Mamuju, 10 November 2025 - Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hidayat Yasin mewakili Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto menghadiri sejumlah rangkaian Peringatan Hari Pahlawan dan sejumlah kegiatan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Rangkaian kegiatan itu diawali upacara peringatan Hari Pahlawan yang dilaksanakan di lapangan upacara Kantor Gubernur Sulawesi Barat.

Pada pelaksanaan upacara peringatan itu, Gubernur Sulawesi Barat, mengajak seluruh masyarakat untuk meneladani semangat juang dan mengorbankan para pahlawan bangsa.

Makna Hari Pahlawan bukan sekedar mengenang jasa para pejuang, melainkan menjadi momentum penting untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air serta semangat membangun daerah.

Perjuangan para pahlawan dahulu dilakukan dengan tetesan darah dan air mata. Kini, perjuangan kita adalah bagaimana mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, inovasi, dan semangat membangun untuk kemajuan Sulawesi Barat.

Usai pelaksanaan upacara peringatan itu, dilanjutkan dengan upacara Ziarah di Taman Makam Pahlawan Patti'di dan Tabur Bunga di Laut yang bertempat di KAL Manakarra Dermaga Rangas Mako Lanal Mamuju.
Selain rangkaian peringatan hari Pahlawan dilanjutkan dengan Upacara Pelantikan Sekda Provinsi Sulawesi Barat dan Ramah Tamah.

Mamuju, 10 November 2025 - Kepala Divisi P3H, John Batara Manikallo mewakili Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto bersama Koordinator Perancang Peraturan Perundang-Undangan menerima kunjungan Wakil Ketua DPRD bersama Tim Kerja Pansus III DPRD Kabupaten Polewali Mandar di ruang Rapat Baharuddin Lopa.

Menurut John Batara, kunjungan Wakil Ketua DPRD Polman tersebut dalam rangka
tindaklanjut hasil Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD.

Pada kunjungan kerja ini dilakukan penyerahan secara simbolis rancangan perbaikan Ranperda tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren.

“Berdasarkan hasil koordinasi, rancangan perbaikan tersebut telah disetujui untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya serta dapat menjadi bahan dalam rapat pembahasan yang akan di laksanakan pada hari Rabu di DPRD Polman” sambung Kadiv P3H

Mamuju, 10 November 2025 - Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat melaksanakan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025.

Aula Pengayoman menjadi tempat pelaksanaan upacara tersebut karena hujan yang mengguyur Mamuju hingga pagi tadi.

Selain jajaran Kanwil Kemenkum Sulbar, turut serta dalam pelaksanaan kegiatan itu, Jajaran Kanwil Ditjen Imigrasi dan Kanwil HAM.

Kepala Divisi P3H, John Batara Manikallo menjadi inspektur dan membacakan berbagai tulisan Menteri Sosial. Ia mengatakan bahwa Para Pahlawan mengajarkan kepada kita bahwa kemerdekaan tidak jatuh dari langit. Kemerdekaan lahir dari kesabaran, keberanian, kejujuran, kebersamaan, dan keikhlasan.

Ada tiga hal yang dapat kita teladani dari para pahlawan bangsa, yang pertama, mereka sabar menempuh perjalanan ilmu, sabar menyusun strategi, sabar menunggu momentum, dan sabar membangun kebersamaan di tengah segala keterbatasan.

“Mereka tetap bersabar meski menghadapi perbedaan pandangan dan jalan perjuangan. Dari kesabaran itulah lahir kemenangan, karena mereka tahu bahwa kemerdekaan tidak diraih dengan tergesa-gesa, tetapi ditempa oleh waktu dan keikhlasan” ujar John Batara yang Juga mewakili Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto

Kedua, setelah kemerdekaan diraih, para pahlawan tidak merebut jabatan, tidak menuntut balasan, tidak mengincar apa yang ditinggalkan penjajah. Mereka hanya kembali ke rakyat, mengajar, membangun, menanam, dan meneruskan pengabdian.

Di situlah letak kehormatan sejati: bukan pada posisi yang dimiliki, tetapi pada manfaat yang ditinggalkan.

Dan yang ketiga, para pahlawan berjuang untuk generasi yang akan datang, untuk kesejahteraan bangsa yang mereka cintai. Dan menjadikan perjuangan ini sebagai bagian dari ibadah, darah dan air mata mereka adalah doa yang tak pernah padam.

"Menyerah berarti meninggalkan amanah kemanusiaan. Ini adalah modal besar bagi generasi kita saat ini. Semangat perjuangan yang pantang menyerah, adalah kekuatan bagi kita dan generasi mendatang untuk meneruskan cita cita para pahlawan yang selama ini telah ditunaikan" sambung Mensos dalam sembuannya yang dibacakan Kadiv P3H.

John Batara melanjutkan, bahwa di masa kini, perjuangan tidak lagi dengan bambu runcing, melainkan dengan ilmu, empati, dan pengabdian.

Namun semangatnya tetap sama; membela yang lemah, memperjuangkan keadilan, dan memastikan tidak ada satu pun anak bangsa yang tertinggal dari arus kemajuan

Inilah semangat yang terus dihidupkan melalui Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, mulai dari memperkuat ketahanan nasional, memajukan pendidikan, menegakkan keadilan sosial, hingga membangun manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya.

Ia juga mengajak agar bersyukur dan berjanji: bahwa kemerdekaan ini tidak akan sia-sia. Kita akan melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan cara kita, bekerja lebih keras, berpikir lebih jernih, dan melayani dengan lebih tulus.

Sama seperti para pahlawan yang telah memberikan segalanya untuk Indonesia, maka kini giliran kita menjaga api perjuangan itu tidak pernah padam. Denganbekerja, bergerak dan berdampak.

Mamuju, 7 November 2025 - Kadiv Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sulbar, Hidayat Yasin menilai pengaturan mengenai pondok pesantren merupakan bagian dari urusan agama sehingga masuk dalam kewenangan obsolut pemerintah pusat, melalui Kementerian Agama.

Hal itu disampaikannya saat memimpin Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Polewali Mandar tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren secara virtual didampingi Koordinator Perancang Peraturan Perundang-Undangan bersama Tim Kerja yang ditutupi oleh Wakil Ketua DPRD Polman, Ketua Bapemperda DPRD Polman, Ketua Pansus DPRD Polman Asisten 1 Setda Polman, Kepala Bagian Hukum, Perwakilan Pusat Kajian Islam Inklusif,

Selain itu dalam kesempatannya, Hidayat Yasin menyebut bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus pondok pesantren sangat ketat sebagaimana diatur dalam UU 18/2019 tentang Pondok Pesantren, "yakni dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 32, Pasal 42, dan Pasal 46" lanjutnya yang juga mewakili Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto

Kadiv Yankum meminta agar Pemda memperhatikan aspek kewenangan dalam materi muatan dalam rancangan perda inisiatif DPRD Polman agar tidak melampaui kewenangannya dan tidak melanggar aturan yang lebih tinggi.

Hasil pengharmonisasian menetapkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Polewali Mandar tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren dinyatakan tidak dapat dilanjutkan dan disarankan untuk dilakukan perbaikan pada aspek materi muatan dan teknik penyusunannya.

Mamuju, 7 November 2025 - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Sunu Tedy Maranto didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hidayat dan jajaran menghadiri Obrolan Penilaian Kompetensi Edisi Terkini (OPLET 2.0)" yang dihadiri oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum secara virtual di ruang rapat Oemar Seno adji.

Pelaksanaan kegiatan itu juga melibatkan Kepala Divisi PPPH di auditorium BPSDM Hukum.

Gusti Ayu Putu Suwardani. selaku Kepala BPSDM Hukum dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi dan harapan agar seluruh jajaran Kemenkum mendukung penuh Assessment Center BPSDM Hukum

Ia menekankan pentingnya penilaian kompetensi sebagai instrumen utama dalam mewujudkan sistem merit dan manajemen talenta ASN di lingkungan Kementerian Hukum.

Dalam penyelenggaran kegiatan itu dirangkaikan dengan Penyerahan Sertifikat Akreditasi A dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) kepada Pusat Penilaian Kompetensi (Puspenkom) BPSDM Hukum dengan nilai mengesankan 98,7.

Penyerahan sertifikat itu diserahkan langsung oleh Sekretaris Utama BKN, Hajah Imas Sukmariah, dan diterima oleh Kepala BPSDM Hukum,

Usai menyerahkan sertifikat tersebut dilanjutkan dengan pemaparan materi dari narasumber ahli.

Sesi pertama diisi oleh Wakiran, Asesor SDM Aparatur Ahli Utama BKN, yang membahas strategi penyediaan penyediaan data profil kompetensi.

Ia menyoroti isu strategi Indeks Kapabilitas SDM (HCI) Indonesia yang masih tertinggal, dimana data Bank Dunia menunjukkan produktivitas anak Indonesia baru 54% dari potensi optimal.

Ia juga menyebut tantangan terbatasnya profil data kompetensi ASN. BKN merespons hal ini melalui penerapan strategi percepatan Manajemen Talenta sesuai Keputusan Kepala BKN No. 411 Tahun 2025 dan pengembangan aplikasi ProASN.

⁠Narasumber kedua, Dr. Iwan Kurniawan, Asesor SDM Aparatur Ahli Utama BPSDM Hukum, memaparkan data hasil penilaian kompetensi di 11 Kanwil tahun 2025.

Dari total 644 peserta, 544 (84,4%) masuk kategori Optimal , 96 Cukup Optimal , dan 4 Kurang Optimal. Meski demikian, Iwan menyoroti adanya bayangan pada aspek potensi, khususnya Kemampuan Berpikir Kritis dan Strategis (110 orang di level rendah) dan Kesadaran Diri (180 orang di level rendah).

Ia menekankan pentingnya pemanfaatan hasil penilaian untuk pengisian, pengembangan jabatan karir, pengembangan kompetensi, dan manajemen talenta sesuai Pasal 31 PerBKN No. 26 Tahun 2019.

Sementara itu, narasumber Fajar S. Taman selaku Kepala Biro SDM Kemenkum menyampaikan implementasi dari perspektif Biro SDM.

Ia menyatakan fokus 2025 adalah transformasi manajemen ASN dari administratif menuju manajemen talenta berbasis kinerja dan kompetensi.

Dengan pedoman Permen PANRB No. 38 Tahun 2017, hasil penilaian kompetensi akan dimanfaatkan untuk pemetaan talenta (pemetaan bakat), perencanaan karir dan pengisian jabatan, serta penyusunan program pengembangan kompetensi. Fajar menegaskan, Biro SDM kini berperan sebagai "mitra strategis" untuk memastikan penempatan "orang yang tepat di tempat yang tepat" demi peningkatan kualitas layanan publik.