Mamuju, 19 November 2025 - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat menghadiri Koordinasi Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional (Jafung) Analis Hukum dan Penyuluh Hukum Tahun di Lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2025 secara virtual.

Pelaksanaan kegiatan itu dihadiri oleh Tim TU dan Umum, mewakili Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto.

Kepala Pusat Penilaian Kompetensi pada kesempatan itu meminta agar seluruh jajaran dapat memfasilitasi penyelenggaran kegiatan itu.

"Sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan ujian kompetensi tersebut" lanjutnya

Sementara itu, dalam kesempatan itu Assesor Ahli Utama mengatakan bahwa Pelaksanaan Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Hukum dan Penyuluh Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 24-28 November dan akan dipusatkan di BPSDM.

Sesuai informasi, pelaksanaan kegiatan itu akan diikuti oleh 1 (Satu) orang peserta dari Kanwil Kemenkum Sulbar.

Pasangkayu, 19 November 2025 - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat berkerjasama dengan Pemerintah Daerah Pasangkayu melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin dan Kelompok Rentan di Aula Kantor Bupati Pasangkayu.

Kepala Bagian Hukum Setda Pasangkayu, Muliadi pada kesempatan itu mengatakan bahwa perda bantuan hukum ini hadir sebagai jawaban bagi masyarakat kabupaten pasangkayu.

"Sehingga masyarakat yang berhadapan dengan hukum dan memenuhi syarat, diharapkan dengan hadirnya Perda ini dapat diakses secara gratis" ujar Muliadi

Dalam rangkaian pelaksanaan kegiatan itu, juga diselenggarakan Sosialisasi Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan.

Perda Bantuan Hukum dan aturan terkait Pembentukan Pos Bantuan Hukum sangat erat kaitannya. Sehingga melalui Pembentukan Pos Bantuan Hukum yang merupakan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto pada pelaksanaan Reformasi Hukum dapat sejalan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat.

Sementara itu, Tim Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat menyampaikan bahwa Perda Bantuan Hukum ini merupakan amanah dari undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum.

"Dimana di pasal 19 mengenai kewenangan pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum, sehingga dengan terbentuknya Perda ini, masyarakat pasangkayu bisa mengakses bantuan hukum gratis ini baik di Kementerian Hukum, maupun di pemerintah kabupaten pasangkayu melalui anggaran daerah" ujar jajaran Kakanwil Sulbar, Sunu Tedy Maranto tersebut

Ia juga menyebut bahwa Pembentukan Pos Bantuan Hukum di Kabupaten pasangkayu sudah terbentuk 100%,.

Sehingga sejumlah layanan di pos bantuan hukum diantaranya, Layanan Informasi dan konsultasi hukum, Layanan bantuan hukum dan Advokasi, Layanan penyelesaian konflik/mediasi dan rujukan advokat dapat diakses oleh masyarakat.

Mamuju, 18 November 2025 - Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto menyebut Rancangan Peraturan Bupati tentang Manajemen Talenta diharap dapat memberi manfaat bagi pelaksanaan pemerintahan.

Hal itu disampaikan Sunu Tedy Maranto saat memimpin pelaksanaan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Pasangkayu secara virtual di ruang rapat Baharuddin Lopa.

Menurut Kakanwil, Renperbup tentang Manajemen Talenta tersebut Sangat menarik, yang diharapkan dapat mengakomodir pengembangan karir seorang ASN.

"Hal ini diharap dapat ditindaklanjuti melalui proses seleksi untuk mendapatkan pimpinan untuk berjalannya organisasi" ujarnya didampingi Koordinator Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Irsyadi Ramadhany

Selain Ranperbup tersebut, sejumlah Produk Hukum juga dibahas pada pelaksanaan harmonisasi itu, yaitu :
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Niaga Komoditas Tanaman Jagung dan Kelapa Sawit
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Daerah
- Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Pelaksanaan kegiatan itu dihadiri oleh Ketua Bapemperda DPRD Pasangkayu, Kabid Diklat dan Pengembangan Karir ASN Pasangkayu, Kabag Persidangan, Kabag Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Pasangkayu, perwakilan sekretariat DPRD Pasangkayu, anggota DPRD Pasangkayu, perwakilan Bagian Hukum Pasangkayu , perwakilan Biro Hukum Provinsi Sulbar, Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Hasil pengharmonisasian menetapkan bahwa keempat Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Pasangkayu dinyatakan tidak dapat dilanjutkan dan disarankan untuk dilakukan perbaikan pada aspek materi muatan dan teknik penyusunannya.

​

​Mamuju, 18 November 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat (Sulbar), Sunu Tedy Maranto menerima kunjungan silaturahmi dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Basmal, pada hari ini.

Kunjungan yang penuh keakaban ini diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto, di ruang kerjanya. Sejumlah Pejabat di lingkungan Kanwil Sulbar turut hadir dalam kesempatan itu

​Kunjungan silaturahmi ini bukan sekadar pertemuan formal, melainkan wujud nyata dari komitmen kedua Kantor Wilayah untuk mempererat jalinan sinergi dan kolaborasi antar wilayah. Sulbar dan Sulsel yang secara geografis berdekatan, memiliki tantangan dan peluang yang seringkali serupa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi (Tusi) Kemenkum.

Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk mendiskusikan berbagai isu aktual di bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum (AHU), dan Pelayanan Hukum.

​Dalam diskusinya, Kakanwil Sunu Tedy Maranto menyampaikan apresiasi tinggi atas inisiatif Kakanwil Andi Basmal untuk berkunjung. Ia menekankan bahwa pertukaran pengalaman dan best practices (praktik terbaik) yang dilakukan oleh kedua jajaran sangat berharga dalam rangka peningkatan kualitas kinerja. Sulbar, sebagai wilayah yang terus berkembang, dapat banyak belajar dari pengalaman Sulsel yang memiliki satuan kerja dengan kompleksitas dan volume pekerjaan yang lebih besar.

​Sementara itu, Kakanwil Andi Basmal menegaskan bahwa kolaborasi antar Kanwil merupakan kunci sukses dalam mewujudkan pelayanan publik Kemenkum yang semakin PASTI dan BerAkhlak. Ia mencontohkan, sinergi dapat diwujudkan melalui pertukaran informasi terkait penanganan overkapasitas Lapas/Rutan, pengawasan orang asing lintas batas, hingga harmonisasi regulasi daerah yang melibatkan peran Kanwil sebagai perpanjangan tangan pusat.

​Tujuan utama dari pertemuan ini adalah menyamakan persepsi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di masing-masing kantor wilayah. Penyamakan persepsi ini sangat krusial agar seluruh program kerja Kemenkum dapat diimplementasikan secara selaras, efektif, dan efisien, sesuai dengan arahan pimpinan pusat. Kesepahaman ini diharapkan mampu meminimalisir potensi perbedaan interpretasi yang dapat menghambat kinerja di lapangan.

​Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga komunikasi yang intensif dan siap saling mendukung dalam setiap kegiatan strategis yang dilaksanakan oleh kedua Kanwil. Baik Kakanwil Sulbar maupun Kakanwil Sulsel sepakat untuk menjadikan sinergi dan kolaborasi sebagai budaya kerja yang terus dipelihara demi tercapainya target kinerja Kemenkum secara nasional.

​Diharapkan, kunjungan silaturahmi ini akan menjadi awal dari rangkaian kolaborasi yang lebih terstruktur dan berkesinambungan, yang pada akhirnya akan membawa dampak positif signifikan bagi peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat di wilayah Sulawesi.

Pasangkayu, 18 November - Kepala Divisi P3H, John Batara Manikallo menyebut bahwa Pembentukan Pos Bantuan Hukum merupakan implementasi dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto mengenai Reformasi Hukum.

Hal itu disampaikannya saat mewakili Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto pada pelaksanaan Sosialisasi Pos Bantuan Hukum yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Pasangkayu.

Dalam kesempatannya, John Batara mengungkapkan bahwa Pos Bantuan Hukum di Kabupaten Pasangkayu telah terbentuk 100%., "yang terdiri 59 Desa dan 4 Kelurahan," sambungnya

Selain itu, ia juga berharap Pos Bantuan Hukum yang telah terbentuk, manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,

Untuk itu, John Batara Manikallo menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu yang terus mendukung program Kementerian Hukum khususnya pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan dimana Kabupaten Pasangkayu merupakan Kabupaten ke dua yang mencapai Pembentukan 100% diSulawesi Barat.

Lebih lanjut Kadiv P3H berharap agar para petugas yang bertugas di Pos Bantuan Hukum akan mendapatkan Pelatihan Paralegal yang akan di laksanakan Oleh Kementerian Hukum bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Terakreditasi Di Sulawesi Barat.

Hadir dalam kesempatan itu, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesehjateraan Masyarakat Kabupaten Pasangkayu, Kepala Bagian Hukum Pemda Pasangkayu, para penyuluh Hukum, Analis Hukum,Para Kepala Desa,Lurah dan Para Paralegal yang bertugas Pada Pos Bantuan Hukum Se- Kabupaten Pasangkayu