Mamuju, 05 Juni 2025 – Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto menghadiri peluncuran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan dan Portal Informasi Hukum Bantuan Hukum.
Kegiatan ini merupakan salah satu komitmen Kementerian melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam mewujudkan Asta Cita ke-7, yaitu Memperkuat Reformasi Hukum, dengan menghadirkan akses layanan hukum bagi masyarakat di tingkat desa/kelurahan. Kepala Desa/Lurah diharapkan dapat berperan sebagai Peacemaker atau Juru Damai Desa, didukung oleh Posbankum Desa/Kelurahan.
Acara pembukaan yang dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Wakil Menteri Hukum ini menjadi tonggak penting dalam upaya sinergi nasional. Secara daring, turut hadir para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kepala Divisi P3H, Penyuluh Hukum, serta 1.380 Kepala Desa/Lurah peserta Peacemaker Training dan 5.777 peserta Pelatihan Paralegal Serentak Khusus Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Desa/Kelurahan Angkatan I dan II Tahun 2025.
Kepala BPHN melaporkan bahwa hingga saat ini, sebanyak 5.008 Posbankum telah terbentuk di seluruh Indonesia. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat, terutama di tingkat desa/kelurahan, melalui Posbankum yang lebih dekat dan mudah dijangkau.
Selain itu, kegiatan ini juga mendukung transformasi digital dan integrasi layanan hukum dengan menyediakan portal informasi hukum yang terpadu, memperkuat sinergi untuk memperluas akses keadilan, serta membangun kapasitas peserta pelatihan menjadi paralegal dan juru damai yang efektif.
Momen penting lainnya dalam acara ini adalah penandatanganan kesepakatan kerja sama antara unit eselon I, yaitu BPHN, Sekretaris Mahkamah Agung, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum menegaskan bahwa keadilan adalah hak bagi seluruh warga negara, dan negara memiliki keberpihakan lebih terhadap kelompok yang kurang mampu. Kehadiran Posbankum diharapkan dapat menjadi jembatan bagi masyarakat dalam memperoleh akses keadilan.

Mamuju, 5 Juni 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat menghadiri peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2025 yang dilaksanakan di Anjungan Pantai Manakarra.
Kabid Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Sulbar, Juani yang mewakili Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto menyebut bahwa kehadiran Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat pada kegiatan itu sebagai komitmen dalam mendukung upaya perlindungan lingkungan dan keberlanjutan bumi.
Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia setiap tanggal 5 Juni bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global akan pentingnya mengambil tindakan positif bagi perlindungan alam dan planet bumi.

Dalam sambutannya sebagai pembina apel, Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga, menekankan tema resmi Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2025, yaitu "Atasi Polusi Plastik". Kampanye ini secara khusus berfokus pada peningkatan kesadaran tentang dampak buruk sampah plastik terhadap ekosistem, satwa liar, dan kesehatan manusia.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), jajaran Forkopimda Provinsi dan Kabupaten, serta Kepala Instansi Vertikal di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
"Kami mengapresiasi tinggi kegiatan ini yang berjalan lancar dan penuh makna," ujar Bapak Juani mewakili Kanwil KemenkumSulawesi Barat. "Melalui kegiatan ini, kami berharap lingkungan tempat tinggal dan perkantoran dapat terus terjaga kebersihannya dari limbah plastik."
Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat menyatakan akan terus mendukung berbagai inisiatif dan kegiatan yang berfokus pada kebersihan lingkungan, baik di area tempat tinggal maupun perkantoran. Komitmen ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan kepedulian Kanwil KemenkumSulawesi Barat terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Jakarta - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menargetkan agar Indonesia menduduki peringkat pertama se-ASEAN dalam hal jumlah indikasi geografis yang terdaftar di tahun 2025. Untuk mencapai target ini, Supratman mengatakan Kementerian Hukum (Kemenkum) akan memudahkan proses pendaftaran indikasi geografis.

“Saya harap jajaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dapat menyederhanakan proses pendaftaran indikasi geografis agar semakin banyak yang mendaftar, jangan dipersulit,” ucap Supratman di gedung Kemenkum, Rabu (4/6/2025).

Selain itu, Kemenkum melalui DJKI menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk turut serta mendorong peningkatan permohonan KI pada bidang paten, hak cipta, dan indikasi geografis yang bersumber dari hasil riset dan inovasi unggulan para peneliti di Indonesia.

Tak hanya di tingkat nasional, Kemenkum juga mendorong kolaborasi antara Kantor Wilayah Kemenkum dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebagai upaya memperluas jangkauan pelindungan KI hingga ke seluruh pelosok nusantara.

“BRIN mendorong peran BRIDA di seluruh Indonesia untuk melakukan penelitian mendalam dan pendampingan terkait potensi indikasi geografis sebagai KI komunal bernilai ekonomi tinggi yang berasal dari keunikan produk-produk khas daerah masing-masing,” terang menteri kelahiran Sulawesi ini dalam acara Expose Kinerja Satu Dekade dan Apresiasi KI.

Menurut Supratman, upaya meningkatkan pendaftaran kekayaan intelektual, termasuk indikasi geografis, harus dibarengi dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelindungan KI. Untuk itu, DJKI meluncurkan Laman Edukasi Kekayaan Intelektual Indonesia, ekii.dgip.go.id. Inovasi ini merupakan pusat pembelajaran KI yang komprehensif serta mudah diakses dari mana saja dan kapan saja.

“Kesadaran masyarakat akan pentingnya pelindungan KI saat ini terus tumbuh. Hal ini perlu terus kita dukung dengan kemudahan-kemudahan teknologi. Ketika karya anak bangsa terlindungi, kepercayaan diri meningkat, investasi dalam inovasi tumbuh, dan mendorong kemajuan Indonesia di kancah global,” katanya.

Untuk diketahui, DJKI Kemenkum mencatatkan peningkatan permohonan KI dalam satu dekade terakhir. Sepanjang 2015 s.d. 2024, pertumbuhan permohonan KI rata-rata sebesar 18,5% per tahun dan puncaknya pada tahun 2024 mencapai 339.304 permohonan.

Kemudian, permohonan KI pada kuartal pertama 2025 telah mencapai 88.893. Jumlah ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun kemarin pada periode yang sama. Capaian ini diiringi dengan perolehan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp297.584.111.537 atau 31,83% dari target tahun ini.

“Peningkatan signifikan jumlah pendaftaran KI dan terwujudnya sistem pelindungan yang modern serta terintegrasi merupakan bukti nyata komitmen kami untuk menciptakan ekosistem KI yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi,” ungkap Supratman.

Mamuju, 4 Juni 2025 – Hari kedua pelatihan Paralegal Serentak Angkatan II Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Barat menghadirkan 58 peserta dari enam kabupaten di Sulawesi Barat.
Pelaksanaan kegiatan itu dilaksanakan secara virtual yang terpusat di Ruang Rapat Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum.

Pelatihan hari kedua ini membekali para peserta dengan materi esensial, meliputi Struktur Masyarakat, Bantuan Hukum dan Advokasi, Hak Asasi Manusia (HAM), Keparalegalan, serta Teknik Komunikasi. Para peserta menunjukkan antusiasme tinggi dengan aktif berdiskusi dan mengajukan pertanyaan dalam setiap sesi.

Sesi pertama diisi oleh Advokat A. Toba, S.H., M.H. dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan Sulawesi Barat, yang memaparkan materi tentang Struktur Masyarakat. Dilanjutkan pada sesi kedua, Advokat Muh. Amin Sangga, S.H. dari LBH Mitra Madani memberikan pemahaman mendalam mengenai Bantuan Hukum dan Advokasi.
Sementara, Materi Hak Asasi Manusia disampaikan pada sesi ketiga oleh Advokat Dr. Rahmat Idrus dari LBH Mandar Yustisi. Terakhir, sesi keempat ditutup dengan materi Keparalegalan dan Teknik Komunikasi yang dibawakan oleh Advokat Asdar, S.H. dari LBH Pasangkayu.
Sehari sebelumnya, saat pembukaan kegiatan itu, Kepala Divisi P3H, John Batara Manikallo mengatakan tujuan pelaksanaan kegiatan ini yaitu untuk membekali para peserta agar dapat berperan sebagai paralegal di desa/kelurahan, menjadi garda terdepan dalam membantu kepala desa/lurah menyelesaikan permasalahan hukum masyarakat sebelum berlanjut ke ranah pengadilan.
Sehingga pelaksanaan kegiatan ini merupakan wujud komitmen untuk terus melibatkan dan bekerja sama dengan LBH yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum, sebagaimana harapan Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto agar terus membangun kerjasama dan kolaborasi yang lebih baik lagi dengan seluruh stakeholder

Jakarta, 04 Juni 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat turut hadir dalam kegiatan Expose Kinerja satu Dekade dan apresiasi Kekayaan Intelektual yang diselenggarakan oleh DJKI pada puncak peringatan hari Kekayaan Intelektual Sedunia tahun 2025, yang digelar di Jakarta pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2025.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan capaian dan perkembangan ekosistem Kekayaan Intelektual nasional selama sepuluh tahun terakhir, serta memberikan penghargaan kepada berbagai pihak yang berkontribusi dalam pengembangan Kekayaan Intelektual di Indonesia. DJKI mencatat bahwa selama satu Dekade terakhir terdapat lebih dari 1,7 juta permohonan KI dengan rata rata pertumbuhan mencapai 18,5 % per tahun mencerminkan kemajuan signifikan dalam kesadaran masyarakat akan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut DJKI menyerahkan beberapa piagam penghargaan serta sertifikat pencatatan cipta kepada Kantor Wilayah sebagai apresiasi aransemen mars kekayaan intelektual berbasis musik tradisional masing masing daerah.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Barat Sunu Tedy Maranto didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hidayat menyampaikan bahwa sinergi antara budaya lokal dan semangat Kekayaan Intelektual bisa menghasilkan suatu karya yang inspiratif. Kami akan terus mendorong pendaftaran dan pencatatan Kekayaan Intelektual serta pelestarian budaya dan perlindungan Kekayaan Intelektual di Sulawesi Barat.

Selain itu dalam acara ini juga menjadi momentum peluncuran berbagai inisiatif strategis DJKI seperti kick off Road map Kekayaan Intelektual, peluncuran laman edukasi dan persetujuan otomatis pencatatan Hak cipta versi tahun 2025.