​​​POLMAN, 19 Februari 2026 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Barat terus berkomitmen memastikan akses keadilan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Hal ini dilakukan salah satunya melalui pelaksanaan kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pendampingan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kelurahan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar (Polman).

​Kepala Divisi P3H, John Batara Manikallo, yang memimpin langsung jalannya kegiatan, menegaskan bahwa agenda ini merupakan tindak lanjut nyata atas arahan Kakanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim.

​"Kegiatan ini adalah salah satu program Menteri Hukum, Bapak Supratman Andi Agtas, agar negara benar-benar hadir di tengah masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa layanan hukum bukan hanya formalitas, tapi solusi nyata bagi warga," ujar John Batara.

​Dalam arahannya, John Batara Manikallo menekankan pentingnya peran Paralegal dalam struktur sosial masyarakat. Paralegal diharapkan mampu menjadi mitra strategis Kepala Kelurahan dalam memediasi berbagai permasalahan hukum ringan yang muncul di tingkat lokal.

​"Paralegal di Posbankum memiliki peran vital untuk membantu Kelurahan dalam proses mediasi. Dengan adanya pendampingan yang tepat, konflik di masyarakat bisa diselesaikan secara kekeluargaan sebelum masuk ke ranah hukum yang lebih tinggi," tambahnya.

​Selain pembinaan teknis, tim Kanwil Kemenkum Sulbar juga mengingatkan pentingnya tertib administrasi. Setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat—baik itu Layanan Informasi Hukum maupun Mediasi—wajib dilaporkan secara berkala.

​Pelaporan tersebut dilakukan melalui kanal digital atau link resmi yang telah disiapkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Hal ini bertujuan agar kinerja Posbankum dapat terukur secara transparan dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan layanan bantuan hukum secara nasional.

​Melalui penguatan Posbankum dan optimalisasi peran Paralegal ini, Kanwil Kemenkum Sulbar berharap masyarakat di Kelurahan Tinambung semakin sadar hukum dan mendapatkan perlindungan hukum yang setara.

​Mamuju 19 Februari 2026 - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Barat mengahadiri secara virtual Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) se-Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sekaligus Kick Off Pelatihan Paralegal Serentak oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas. Pelaksanaan kegiatan itu dihadiri oleh Kadiv P3H, John Batara Manikallo mewakili Kakanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim dan sejumlah jajaran yang diikuti secara terpisah di ruang Baharuddin Lopa Kanwil Kemenkum Sulbar.

​Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah memperluas akses keadilan hingga ke pelosok desa.

​Kehadiran jajaran Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat dalam kegiatan ini bukan sekadar partisipasi, melainkan bagian dari strategi penguatan layanan di wilayah.

Dalam kesempatan itu, Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas saat meresmikan pembentukan 3.442 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) pada seluruh desa dan kelurahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyebut bahwa capaian 100 persen Posbankum di NTT menjadi wujud nyata pemerataan akses keadilan di provinsi berbasis kepulauan ini.

​Ia menjelaskan tujuan utama Posbankum adalah menghadirkan akses keadilan sebagaimana cita-cita Presiden Prabowo Subianto, agar seluruh warga negara, terutama masyarakat miskin dan kelompok marginal, lebih mudah memperoleh keadilan.

​Secara nasional, hingga Januari 2026 telah terbentuk 82.560 Posbankum desa dan kelurahan atau 98,36 persen dari total 83.946 desa dan kelurahan di Indonesia, dengan 31 provinsi telah mencapai cakupan 100 persen pembentukan.

Menurut Menkum, Posbankum yang telah diresmikan hari ini di NTT bukan sekadar lembaga formal.

​“Posbankum merupakan proses panjang yang setiap hari dijalankan, terutama oleh para kepala desa yang harus menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat tanpa mengenal waktu. Bahkan dalam 24 jam, rumah kepala desa kerap menjadi tempat masyarakat mencari penyelesaian masalah,” katanya.

​Untuk itu, dengan peresmian Posbankum dan pelatihan paralegal yang mulai dilaksanakan ini, ke depan kepala desa juga diharapkan memperoleh pelatihan sebagai mediator nonlitigasi guna memperkuat penyelesaian sengketa di tingkat desa tanpa harus melalui jalur mitigasi.

​Dia juga mendorong agar Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT bersama pemerintah daerah terus bersinergi dalam mengawasi pelaksanaan Posbankum agar berjalan optimal di tingkat desa/kelurahan.

​Selanjutnya, pemerintah menargetkan peresmian Posbankum secara nasional pada 8 April 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto

​MAMUJU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat terus mematangkan langkah dalam mewujudkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Hal ini ditegaskan melalui rapat koordinasi pengumpulan data dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pembangunan Zona Integritas yang digelar di Ruang Baharuddin Lopa, Kamis (19/2).

​Rapat yang dipimpin langsung oleh Koordinator Tim Pelayanan Publik sekaligus Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Wardi, menyebut bahwa giat yang dilakukannya sebagai salah satu upaya menindaklanjuti instruksi Kakanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim dalam pemenuhan data tersebut.

​Wardi menekankan bahwa penyusunan data dukung tidak boleh hanya sekadar menggugurkan kewajiban administratif. Ia menginstruksikan seluruh tim untuk memastikan adanya keselarasan antara dokumen yang dikumpulkan dengan realita pelayanan di lapangan.

​"Data dukung yang kita susun harus mencerminkan implementasi nyata pembangunan Zona Integritas. Dokumen tersebut harus sistematis dan terstruktur sesuai format LKE untuk memudahkan tim evaluator dalam melakukan verifikasi," ujar Wardi

​Hingga saat ini, Tim Pelayanan Publik telah berhasil mengidentifikasi dan mengamankan 11 dari 21 data dukung yang dibutuhkan.

Fokus utama rapat kali ini meliputi:

​Penguatan Kualitas Pelayanan Publik: Memastikan standar pelayanan berjalan sesuai SOP.

​Inovasi Layanan: Mendokumentasikan terobosan-terobosan yang mempermudah masyarakat.

​Inventarisasi Eviden: Mengidentifikasi kekurangan dokumen dan menyepakati langkah percepatan pemenuhan sisa data yang belum lengkap.

​Kegiatan ini merupakan bentuk tindak lanjut Kanwil Kemenkum Sulbar dalam memperkuat area perubahan. .

​Melalui koordinasi yang baik, Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat optimis dapat memberikan performa terbaik dalam penilaian Zona Integritas tahun ini, demi menghadirkan birokrasi yang lebih bersih dan melayani bagi masyarakat.

​JAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat terus mematangkan langkah strategis dalam perlindungan Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang Hak Cipta dan Desain Industri.

Terkait dengan itu, Kakanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim bersama Kadiv Yankum, Hidayat Yasin melakukan pertemuan dengan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri DJKI, Agung Damarsasongko, di ruang kerjanya di DJKI, Kamis (19/2/2026).

Giat yang dilakukan Kakanwil dan Kadiv Yankum tersebut salah satunya bertujuan untuk mengkoordinasikan tindak lanjut pelaksanaan 8 Arahan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di wilayah Sulawesi Barat agar berjalan selaras dengan kebijakan pusat.

​Dalam audiensi tersebut, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Agung Damarsasongko, menjelaskan bahwa saat ini proses implementasi 8 arahan tersebut sedang dalam tahap finalisasi regulasi.

​"Kami sedang menunggu terbitnya Peraturan Menteri sebagai landasan yuridis pelaksanaan di lapangan. Begitu pula dengan integrasi lagu daerah ke dalam Pusat Data Lagu dan Musik, pedoman teknisnya akan segera menyusul melalui Surat Edaran Dirjen KI," jelas Agung.

​Menanggapi hal tersebut, Kakanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, menegaskan bahwa saat ini, Kemenkum Sulbar tengah gencar melakukan jemput bola untuk meningkatkan angka pencatatan Hak Cipta, terutama dari sektor pendidikan tinggi.

​"Kami telah membangun komunikasi intensif dengan berbagai perguruan tinggi di Sulbar, seperti Unsulbar, Universitas Tomakaka, Universitas Hasan Sulur, dan Universitas Muhammadiyah Mamuju, selain kerja sama yang sudah berjalan dengan STAIN Majene. Fokus kami adalah mendorong mahasiswa untuk mencatatkan hak cipta atas karya ilmiah mereka, termasuk skripsi," ungkap Saefur.

​Langkah ini diambil agar hasil riset dan kreativitas mahasiswa di Sulawesi Barat memiliki perlindungan hukum yang kuat sejak dini dan memberikan nilai tambah secara profesional.

​Selain masalah pencatatan, dalam kesempatan itu Kadiv Yankum juga berharap agar audiensi ini sebagai salah satu wadah dalam mendorong kepatuhan pembayaran royalti di daerah.

Hidayat mengharapkan adanya dukungan dan pendampingan teknis langsung dari DJKI kepada Kantor Wilayah guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada para pemangku kepentingan di Sulawesi Barat.

​"Kami akan segera bersurat secara resmi kepada DJKI untuk memohon penguatan dan pendampingan di wilayah. Koordinasi ini penting agar pelaksanaan kebijakan strategis di pusat dapat terimplementasi dengan maksimal di daerah," tuturnya

​Melalui audiensi ini, Kemenkum Sulbar menunjukkan kesiapannya untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga ekosistem kreatif

​JAKARTA – Kakanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, bersama Kadiv Yankum, Hidayat Yasin melakukan audiensi dengan Direktur Merek dan Indikasi Geografis (IndiGeo), Fajar Sulaeman Taman, di Jakarta, Kamis (19/2/2026)

Audiensi yang dilakukan Kakanwil sebagai upaya akselerasi dalam memberikan pelindungan hukum dan peningkatan nilai ekonomi bagi produk unggulan daerah.

Dalam kesempatan itu, Kakanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, menyatakan berkomitmen untuk terus melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dan kelompok masyarakat pemilik potensi KI.

​”Kami ingin memastikan kekayaan intelektual Sulawesi Barat, baik itu hasil alam maupun kerajinan tangan, tidak hanya terlindungi secara hukum tetapi juga mampu menjadi motor penggerak perekonomian kerakyatan yang tangguh,” tegas Saefur.

Saefur menilai, ​audiensi ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Kemenkum Sulbar dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional melalui optimalisasi Kekayaan Intelektual di wilayah.

​Dalam kesempatan tersebut, Direktur Merek dan IndiGeo, Fajar Sulaeman Taman, memberikan apresiasi atas pencapaian Sulbar saat ini.

Ia menekankan bahwa produk-produk yang telah memiliki sertifikat Indikasi Geografis (IG), seperti Kopi Robusta Kurrak dan Garam Kristal Majene, memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih jauh melalui skema Merek Kolektif.

​"Produk IG yang sudah ada, serta potensi IG lainnya di Sulbar, perlu didorong untuk didaftarkan sebagai Merek Kolektif. Langkah ini sangat krusial untuk memperkuat identitas komunal serta mempertajam strategi pemasaran di pasar yang lebih luas," ujar Fajar.

​Selain produk pangan, Fajar juga menggarisbawahi pentingnya sektor kerajinan tangan yang tersebar di berbagai kabupaten di Sulawesi Barat. Ia meminta jajaran Kanwil Kemenkum Sulbar memberikan prioritas pada pendaftaran Merek Kolektif bagi para perajin lokal. Hal ini dinilai mampu meningkatkan daya saing, memberikan nilai tambah produk, menjamin sekaligus aspek perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi para pelaku usaha di daerah.