Makassar, 6 Desember 2025 - Kakanwil Kemenkum Sulawesi Barat, Sunu Tedy Maranto, bersama Kadiv Yankum Hidayat dan Kabagtum Ramli melaksanakan koordinasi di BHP Makassar pada 5 Desember Kemarin.

Koordinasi yang dilakukan oleh Kakanwil dan jajarannya dalam rangka penguatan tugas dan fungsi layanan hukum di wilayah Sulbar.

Dalam koordinasi tersebut dibahas perbaikan layanan teknis BHP, termasuk urusan perwalian, pengampuan, pengelolaan harta peninggalan, serta penyelarasan prosedur layanan sesuai regulasi yang berlaku.

Kakanwil menekankan pentingnya sinergitas antar instansi antara lain BHO

“BHP Makassar memiliki wilayah kerja hingga Provinsi Sulawesi Barat sehingga diperlukan kolaborasi yang lebih intens dan terstruktur.” lebih lanjutnya

Balai Harta Peninggalan yang merupakan UPT di bawah Ditjen Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) memiliki mandat teknis terkait pengelolaan harta peninggalan, sumpah wali, dan tindak lanjut penetapan pengadilan.

Koordinasi ini membahas lebih mendalam mengenai penyelarasan mekanisme pencatatan dan pemeliharaan pengadilan, kebutuhan peningkatan sistem pelaporan berkala serta evaluasi proses sumpah wali yang pernah dilaksanakan BHP, khususnya untuk kasus yang terjadi di wilayah Sulawesi Barat.

Dalam pertemuan itu menghasilkan komitmen peningkatan kualitas layanan, penyelarasan mekanisme pelaporan, dan penguatan kerja sama Kanwil Sulbar – BHP Makassar sebagai upaya memastikan layanan hukum berjalan profesional, akuntabel, dan sesuai standar Ditjen AHU.

Mamasa, 5 Desember 2025 - Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) melakukan Pemeriksaan Protokol Notaris di Kabupaten Mamasa

Tim Pemeriksa terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan Notaris serta didampingi oleh sekretaris.

Menurut Zainuddin, selaku ketua tim yang juga menjabat sebagai analis hukum mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukannya dalam rangka seluruh Notaris memastikan menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, "terutama dalam pengelolaan arsip negara" ujar Zainuddin mewakili Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Notaris Kabupaten Mamasa yang berjumlah 4 (empat) notaris.

Aspek utama yang menjadi perhatian tim pemeriksa meliputi:
- Persyaratan tindak lanjut hasil pemeriksan Tahun 2024
- Minuta Akta: Kelengkapan dan kesesuaian dengan format yang ditentukan.
- Repertorium (Buku Daftar Akta): Ketertiban pencatatan dan penomoran akta.
- Buku Daftar Legalisasi dan Warmerking: Ketersediaan dan pengisian yang benar.
- Kepatuhan Administratif: Pengisian Formulir (PMPJ) dan kelengkapan tanda tangan Notaris pada setiap Akta.

Hasil pemeriksaan ini akan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang memuat temuan dan rekomendasi perbaikan.

MPDN berharap kegiatan ini dapat meminimalkan potensi pelanggaran dan menjamin kualitas pelayanan Notaris kepada masyarakat.

Seluruh Notaris yang diperiksa diharapkan dapat rekomendasi rekomendasi yang diberikan oleh Majelis Pengawas dalam kurun waktu yang telah ditetapkan..

Sidang SCCR, Jenewa, Swiss

**

Hari ke tiga, sidang Standing Committee on Copyright and Associated Rights (SCCR) ke 47 di kantor World Intellectual Property Organization (WIPO) menjadi peristiwa istimewa bagi Indonesia, setelah banyak negara dan kelompok regional negara mendukung proposal Indonesia untuk tata kelola royalti.

Delegasi Republik Indonesia dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri Arief Havas Oegroseno dan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar. Dalam presentasi yang disampaikan, Wamenlu menekankan bahwa Indonesia merupakan salah satu pasar paling potensial dalam ekonomi musik streaming global dan bahwa isu ketimpangan tata kelola royalti lintas negara memerlukan perhatian internasional yang serius. Selain itu usulan Indonesia juga berdampak pada kecerdasan buatan terhadap produk media.

“Proposal ini dimaksudkan untuk memperkuat keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam ekosistem royalti global, serta memastikan royalti yang adil bagi para pencipta” Ungkap Arief Havas Oegroseno dalam Forum WIPO.

Sementara itu Kepala Badan Strategi Kebijakan, Kementrian Hukum, Andry Indrady menegaskan bahwa usulan Indonesia bertujuan mendorong tata kelola global yang lebih adil, transparan, dan bertanggung jawab dalam ekosistem royalti digital. Menurut Andry, ada tiga pilar dalam proposal Indonesia.

“Pertama, Membangun Kerangka Tata Kelola Global di bawah WIPO, Kedua Eksplorasi Mekanisme Pembayaran Royalti Alternatif dan Model Distribusi yang Adil, Ketiga
Penguatan tata kelola kolektif manajemen organisasi (CMO) lintas negara” ungkapnya di sidang WIPO.

Setelah presentasi, sejumlah negara mendukung Proposal Indonesia untuk dibahas lebih lanjut; dukungan penuh disampaikan Arab Saudi, Iran, Mesir, Pakistan, Filipina, Aljazair, Thailand, Kazakhstan, Asia Pacific Group dan African Group.

Sementara itu negara-negara yang tergabung dalam GRULAC (Kelompok Negara Amerika Latin dan Karibia) dan CACEEC (Kelompok Asia Tengah, Kaukasus dan Eropa Timur) menyambut positif dan siap berdialog lebih lanjut.

Atas dukungan tersebut Indonesia melalui Wakil Menteri luar negeri menyampaikan penghargaan dan rasa syukur “Kami menyampaikan penghargaan atas seluruh pandangan dan dukungan negara anggota, serta menegaskan komitmen untuk bekerja sama secara inklusif dan konstruktif dengan seluruh utusan WIPO dalam mewujudkan tata kelola royalti global yang transparan, adil, dan berorientasi pada masa depan” ungkapnya.

Selanjutnya, Indonesia membuka ruang dialog dan diskusi terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan baik negara maupun industri serta organisasi terkait antara lain berbagai komunitas musik global dalam pembahasan sesi SCCR berikutnya.

Di sela-sela sidang SCCR, delegasi Indonesia juga telah melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa negara antara lain, Jepang, Amerika Serikat, GRULAC, APG, CEBS (Central European Baltic State), Deputy Director General WIPO, Sylvie Forbin, IFPI (International Federation of Phonogram Industri), Group B Country, Uni Europa dan CACEEC (Central Asian, Kaukasus, dan Negara-negara Eropa Timur).

Mamuju, 4 Desember 2025 - Kadiv P3H Kanwil Kemenkum Sulbar, John Batara Manikallo menyampaikan bahwa penyusunan Ranperbup harus memiliki peran strategis dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Hal tersebut disampaikan olehnya saat memimpin Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan konsepsi Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar mewakili Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto di Ruang Rapat Baharuddin Lopa.

Sebanyak 2 (Dua) Ranperbup yang diharmonisasi yaitu :
- Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- Rancangan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Kecamatan Campalagian;

John Batara menilai, khusus Ranperbup Polman terkait Manajemen Risiko disusun untuk menyempurnakan peraturan sebelumnya agar lebih adaptif dan dapat meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik di Polman.

Harmonisasi Ranperbup diharapkan dapat berjalan dengan baik dan maksimal sehingga kedua ranperbup tersebut dapat memenuhi aspek yuridis dan administratif secara menyeluruh" ujar John Batara didampingi Koordinator Perancang peraturan peraturan-undangan, Irsyady Ramadhany

Sementara itu, Inspektur Pemkab Polewali Mandar menyampaikan bahwa manajemen Risiko sangat penting untuk mengantisipasi permasalahan di masa depan, adapun dasar perubahan peraturan yang sudah ada karena adanya perubahan metode dalam penilaian risiko sebagaimana Arah BPKP.

Jauh berbeda yang disampaikan oleh Asisten 1 Bupati Polewali Mandar berharap Ranperbup yang dibahas dapat bermanfaat dalam meningkatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Ia juga smengapresiasi kinerja kanwil kementerian hukum yang selalu mengawal penyusunan produk hukum daerah.
“Khususnya produk hukum Pemkab Polman” tuturnya

Dalam kesempatan itu turut hadir perwakilan Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar, perwakilan biro hukum Provinsi Sulawesi Barat, perwakilan bagian hukum Kabupaten Polewali Mandar, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan,

Hasil pengharmonisasian tersebut menetapkan bahwa Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah dinyatakan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya, sedangkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Kecamatan Campalagian dinyatakan tidak dapat dilanjutkan dan disarankan untuk dilakukan perbaikan pada aspek material muatan dan teknik penyusunannya.

​Mamuju (4/12/2025) – ​Kadiv P3H, John Batara Manikallo John Batara Manikalo menekankan pentingnya peran paralegal pada Pos Bantuan Hukum di tingkat desa/kelurahan.

Hal itu disampaikan John Batara Manikallo mewakili Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto pada pelaksanaan penutupan Pelatihan Paralegal Khusus Angkatan II Tahun 2025

​Menurut Kadiv P3H Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat bersama LBH terakreditasi akan senantiasa memberikan pendampingan yang berkelanjutan bagi para calon Paralegal. (3/12)

Harapannya, setelah resmi menjadi paralegal, mereka dapat segera menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dalam memberikan bantuan hukum non-litigasi bagi masyarakat miskin di desa dan kelurahan masing-masing," ujarnya

​"Karena Pelatihan ini merupakan wujud nyata komitmen Kanwil Kemenkum Sulbar dalam mendukung akses keadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya melalui pemberdayaan potensi lokal di daerah.' lanjutnya

Hari ke 3 pelaksanaan Pelatihan Paralegal Khusus Angkatan II Tahun 2025 menghadirkan sejumlah Narasumber.

​Kegiatan ini juga merupakan puncak rangkaian pelatihan yang bertujuan mencetak calon paralegal yang kompeten di empat kabupaten di Sulbar, yakni Polewali Mandar, Mamuju, Majene, dan Pasangkayu.

​Sesi Pembelajaran hari ketiga diisi dengan tiga materi penting yang memperkuat bekal para calon paralegal:

​Materi Struktur Masyarakat yang Dibawakan oleh Adv. Andi Toba, Ketua LBH Keadilan Sulawesi Barat, Materi Komunikasi dan Mediasi, disampaikan oleh Adv. Asdar, selaku Ketua LBH Pasangkayu, serta Materi
​Hak Asasi Manusia (HAM): yang juga dibawakan olehAdv. A. Toba, Ketua LBH Keadilan Sulawesi Barat.