MAMUJU – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat (Kanwil Kemenkum Sulbar), Saefur Rochim, menyebut bahwa penyusunan regulasi daerah yang berkualitas sangat penting untuk memastikan tata kelola badan usaha milik daerah berjalan secara optimal serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

Menurutnya, setiap rancangan produk hukum daerah perlu melalui proses pembahasan yang komprehensif agar substansi yang diatur tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Untuk itu, melalui forum konsultasi ini diharapkan dapat dilakukan pembahasan secara mendalam terhadap substansi pengaturan dalam Ranperbup, sehingga regulasi yang dihasilkan memiliki dasar hukum yang kuat serta mampu mendukung tata kelola Perusahaan Umum Daerah secara efektif, profesional, dan akuntabel,” tuturnya di sela-sela kesempatannya.

Terkait dengan itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat (Kanwil Kemenkum Sulbar) menerima kunjungan koordinasi Pemerintah Kabupaten Majene dalam rangka konsultasi Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Majene tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Usaha Kabupaten Majene, Kamis (5/3/2026), di Ruang Rapat Baharuddin Lopa Kanwil Kemenkum Sulbar.

Pelaksanaan kegiatan itu dihadiri Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Sulbar, John Batara Manikallo, bersama jajaran perancang peraturan perundang-undangan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten II Kabupaten Majene, Staf Khusus Bupati Majene, Sekretaris Dewan Pengawas Perumda Kabupaten Majene, Komite Audit Perumda Kabupaten Majene, Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Majene, Kepala Bagian Hukum Kabupaten Majene, serta peserta lainnya yang terdiri dari CPNS dan mahasiswa magang.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Divisi P3H Kanwil Kemenkum Sulbar menyampaikan bahwa forum konsultasi ini menjadi ruang penting untuk membahas secara komprehensif substansi pengaturan dalam rancangan peraturan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa pengaturan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perumda Aneka Usaha perlu dirumuskan secara jelas agar pengelolaan perusahaan daerah dapat berjalan secara efektif dan profesional.

“Melalui forum ini diharapkan dapat dilakukan pembahasan secara komprehensif terkait pengaturan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, sehingga pengelolaannya dapat berjalan secara efektif, profesional, dan akuntabel serta memberikan kontribusi bagi peningkatan perekonomian daerah,” ujarnya.

John Batara Manikallo juga menegaskan komitmennya dalam memberikan dukungan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mampu mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan ekonomi di daerah.

Konsultasi terhadap Ranperbup tersebut diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang lebih komprehensif, sehingga Perumda Aneka Usaha Kabupaten Majene dapat dikelola secara efektif, profesional, dan akuntabel demi mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Asisten II Pemerintah Kabupaten Majene menyampaikan bahwa kegiatan konsultasi ini bertujuan untuk memperoleh pendalaman serta penyempurnaan terhadap substansi pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati tersebut.

Menurutnya, penyusunan regulasi mengenai struktur organisasi dan tata kelola Perumda Aneka Usaha perlu dilakukan secara cermat agar dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam pengelolaan badan usaha milik daerah.

Hal senada juga disampaikan Staf Khusus Bupati Majene yang menegaskan bahwa melalui konsultasi dengan Kanwil Kemenkum Sulbar diharapkan rancangan regulasi tersebut dapat selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, produk hukum yang dihasilkan nantinya diharapkan mampu memperkuat tata kelola Perumda Aneka Usaha Kabupaten Majene serta mendukung optimalisasi pengelolaan badan usaha milik daerah.

MAMUJU – Kakanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak konstitusional setiap warga negara dalam memperoleh akses terhadap keadilan.

Hal itu disampaikan Kakanwil Saefur pada pelaksanaan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Kontrak Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2026 bersama sejumlah Pemberi Bantuan Hukum (PBH), Kamis (5/3/2026), di Aula Pengayoman Kanwil Kemenkum Sulbar.

Menurut Saefur, hal tersebut telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, sehingga pelaksanaan bantuan hukum harus dilakukan secara profesional dan sesuai dengan standar layanan yang telah ditetapkan.

“Penandatanganan kontrak bantuan hukum ini merupakan bentuk penguatan komitmen bersama agar layanan bantuan hukum berjalan secara akuntabel, berintegritas, serta mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat miskin,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa penguatan layanan bantuan hukum akan terus didorong, termasuk melalui optimalisasi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di desa dan kelurahan, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan hukum yang tersedia.

Penandatanganan kontrak bantuan hukum dilakukan antara Kanwil Kemenkum Sulbar dengan sejumlah organisasi pemberi bantuan hukum yang telah terverifikasi dan terakreditasi, yakni LBH Citra Justitia, LBH Keadilan Sulbar, LBH Bantuan Mandar Yustisi, LBH Pasangkayu, LBH Kondosapata, dan LBH Mitra Madani.

Sementara itu Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, John Batara Manikallo menyebut Penandatanganan tersebut merupakan bentuk komitmen bersama dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin secara profesional, akuntabel, dan berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Pelaksanaan kegiatan ini sebagai komitmen bersama dalam pelaksanaan program bantuan hukum Tahun Anggaran 2026" sambung John Batara

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulbar menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum di wilayah Sulawesi Barat melalui koordinasi, monitoring, serta evaluasi secara berkelanjutan dengan organisasi bantuan hukum agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, serta jajaran JFT Penyuluh Hukum, JFT Badan Strategi Kebijakan, JFT Tata Usaha dan Umum, perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) se-Sulawesi Barat, serta CPNS dan peserta magang.

MAMUJU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat (Kanwil Kemenkum Sulbar) menggelar kegiatan Sharing Knowledge Pedoman Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-undangan sebagai upaya meningkatkan kapasitas analis hukum serta memperkuat kualitas regulasi di daerah, Kamis (5/3/2026) secara hybrid.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat pemahaman dan kompetensi para analis hukum, baik di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulbar maupun pemerintah daerah di Sulawesi Barat.

“Melalui kegiatan ini diharapkan para analis hukum dapat semakin memahami metode analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan secara lebih sistematis sehingga mampu menghasilkan rekomendasi yang berkualitas untuk mendukung pembangunan hukum nasional,” ujarnya.

Tak jauh berbeda disampaikan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, John Batara Manikallo, menegaskan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan kualitas regulasi di daerah melalui pelaksanaan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan secara lebih terarah dan sistematis.

Selanjutnya, Kanwil Kemenkum Sulbar akan segera menetapkan tema analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan pada tahun berjalan. Setelah tema tersebut ditetapkan, akan dilakukan inventarisasi terhadap berbagai peraturan daerah yang relevan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi bersama pemerintah daerah di wilayah Sulawesi Barat.

"Melalui langkah tersebut diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan yang konstruktif, baik yang bersifat regulatif maupun non-regulatif, dalam rangka memperkuat kualitas regulasi daerah serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan akuntabel" ucapnya

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim Pembinaan Wilayah Sulawesi Barat dari BPHN menyampaikan bahwa kegiatan sharing knowledge ini merupakan bagian dari upaya penguatan pelaksanaan analisis dan evaluasi regulasi di daerah.

Ia menegaskan bahwa pelaksanaan analisis tetap mengacu pada pedoman yang berlaku dengan pendekatan dimensi penilaian yang disesuaikan dengan substansi regulasi. Pemerintah daerah juga didorong untuk menyiapkan dukungan administratif, termasuk pembentukan tim melalui Surat Keputusan serta penyediaan data dukung yang diperlukan dalam proses analisis.

Pada sesi pemaparan materi, Yerrico Kasworo menjelaskan metode analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh BPHN melalui pendekatan enam dimensi analisis. Pendekatan tersebut digunakan untuk menilai relevansi, efektivitas, serta keselarasan suatu peraturan dengan nilai-nilai Pancasila dan sistem hukum nasional.
Ia juga menyampaikan bahwa hasil analisis regulasi dapat menghasilkan berbagai rekomendasi kebijakan, baik berupa perubahan regulasi, pencabutan, maupun mempertahankan regulasi yang ada. Selain itu, rekomendasi juga dapat bersifat non-regulatif, seperti penguatan implementasi kebijakan.

Selanjutnya, Erwin Setiawan memaparkan beberapa dimensi penting dalam analisis regulasi, di antaranya dimensi kejelasan rumusan norma, kesesuaian norma dengan asas materi muatan, serta efektivitas pelaksanaan peraturan.

Menurutnya, analisis regulasi juga harus mempertimbangkan faktor implementasi seperti ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta koordinasi antar lembaga. Ia juga memperkenalkan penggunaan matriks analisis sebagai alat bantu untuk menyusun kajian secara sistematis sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang komprehensif.

Pada sesi diskusi, para peserta aktif menyampaikan berbagai pertanyaan terkait implementasi analisis dan evaluasi regulasi di daerah. Salah satu isu yang dibahas adalah penyesuaian ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selain itu, peserta juga membahas kemungkinan pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi regulasi secara kolaboratif antara pemerintah daerah dan Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Barat.
Dari hasil diskusi tersebut ditegaskan bahwa analisis dan evaluasi regulasi dapat menghasilkan rekomendasi yang bersifat regulatif maupun non-regulatif guna meningkatkan kualitas regulasi serta efektivitas implementasinya di daerah.

Hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut antara lain, Astuti Toding yang bertindak sebagai moderator sekaligus Analis Hukum Ahli Muda. Selain itu, kegiatan juga diikuti oleh para analis hukum, perancang peraturan perundang-undangan, jajaran humas, CPNS, serta peserta magang di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulbar.
Sementara itu, peserta yang mengikuti secara daring terdiri dari analis hukum dari unsur pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta DPRD se-Provinsi Sulawesi Barat.

MAMUJU – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat (Kanwil Kemenkum Sulbar), Saefur Rochim menyebut jajarannya terus mendorong peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual, khususnya merek dagang.

Upaya tersebut dilakukan salah satunya melalui kegiatan sosialisasi merek dagang kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Saefur Rochim, menyebut bahwa perlindungan merek merupakan langkah strategis untuk memperkuat identitas produk serta meningkatkan daya saing UMKM di pasar yang semakin kompetitif.

“Perlindungan merek tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan nilai ekonomi dan reputasi produk UMKM di masyarakat,” ujarnya disela-sela kesempatannya

Terkait dengan itu, Tim Bidang KI malaksanakan sosialisasi merek dagang kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bagi pelaku Usaha di Polman, Kamis (5/3/2026) secara daring melalui Google Meet, dengan melibatkan pelaku UMKM dari Kabupaten Polewali Mandar.

Selain sebagai sarana edukasi, kegiatan ini juga menjadi ruang diskusi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mendorong pendaftaran merek sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap produk yang dihasilkan.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sulbar, Hidayat Yasin, dalam kesempatan tersebut mengimbau para pelaku UMKM untuk mempersiapkan seluruh persyaratan yang dibutuhkan dalam proses pendaftaran merek

Ia menyampaikan bahwa rencana pendaftaran merek bagi UMKM dijadwalkan pada 11 Maret 2026, sehingga para pelaku usaha diharapkan telah menyiapkan dokumen awal yang diperlukan, terutama nama merek dan logo produk.

“Persyaratan utama yang perlu disiapkan pada tahap awal adalah logo dan nama merek. Hal ini penting agar dapat dilakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap kemungkinan adanya persamaan atau kemiripan dengan merek yang telah terdaftar dalam pangkalan data Kekayaan Intelektual,” jelasnya.

Menurutnya, langkah tersebut akan membantu memastikan bahwa merek yang diajukan memiliki peluang lebih besar untuk didaftarkan dan memperoleh perlindungan hukum.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar, Agusnia Hasan Sulur, menyampaikan bahwa pelaku UMKM perlu terus meningkatkan standar usaha agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
Ia menilai bahwa salah satu langkah penting untuk mendorong UMKM “naik kelas” adalah melalui pendaftaran merek, sehingga produk yang dihasilkan memiliki identitas yang jelas serta terlindungi secara hukum.

“Dengan adanya perlindungan merek, produk UMKM akan lebih mudah dikenal oleh masyarakat dan memiliki nilai tambah dalam persaingan usaha,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Sulbar, Juani, turut memaparkan materi mengenai pentingnya pelindungan merek bagi pelaku usaha.

Ia menjelaskan bahwa merek tidak hanya berfungsi sebagai tanda pembeda produk di pasar, tetapi juga dapat meningkatkan nilai ekonomi serta reputasi suatu usaha.

“Merek juga merupakan aset tidak berwujud atau intangible asset yang tetap memiliki nilai ekonomi, bahkan ketika suatu usaha sudah tidak lagi beroperasi,” jelasnya.

Dalam paparannya, Juani juga menjelaskan tahapan dan prosedur pendaftaran merek, mulai dari persiapan label atau logo, penentuan kelas barang atau jasa, hingga proses penelusuran merek yang telah terdaftar melalui pangkalan data kekayaan intelektual.

Selain itu, ia menekankan pentingnya memastikan bahwa merek yang diajukan tidak memiliki persamaan dengan merek lain, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas, maupun ketertiban umum, serta memiliki daya pembeda yang jelas agar dapat diterima dalam proses pendaftaran merek.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulbar berharap semakin banyak pelaku UMKM di Sulawesi Barat yang menyadari pentingnya perlindungan kekayaan intelektual, khususnya merek dagang, sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha.

Dengan demikian, produk-produk UMKM di daerah dapat memiliki identitas yang kuat, terlindungi secara hukum, serta mampu bersaing di pasar yang lebih luas baik di tingkat nasional maupun internasional.

MAMUJU – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat (Kanwil Kemenkum Sulbar), Saefur Rochim, menegaskan bahwa proses harmonisasi menjadi tahapan penting dalam menjamin kualitas regulasi daerah agar selaras dengan sistem hukum nasional serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Hal ini sebagai upaya memastikan setiap produk hukum daerah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sekaligus mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Untuk itu, kami terus mendorong pemerintah daerah agar setiap rancangan peraturan kepala daerah terlebih dahulu melalui proses harmonisasi, sehingga substansi regulasi yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tuturnya disela-sela kesempatannya

Terkait dengan hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat (Kanwil Kemenkum Sulbar) kembali melaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap dua Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Majene. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memastikan setiap produk hukum daerah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis (5/3/2026) di Ruang Rapat Baharuddin Lopa Kanwil Kemenkum Sulbar, serta diikuti secara daring melalui Zoom Meeting.

Pelaksanaan kegiatan itu dihadiri secara langsung oleh perwakilan Biro Hukum Provinsi Sulawesi Barat, para Perancang Peraturan Perundang-undangan, CPNS, dan peserta magang.

Sementara itu, peserta yang mengikuti secara daring antara lain Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majene, Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Analisa Kebutuhan Kabupaten Majene, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Kabupaten Majene, serta perwakilan Bagian Hukum dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majene.

Dalam rapat tersebut dilakukan pembahasan terhadap dua rancangan Peraturan Bupati Majene, yakni:

Rancangan Peraturan Bupati Majene tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majene Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Rancangan Peraturan Bupati Majene tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

Kepala Divisi P3H Kanwil Kemenkum Sulbar, John Batara Manikallo, saat memimpin kegiatan tersebut mengatakan bahwa Ranperbup perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2025 merupakan langkah penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurutnya, penyesuaian tersebut penting agar pelaksanaan program dan kegiatan tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip akuntabilitas, serta efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Sementara itu, Ranperbup tentang tata cara pengalokasian, pembagian, dan penyaluran Alokasi Dana Desa dinilai sebagai instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum, transparansi, serta keadilan dalam distribusi dana desa. Regulasi tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Majene.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene menjelaskan bahwa perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2025 merupakan langkah strategis untuk menyesuaikan struktur anggaran dengan perkembangan kebutuhan daerah serta dinamika pelaksanaan program yang sedang berjalan.
“Perubahan ini dilakukan agar alokasi anggaran tetap efektif, efisien, dan tepat sasaran, sekaligus selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majene menyampaikan bahwa rancangan peraturan terkait pengalokasian dan penyaluran Alokasi Dana Desa sangat penting dalam memastikan pengelolaan dana desa berjalan tertib, transparan, dan akuntabel. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kanwil Kemenkum Sulbar atas fasilitasi yang diberikan dalam proses pembentukan rancangan regulasi tersebut.
Berdasarkan hasil pembahasan, disepakati bahwa Rancangan Peraturan Bupati Majene tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majene Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dinyatakan belum dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya dan perlu dilakukan perbaikan terlebih dahulu.
Sementara itu, Rancangan Peraturan Bupati Majene tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 dinyatakan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulbar juga terus mendorong pemerintah daerah untuk taat pada prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan serta memaksimalkan pemanfaatan aplikasi e-Harmon sebagai sarana pelaksanaan harmonisasi regulasi daerah.
Dengan pelaksanaan harmonisasi tersebut, diharapkan setiap produk hukum daerah yang dihasilkan dapat memiliki kualitas yang baik, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Kakanwil Kemenkum Sulbar Saefur Rochim menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendukung pemerintah daerah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.
Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Sulbar dalam memastikan bahwa setiap regulasi daerah disusun secara cermat, harmonis, dan selaras dengan sistem hukum nasional, sehingga mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.