Pasangkayu, 24 September 2025 - Kanwil Kemenkum Sulbar melaksanakan Audit Kepatuhan Langsung (On Site) Penerapan PMPJ bagi Notaris di Pasangkayu.

Kepala Bidang Pelayanan AHU, Wardi, mewakili Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto saat memimpin pelaksanaan kegiatan itu meminta agar Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) diterapkan oleh para notaris sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2015.

Peraturan ini menetapkan notaris sebagai salah satu pihak yang wajib melaporkan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Hal itu sebagai dukungan terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (PPU/PPT).

Untuk itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat secara rutin melakukan audit kepatuhan langsung (on-site) terhadap notaris dengan tingkat risiko sangat tinggi atau tinggi.

Audit ini merupakan tindak lanjut dari kuesioner yang telah diisi oleh para notaris pada Agustus 2025.

Pelaksanaan audit kepatuhan langsung (on site) mencakup kegiatan pra-audit (entry meeting), pelaksanaan audit, dan pasca-audit (exit meeting).

Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kecukupan, efektivitas, dan kepatuhan notaris dalam menerapkan undang-undang TPPU/TPPT. Serta mendorong notaris untuk menerapkan PMPJ dan kewajiban pelaporan secara efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal ini penting untuk mencegah notaris disalahgunakan sebagai sarana atau sasaran pencucian uang, baik secara langsung maupun tidak langsung.

“Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak”

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KemenkumSulbar
#KanwilKemenkumSulbar
#Setahunberdampak

Mamuju, 24 September 2025 - Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto bersama Kadiv P3H, John Batara Manikallo dan Kadiv Yankum, Hidayat Yasin serta sejumlah jajaran mengikuti Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur secara virtual pada Rabu (24/09/2025) di Aula Pengayoman.

Kepala BSK Hukum Andry Indrady, saat membuka pelaksanaan kegiatan itu mengapresiasi jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur atas pelaksanaan DSK tersebut.

“Hasil AIEK yang sudah dibuat khususnya terkait dukungan manajemen, seperti masalah SDM, sarana dan prasarana, anggaran dan lain sebagainya. Kegiatan ini dapat melahirkan inovasi dan terobosan dalam menangani dan menjembatani persoalan yang ada di tingkat manajerial tersebut” lanjutnya

Raden Fadjar Widjanarko, selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Jatim, saat menjadi narasumber kegiatan itu dalam materinya menyampaikan bahwa pelaksanaan tugas Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW), fotokopi minuta akta tidak dapat diserahkan setelah mendapatkan persetujuan dari MKN terhadap notaris yang telah pension, dan ini beresiko menghambat proses peradilan khususnya dalam pemenuhan alat bukti oleh APN.

“Oleh karena itu, direkomendasikan agar notaris diberikan kewenangan pemberian persetujuan terkait peminjaman asli minuta akta untuk kepentingan penyidikan dan peradilan oleh MKN” sambungnya

Tak jauh berbeda yang disampaikan oleh Irwan Paskalis, selaku Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (DIRJEN AHU) yang juga bertindak selaku narasumber dalam materinya menyampaikan bahwa permasalahan implementasi yang terjadi pada permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 adalah kurang memadainya sarana dan prasarana yang ada pada Majelis Kenotariatan Wilayah (MKN)

“Khususnya pada ruangan rapat/ruang pemeriksaan, oleh karena itu beliau merekomendasikan agar pelaksanaan pemeriksaan dilangsungkan secara daring” tuturnya

Sementara itu, Dr. Khusnul Yaqin selaku Notaris sekaligus anggota MKN yang juga bertindak selaku narasumber yang berada di Jawa Timur dalam pemaparannya menyatakan bahwa peran dan kewenangan MKN sesuai dengan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 yaitu pembinaan, pemeriksaan, serta pendampingan terhadap notaris.

“Serta memberikan saran dan melakukan pengawasan etika serta bekerja sama dengan majelis pengawas wilayah dan daerah. Proses pengambilan keputusan diambil melalui rapat pleno dengan hasil dilaporkan MKN wilayah ke MKN Pusat” pungkasnya

“Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak”

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KemenkumSulbar
#KanwilKemenkumSulbar
#Setahunberdampak

Mamuju, 24 September 2025 - Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto meminta Perancang Peraturan Perundang-undangan di jajarannya agar pembentukan produk hukum terkait struktur organisasi harus dilaksanakan dengan teliti serta memperhatikan kondisi di daerah.

Hal itu diungkapkannya saat memimpin pelaksanaan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan konsepsi Rancangan tiga Produk Hukum Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamasa didampingi Kadiv P3H, John Batara Manikallo di ruang rapat Baharuddin lopa.

Menurut Kakanwil, struktur organisasi harus mampu menjawab tuntutan zaman dan kebutuhan kesejahteraan masyarakat yang sangat dinamis.

"Susunan organisasi suatu daerah harus sejalan dengan paradigma baru birokrasi yang berorientasi pada pelayanan" sambungnya

Terkait alokasi dana desa, terdapat kebijakan baru oleh pemerintah utk pengaturan kembali alokasi dana desa sehingga di daerah pun menyesuaikan dengan melakukan perubahan regulasi sehingga dapat secara langsung diimplementasikan berdampak secara cepat kepada masyarakat

Ia juga menambahkan, untuk perubahan struktur organisasi penyelenggaraan pemerintahan, bersifat dinamis, menyesuaikan kebutuhan masyarakat, kebutuhan organisasi dan kebijakan pemerintah, sehingga dalam sebuah organisasi dapat ditambahkan, disederhanakan, dipertahankan atau bahkan dihilangkan/dihapus

Harmonisasi Rancangan tiga Produk Hukum Daerah tersebut yakni:
- Ranperda Provinsi Sulbar tentang SOTK UPT
- Perubahan Peraturan Bupati Mamasa Nomor 22 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian AlokasiDana Desa setiap Desa TA 2025
- Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dari hasil pelaksanaan harmonisasi itu disepakati dilakukan beberapa perubahan dan perbaikan langsung sehingga Ranperbup Mamasa tentang Alokasi dana desa dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya.

Sementara dua rancangan produk hukum lainnya yakni Ranpergub Provinsi Sulbar tentang SOTK UPT dikembalikan untuk dilakukan konsultasi terkait klasifikasi RSUD tipe C yang dinilai bertentangan dengan Permendagri, dan Ranperbup SOTK UPD Kabupaten Mamasa dikembalikan untuk disusun ulang sesuai dengan lampiran II UU 12/2011.

Pelaksanaan Harmonisasi itu dihadiri oleh Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sulbar (zoom), Asisten I Setda Kab Mamasa (via zoom), Kepala Dinas PMD Mamasa (via zoom), Perwakilan Bagian Hukum dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulbar.

“Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak”

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KemenkumSulbar
#KanwilKemenkumSulbar
#Setahunberdampak

Mamuju, 24 September 2025 - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat mengikuti Sharing Edukatif dan Ngobrol Inspiratif Pengadaan Barang/Jasa (SENI PBJ) secara virtual yang dilaksanakan oleh UKPBJ Kemenkum.

Kegiatan itu dihadiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen, mewakili Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto, dan Staf PPK;

Pelaksanaan kegiatan itu membahas, Pencegahan Tipikor dalam Pelaksanaan E-Purchasing melalui Mini Kompetisi serta Kewajiban PPK dalam Pemenuhan Dokumen E-Purchasing.

Kepala Biro BMN Itun Wardatul Hamro saat membuka pelaksanaan kegiatan itu mengatakan bahwa webinar ini bertujuan meningkatkan pemahaman tentang pencegahan tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam pelaksanaan e-purchasing, "khususnya melalui mekanisme mini kompetisi dan pentingnya peran serta kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melengkapi dokumen yang dibutuhkan" sambungnya

E-purchasing diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, namun tetap memerlukan pengawasan dan pemahaman yang baik agar tidak disalahgunakan dan dalam mendukung tata kelola pengadaan yang bersih dan profesional.

Sementara itu, Tomy Darlinanto, PPBJ Ahli Madya saat menjadi narasumber kegiatan itu mengatakan bahwa perlu dilakukan Pencegahan Tipikor dalam E-Purchasing. Karena, Risiko korupsi dalam pengadaan masih tinggi meskipun menggunakan sistem elektronik, perlu penguatan integritas dan kepatuhan pada prosedur.

“Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak”

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KemenkumSulbar
#KanwilKemenkumSulbar
#Setahunberdampak

Mamuju, 23 September 2025 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Sunu Tedy Maranto bersama Kepala Divisi Yankum, Hidayat Yasin dan Kepala Divisi P3H, John Batara Manikallo mengikuti kegiatan Assessment TalentDNA yang diselenggarakan oleh Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum.

Pelaksanaan kegiatan itu dilaksanakan secara virtual Selasa, 23 September 2025. Dan diikuti sebanyak oleh 145 peserta untuk tiga jabatan target.

Pelaksanaan Assessment TalentDNA merupakan tindak lanjut dari surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nomor SEK-SM.06.03-27 tertanggal 17 September 2025 terkait pelaksanaan peserta Assessment TalentDNA bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum.

Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk mencocokkan karakter dan kemampuan Pegawai dengan jabatan target dalam rangka perencanaan karier dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kinerja serta kebutuhan organisasi.

Selain itu, asesmen ini jugabagian penting dari pelaksanaan manajemen talenta di lingkungan Kementerian Hukum.

Dalam pelaksanaannya, Assessment TalentDNA didukung oleh ACT Consulting – ESQ Corp yang sebelumnya telah melakukan audiensi bersama Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum.

Kehadiran Kakanwil dan para Kadiv dalam pelaksanan kegiatan itu sebagai wujud komitmen dalam mendukung agenda reformasi birokrasi, khususnya dalam penataan SDM aparatur berbasis sistem merit dan manajemen talenta.

“Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak”

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KemenkumSulbar
#KanwilKemenkumSulbar
#Setahunberdampak