan lele. Selain itu, ada juga produk turunan lain, seperti masker kecantikan dan pupuk cair,” jelas Prof. Astri.

Upaya panjang itu akhirnya berbuah pengakuan hukum. Pelindungan paten atas biosorben dan pakan lele berbasis mikroalga bukan sekadar dokumen legal, melainkan penanda bahwa riset kampus mampu menjawab persoalan nyata, dari pencemaran lingkungan hingga kebutuhan pakan ikan yang berkelanjutan.

Keberhasilan mendaftarkan paten ini tidak hanya menjadi pencapaian personal bagi tim peneliti, tetapi juga dipandang sebagai aset intelektual strategis yang memperkuat posisi Universitas Trisakti dalam peta inovasi nasional. Di lingkungan kampus, langkah Prof. Astri dan tim kini menjadi standar baru dalam tata kelola riset, di mana setiap temuan tidak lagi dipandang sekadar sebagai kewajiban akademik untuk publikasi, melainkan sebagai kekayaan universitas yang harus dilindungi secara hukum sebelum dilempar ke pasar.

“Dengan mengintegrasikan hasil riset ke dalam sistem kekayaan intelektual (KI) kampus, Universitas kami kini memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam menjalin kolaborasi strategis dengan sektor industri, sekaligus memastikan bahwa setiap inovasi yang lahir dari laboratorium mereka memiliki jalur hilirisasi yang jelas dan terlindungi secara hukum. Apalagi saat ini, birokrasi yang mudah menambahkan semangat kami dalam berkarya,” ujar Prof. Astri.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum menegaskan, pelindungan kekayaan intelektual merupakan fondasi penting agar inovasi kampus tidak berhenti di laboratorium.

“Banyak riset perguruan tinggi yang berhenti di laboratorium karena tidak dilindungi secara hukum. Padahal, ketika sebuah inovasi didaftarkan, peneliti memiliki kepastian untuk mengembangkan, bekerjasama dengan industri, dan membawa hasil risetnya ke tahap hilirisasi,” ujar Hermansyah dalam wawancara di Gedung DJKI, Jakarta pada Selasa, 3 Februari 2026.

Oleh sebab itu, Hermansyah menjelaskan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) harus berperan sebagai Inovasi and Technology Transfer Hub yang memiliki tiga mandat utama, yaitu pengelolaan invensi dan hak KI, komersialisasi hasil riset, serta inkubasi startup berbasis teknologi. Menurutnya, ketiga hal ini merupakan aspek penting yang harus dimiliki agar siklus inovasi dari riset dasar hingga produk komersial dapat berjalan secara berkesinambungan dan memberikan dampak ekonomi nyata bagi bangsa.

Ia menambahkan, pelindungan paten atas inovasi mikroalga ini menunjukkan bahwa teknologi ramah lingkungan memiliki nilai strategis yang luas. Inovasi seperti ini membuktikan bahwa kekayaan intelektual bukan hanya soal hak eksklusif, tetapi juga instrumen pembangunan yang dapat mendorong teknologi hijau, memperkuat ketahanan pangan, dan membuka peluang ekonomi berkelanjutan.

Dari mikroalga yang tumbuh di dalam bioreaktor, lahir sebuah cerita tentang ketekunan, keberanian berinovasi, dan pentingnya perlindungan hukum. Sebuah bukti bahwa teknologi ramah lingkungan bukan hanya wacana masa depan, melainkan solusi nyata hari ini seperti membersihkan limbah, memberi makan ikan, dan menghidupkan harapan ekonomi berkelanjutan.