Mamuju, 12 Desember 2025 - Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto dan Kepala Divisi P3H, John Batara Manikallo serta sejumlah jajaran mengikuti Peresmian Pos Bantuan Hukum Provinsi Bali secara virtual.

Dalam. Dalam pelaksanaan kegiatan itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali Eem Nurmana dalam laporannya memberikan penegasan tentang eksistensi Posbankum di wilayah Provinsi Bali sebagai bentuk transformasi keadilan bagi masyarakat sesuai Asta cita ke 7 Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Selain itu, ia menyebut hasil kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan di Provinsi Bali pada tgl 31 Oktober 2025 telah terbentuk 717 Posbankum di desa/kelurahan di 9 Kabupaten/Kota.

"Dan sebanyak 8.680 Paralegal dari hasil pelaksanaan pelatihan paralegal sebanyak 3 angkatan mulai tgl 19 Desember sd 23 Desember 2025" lanjutnya

Sementara itu, Gubernur Bali, I Wayang Koster, menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasihnya kepada Menteri Hukum yang hadir pada pelaksanaan kegiatan itu.

Gubernur Bali menyebut bahwa Program Pembentukan Posbankum dari Kementerian Hukum Republik Indonesia yang sangat dibutuhkan oleh Masyarakat di Provinsi Bali

“Sekaitan dengan penyelesaian permasalahan hukum yang ada di desa/Kelurahan yang ada di Bali dan ini sangat sejalan dengan program yang telah di prakarsai oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bali yang telah membentuk Bale Karta Adiyaksa untuk menyelesaikan permasalahan hukum melalui kearifan lokal dan kedua program ini akan dapat berkolaborasi dalam penyelesaian permasalahan hukum yang ada di desa dan desa adat di Provinsi Bali” tuturnya

Ia juga berharap agar melalui program ini dapat meningkatkan kesadaran Hukum bagi aparatur sehinggah dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dapat mendekatkan pelayanan hukum bagi masyarakat Desa.

Dalam kesempatan yang sama Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas saat meresmikan Posbankum serta Pembukaan Pelatihan Paralegal/Peacemaker Provinsi Bali menilai bahwa Provinsi Bali memiliki persentase tertinggi dalam pembentukan Posbankum.

Dirinya menegaskan dan sangat berharap agar Gubernur dan Bupati Walikota yang memiliki kemampuan fiskal lebih agar dapat memperhatikan kesejahteraan paralegal yang ada di Bali dan dapat mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Program yang ada pada Posbankum.

Mamuju, 12 Desember 2025 - Kepala Divisi P3H, John Batara Manikallo mengingatkan aspek formil penyusunan peraturan-undangan seperti tahapan pengharmonisasian jangan sampai berlarut-larut sehingga dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan.

Hal itu disampaikannya saat mewakili Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto pada pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Produk Hukum Prov Sulbar, Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene secara virtual.

Selain itu, John Batara meminta agar pelaksanaan harmonisasi diselesaikan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan.

John Batara Manikallo menilai Rancangan Produk Hukum dari Provinsi, Kabupaten Mamuju dan Majene merupakan produk hukum yang strategis.

“Sehingga perancang peraturan-undangan diharapkan dapat menyelesaikan dengan cepat dan tetap mengutamakan kecermatan, presisi dan kehati-hatian” sambungnya didampingi Koordinator Perancang peraturan-undangan, Irsyady Ramadhany

Adapun Rancangan Produk Hukum yang dilakukan Pengharmonisasian yaitu:
a. Ranpergub tentang Petunjuk teknis pelaksanaan bantuan padat karya
b. Ranperbup Kabupaten Majene tentang Perubahan APBD tahun 2025
c. Ranperda Kabupaten Mamuju tentang Renstra mamuju, dan Ranperda tentang RKPD Tahun 2026

Pelaksanaan harmonisasi itu disampaikan oleh Plt Karo Hukum, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Prov Sulbar, Asiste 1 Kab Mamuju, Ka. Bapperida Kab Mamuju, Kepala BPKAD Majene, bagian hukum, dan Perancang-Peraturan Perundang-undangan

Dari hasil harmonisasi, disimpulkan bahwa Ranperda Kabupaten Mamuju tentang Renstra tahun 2026 dan RKPD Tahun 2026 dinyatakan selesai dan dapat dilanjutkan dalam tahap, sementara Ranpergub tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Padat Karya dan Ranperbup Kab Majene dikembalikan untuk dilakukan perbaikan dari aspek substansi dan teknis penyusunan norma.

Kementerian Hukum meresmikan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan di Provinsi Jawa Timur, Kamis (12/11/2025), di Graha Unesa Surabaya. Peresmian ini menandai tuntasnya mencakup 100 persen Posbankum di wilayah Jawa Timur sebagai bagian dari perluasan akses keadilan hingga ke tingkat akar rumput.

Dalam berbagai hal, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menggambarkan kehadiran Posbankum dengan nilai kehidupan masyarakat Jawa Timur. Ia mengangkat falsafah “Urip Iku Urup” sebagai ruh dari layanan bantuan hukum berbasis desa.

Filosofi inilah yang menjadi nyawa dari Posbankum. Posbankum hadir bukan sekedar bangunan atau pos jaga, melainkan sebagai cahaya bagi masyarakat,” ujar Supratman dalam kegiatan bertajuk Peresmian Posbankum Desa/Kelurahan dan Pembukaan Pelatihan Peacemaker dan Paralegal Provinsi Jawa Timur ini.

Karakter masyarakat Jawa Timur yang dikenal egaliter, terbuka, dan blaka suta (apa adanya) dinilai menjadi modal sosial yang kuat dalam penyelesaian permasalahan secara musyawarah. Tradisi rembug desa dan jagongan yang hidup di tengah masyarakat selama ini menjadi landasan penting dalam membangun mekanisme keadilan berbasis dialog.

“Kehadiran Posbankum bukan untuk menggantikan kearifan lokal, namun justru melembagakannya agar lebih kuat. Melalui Posbankum, kami mengedepankan penyelesaian masalah melalui jalur nonlitigasi,” tegas Supratman.

Ia menegaskan bahwa penyelesaian tanah, konflik antarwarga, hingga persoalan keluarga tidak boleh langsung dibawa ke ranah pidana. Semuanya bisa diselesaikan terlebih dahulu di Posbankum atau Omah Rembug dengan semangat Guyub Rukun.

Pada kesempatan tersebut, Supratman menyampaikan bahwa Jawa Timur telah berhasil membentuk 8.494 Posbankum. Capaian ini menempatkan Jawa Timur sebagai salah satu dari 29 provinsi yang telah mencapai 100 persen pembentukan Posbankum.

Pembentukan Posbankum melengkapi peran 91 Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) terakreditasi di Jawa Timur serta memperkuat fungsi paralegal desa.

Posbankum juga didukung oleh kepala desa dan lurah yang telah dilatih sebagai Pendamai Non Litigasi. Mereka diharapkan menjadi garda terdepan dalam penyelesaian perdamaian secara damai di tingkat lokal.

Menkum menyoroti 42 orang kepala desa dan lurah dari Provinsi Jatim yang dinyatakan lulus sebagai Pembawa Perdamaian Non Litigasi, dan enam orang di antaranya berhasil meraih Peacemaker Justice Award 2025.

Secara nasional, hingga akhir tahun 2025 jumlah Posbankum telah mencapai 71.773 atau setara dengan 85,50 persen dari total desa dan kelurahan di Indonesia. Berdasarkan data aplikasi layanan Posbankum, lebih dari 3.839 permasalahan hukum telah ditangani, mulai dari penyelesaian tanah, gangguan kamtibmas, pencurian, pencurian, hutang-piutang, KDRT, waris, perlindungan anak, hingga permasalahan.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, berharap Posbankum tidak sakadar menyediakan meja konsultasi hukum, namun menjadi manifestasi bahwa hukum tidak boleh berhenti di kota besar atau hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu saja.

“Dengan adanya Posbankum, masyarakat kini memiliki ruang untuk bertanya, memahami haknya, menyelesaikan penyelesaian secara damai, serta mendapatkan pendampingan hukum secara cepat dan tepat,” imbuh Khofifah.

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, menyatakan dukungannya terhadap kehadiran Posbankum di desa dan kelurahan sebagai garda terdepan akses keadilan yang mudah, murah, dan terjangkau.

“Jika berbicara membangun desa, jangan hanya membangun jalan, jembatan, atau irigasi. Kita harus membangun rasa aman dan kepastian hukum. Inilah fondasi pembangunan manusia yang berkeadilan,” ungkapnya.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Timur, Haris Sukamto, mengatakan bahwa capaian 100% Posbankum tidak lepas dari kontribusi dan pola kepemimpinan kolaboratif, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Biro Hukum beserta seluruh jajaran.

“Ibu Gubernur juga berhasil menggerakkan 2500 Muslimat NU dalam pembentukan paralegal secara nasional dan bahkan memecahkan rekor MURI di tahun ini,” pungkas Haris.

Kakanwil Kemenkum Jawa Timur menambahkan, sejumlah 229 paralegal telah mendapatkan pelatihan melalui Pelatihan Paralegal Serentak (Parletak) Angkatan I dan II Tahun 2025. Kanwil Kemenkum Jawa Timur berkomitmen untuk terus melakukan pelatihan, evaluasi, dan peningkatan terhadap kapasitas seluruh paralegal di Posbankum, yang saat ini berjumlah 16.988.

Melalui peresmian Posbankum di Jawa Timur, Kementerian Hukum menegaskan kembali komitmennya dalam memperluas akses keadilan yang berbasis pada nilai moral, etika, dan kearifan lokal, dengan menempatkan desa sebagai pusat penyelesaian masalah hukum masyarakat.

Mamuju, 12 Desember 2025 - Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto bersama Kadiv P3H, John Batara Manikallo dan sejumlah jajaran mengikuti Peresmian Pos Bantuan Hukum Provinsi Jawa Timur secara virtual pada 11 Desember kemarin

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dalam berbagai perbedaan kehadiran Posbankum dengan nilai kehidupan masyarakat Jawa Timur. Ia mengangkat falsafah “Urip Iku Urup” sebagai ruh dari layanan bantuan hukum berbasis desa.

Filosofi inilah yang menjadi nyawa dari Posbankum. Posbankum hadir bukan sekedar bangunan atau pos jaga, melainkan sebagai cahaya bagi masyarakat,” ujar Supratman dalam kegiatan bertajuk Peresmian Posbankum Desa/Kelurahan dan Pembukaan Pelatihan Peacemaker dan Paralegal Provinsi Jawa Timur ini.

Karakter masyarakat Jawa Timur yang dikenal egaliter, terbuka, dan blaka suta (apa adanya) dinilai menjadi modal sosial yang kuat dalam penyelesaian permasalahan secara musyawarah. Tradisi rembug desa dan jagongan yang hidup di tengah masyarakat selama ini menjadi landasan penting dalam membangun mekanisme keadilan berbasis dialog.

“Kehadiran Posbankum bukan untuk menggantikan kearifan lokal, namun justru melembagakannya agar lebih kuat. Melalui Posbankum, kami mengedepankan penyelesaian masalah melalui jalur nonlitigasi,” tegas Supratman.

Ia menegaskan bahwa penyelesaian tanah, konflik antarwarga, hingga persoalan keluarga tidak boleh langsung dibawa ke ranah pidana. Semuanya bisa diselesaikan terlebih dahulu di Posbankum atau Omah Rembug dengan semangat Guyub Rukun.

Pada kesempatan tersebut, Supratman menyampaikan bahwa Jawa Timur telah berhasil membentuk 8.494 Posbankum. Capaian ini menempatkan Jawa Timur sebagai salah satu dari 29 provinsi yang telah mencapai 100 persen pembentukan Posbankum.

Pembentukan Posbankum melengkapi peran 91 Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) terakreditasi di Jawa Timur serta memperkuat fungsi paralegal desa.

Posbankum juga didukung oleh kepala desa dan lurah yang telah digarap sebagai Pendamai Non Litigasi. Mereka diharapkan menjadi garda terdepan dalam penyelesaian perdamaian secara damai di tingkat lokal.

Menkum menyoroti 42 orang kepala desa dan lurah dari Provinsi Jatim yang dinyatakan lulus sebagai Pembawa Perdamaian Non Litigasi, dan enam orang di antaranya berhasil meraih Peacemaker Justice Award 2025.

Secara nasional, hingga akhir tahun 2025 jumlah Posbankum telah mencapai 71.773 atau setara dengan 85,50 persen dari total desa dan kelurahan di Indonesia. Berdasarkan data aplikasi layanan Posbankum, lebih dari 3.839 permasalahan hukum telah ditangani, mulai dari penyelesaian tanah, gangguan kamtibmas, pencurian, pencurian, hutang-piutang, KDRT, waris, perlindungan anak, hingga permasalahan.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, berharap Posbankum tidak sakadar menyediakan meja konsultasi hukum, namun menjadi manifestasi bahwa hukum tidak boleh berhenti di kota besar atau hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu saja.

“Dengan adanya Posbankum, masyarakat kini memiliki ruang untuk bertanya, memahami haknya, menyelesaikan penyelesaian secara damai, serta mendapatkan pendampingan hukum secara cepat dan tepat,” imbuh Khofifah.

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, menyatakan dukungannya terhadap kehadiran Posbankum di desa dan kelurahan sebagai garda terdepan akses keadilan yang mudah, murah, dan terjangkau.

“Jika berbicara membangun desa, jangan hanya membangun jalan, jembatan, atau irigasi. Kita harus membangun rasa aman dan kepastian hukum. Inilah fondasi pembangunan manusia yang berkeadilan,” ungkapnya.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Timur, Haris Sukamto, mengatakan bahwa capaian 100% Posbankum tidak lepas dari kontribusi dan pola kepemimpinan kolaboratif, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Biro Hukum beserta seluruh jajaran.

“Ibu Gubernur juga berhasil menggerakkan 2500 Muslimat NU dalam pembentukan paralegal secara nasional dan bahkan memecahkan rekor MURI di tahun ini,” pungkas Haris.

Kakanwil Kemenkum Jawa Timur menambahkan, sejumlah 229 paralegal telah mendapatkan pelatihan melalui Pelatihan Paralegal Serentak (Parletak) Angkatan I dan II Tahun 2025. Kanwil Kemenkum Jawa Timur berkomitmen untuk terus melakukan pelatihan, evaluasi, dan peningkatan kapasitas seluruh paralegal di Posbankum, yang saat ini berjumlah 16.988.

Melalui peresmian Posbankum di Jawa Timur, Kementerian Hukum menegaskan kembali komitmennya dalam memperluas akses keadilan yang berbasis pada nilai moral, etika, dan kearifan lokal, dengan menempatkan desa sebagai pusat penyelesaian masalah hukum masyarakat.

Polewali Mandar, 11 Desember 2025 – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat (Sulbar) menegaskan komitmennya dalam memperkuat layanan bantuan hukum non-litigasi di tingkat desa/kelurahan

Hal ini disampaikan dalam kegiatan "Pembinaan dan Penguatan Kapasitas Pos Bantuan Hukum (Posbakum)" serta penyerahan Piagam Penghargaan kepada lima Kepala Desa/Lurah peraih NLP pada ajang Peacemaker Justice Award (PJA) tahun 2025 di Kabupaten Polewali Mandar.

​Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Hukum Sulbar, John Batara Manikallo, saat meneakiki Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto menekankan pentingnya penguatan Posbakum untuk memastikan layanan bantuan hukum berjalan dengan tertib dan tepat sasaran.

“Paralegal adalah garda terdepan penyelesaian persoalan hukum non-litigasi. Mereka membutuhkan peningkatan kapasitas dan pembaruan pengetahuan, terutama menjelang pemberlakuan KUHP Nasional pada 2 Januari 2026 yang sangat mengedepankan pendekatan restorative justice,” ujar John Batara Manikallo.

​Dalam kesempatan itu, Ia mengapresiasi pencapaian lima Paralegal dari desa di Polewali Mandar yang meraih Paralegal Justice Award (PJA), dan menegaskan kesiapan Kanwil Hukum Sulbar untuk memfasilitasi proses pendaftaran paralegal secara gratis serta memberikan pelatihan berkelanjutan.

Sulawesi Barat sendiri saat ini memiliki enam Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi, termasuk satu di Kabupaten Polewali Mandar.

Dalam kesempatan yang sama
​Asisten I Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Polewali Mandar, Agusniah Hasan Sulur, dalam berbagai acara menyampaikan penghargaan tinggi kepada Kanwil Hukum Sulbar.

​“Pendampingan dari Kanwil Hukum Sulbar telah mengantarkan Polewali Mandar mencapai 100% pembentukan Posbankum di seluruh desa dan kelurahan. Posbankum adalah sarana perluasan akses keadilan bagi, terutama masyarakat kurang mampu,” tutur Agusniah Hasan Sulur.

​Ia juga pentingnya kekuatan paralegal dan kolaborasi aktif dengan terakreditasi OBH agar penyelesaian masalah non-litigasi dapat berjalan efektif. Pemerintah daerah berkomitmen mendorong penguatan Posbakum melalui dasar hukum yang lebih pasti di masa mendatang, seraya berharap prestasi lima PJA di Polman akan memotivasi partisipasi lebih luas dari aparatur desa.

​