MAMUJU – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat (Kanwil Kemenkum Sulbar), Saefur Rochim menyebut bahwa proses harmonisasi merupakan bagian penting dalam menjamin kualitas produk hukum daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Hal tersebut sebagai bentuk komitmen Kanwil Kemenkum Sulbar dalam memastikan setiap rancangan regulasi yang diajukan pemerintah daerah memiliki landasan hukum yang kuat, sistematika yang tepat, serta norma yang implementatif.

“Setiap rancangan peraturan kepala daerah harus melalui proses harmonisasi yang cermat agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan dan benar-benar memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujar Kakanwil Saefur di sela-sela kesempatannya

Terkait dengan itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat (Kanwil Kemenkum Sulbar) melaksanakan Rapat Internal Pembahasan Persiapan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah, Senin (2/3/2026), bertempat di Ruang Rapat Baharuddin Lopa.

Pelaksanaan kegiatan itu dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Sulbar, John Batara Manikallo serta diikuti oleh jajaran Perancang Peraturan Perundang-undangan, CPNS, dan mahasiswa magang.

Dalam rapat tersebut, dilakukan pembahasan terhadap sejumlah Rancangan Peraturan Bupati, yakni:

Rancangan Peraturan Bupati Pasangkayu tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2026–2029;

Rancangan Peraturan Bupati Pasangkayu tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;

Rancangan Peraturan Bupati Pasangkayu tentang Pencabutan atas Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah;

Rancangan Peraturan Bupati Majene tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

Menurut John Batara, kegiatan itu difokuskan pada kesesuaian materi muatan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kejelasan pengaturan kewenangan perangkat daerah, serta ketepatan dasar hukum dan formulasi norma dalam setiap rancangan regulasi.

Ia menegaskan bahwa proses harmonisasi menjadi tahapan krusial dalam memastikan setiap produk hukum daerah memiliki kualitas yang baik, tidak tumpang tindih, serta selaras dengan kebijakan nasional.

“Rapat internal ini merupakan langkah awal untuk memastikan substansi dan konstruksi norma telah sesuai sebelum memasuki tahapan harmonisasi bersama pemrakarsa,” tegasnya.

Berdasarkan hasil pembahasan, disepakati bahwa ketiga Rancangan Peraturan Bupati tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama pemrakarsa dalam rapat harmonisasi yang dijadwalkan pada 3 dan 5 Maret 2026.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulbar menunjukkan komitmen dalam mengawal pembentukan produk hukum daerah agar memenuhi asas kejelasan tujuan, kesesuaian jenis dan hierarki, serta dapat diimplementasikan secara efektif di daerah.

MAMUJU – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat (Kakanwil Kemenkum Sulbar), Saefur Rochim, menilai bahwa penyelesaian temuan audit Barang Milik Negara (BMN) bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian penting dari upaya memperkuat tata kelola aset negara yang transparan dan akuntabel.

Hal ini sebagai wujud komitmen Kanwil Kemenkum Sulbar dalam mendukung pengawasan internal serta memastikan pengelolaan BMN berjalan sesuai prinsip tertib administrasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Setiap rekomendasi hasil audit harus kita tindak lanjuti secara serius dan terukur. Ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan institusional dalam menjaga aset negara agar dikelola secara profesional dan akuntabel,” ujar Kakanwil Saefur di sela-sela kesempatannya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk menuntaskan seluruh rekomendasi audit secara bertahap dan terukur.
“Pengelolaan BMN yang tertib dan akuntabel merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Kami terus berupaya mempercepat penyelesaian seluruh rekomendasi yang masih tersisa,” lanjutnya

Terkait dengan itu, Kepala Bagian TU dan Umum, M. Tahir bersama jajaran mengikuti Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Temuan Audit Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2013–2024 bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum RI, Senin (2/3/2026), yang dilaksanakan secara daring.

Pelaksanan kegiatan itu membahas progres penyelesaian rekomendasi hasil audit BMN, khususnya temuan Tahun 2024 yang hingga awal 2026 masih menyisakan beberapa catatan tindak lanjut.

Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa seluruh temuan audit Tahun 2025 telah berhasil diselesaikan 100 persen. Atas capaian tersebut, Kanwil Kemenkum Sulbar mendapatkan apresiasi dari Inspektorat Jenderal atas komitmen dan percepatan penyelesaian yang dilakukan.

Dalam forum tersebut juga dijelaskan beberapa faktor yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian rekomendasi audit Tahun 2024, antara lain:
Fokus penyelesaian temuan terkait proses likuidasi;

Keterbatasan SDM pengelola BMN yang hanya terdiri dari dua orang;

Masa transisi kepemimpinan yang berdampak pada penyesuaian kebijakan dan prioritas kerja.

Rapat bersama Inspektorat Jenderal menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian sisa temuan audit BMN Tahun 2024. Meskipun terdapat kendala administratif dan keterbatasan sumber daya, Kanwil Kemenkum Sulbar menunjukkan komitmen kuat untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi dalam waktu dekat.

Upaya ini diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan BMN yang semakin tertib, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MAMUJU – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat (Kakanwil Kemenkum Sulbar), Saefur Rochim, mengatakan bahwa pendampingan Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan langkah strategis dalam memastikan pemerintah daerah memenuhi seluruh indikator penilaian secara optimal dan tepat waktu.

Hal ini sebagai wujud keseriusan Kanwil Kemenkum Sulbar dalam rangka mendukung pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi melalui penguatan tata kelola regulasi yang berkualitas dan terukur.

“IRH bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi instrumen untuk memastikan setiap produk hukum daerah disusun secara terencana, terharmonisasi, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Kami ingin memastikan seluruh data dukung tersaji lengkap, sistematis, dan sesuai indikator yang dipersyaratkan,” ujar Saefur Rochim disela-sela kesempatannya

Saefur Rochim menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Sulbar selaku Tim Sekretariat Wilayah (TSW) IRH akan terus melakukan monitoring dan koordinasi aktif dengan Biro Hukum Pemprov Sulbar selama masa kickoff pengunggahan 9–31 Maret 2026.
Pendampingan lanjutan akan dilakukan secara responsif, baik melalui komunikasi langsung maupun daring, khususnya dalam penyempurnaan Variabel III agar seluruh data dukung yang diunggah memenuhi indikator yang dipersyaratkan.

Terkait dengan itu, Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat (Kanwil Kemenkum Sulbar) melaksanakan audiensi dan pendampingan di Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka persiapan pengunggahan data dukung Indeks Reformasi Hukum (IRH), Senin (2/3/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari dukungan Kanwil Kemenkum Sulbar terhadap penguatan pelaksanaan IRH di daerah.

Pendampingan dilaksanakan oleh Tim Pokja IRH Kanwil Kemenkum Sulbar yang terdiri dari Nimat Nouval, Krisna Hidayatullah, dan Andi Mappinawang, didampingi peserta magang Era, Dila, dan Risno. Dari pihak Biro Hukum Pemprov Sulbar hadir Arfani Syakur selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Semiwati selaku Analis Hukum.

Fokus pada Empat Variabel IRH
Dalam kegiatan tersebut, Tim Pokja IRH memberikan penjelasan teknis terkait kesiapan data dukung untuk empat variabel IRH, yakni:

Variabel I, terkait program pembentukan peraturan perundang-undangan sejak tahap perencanaan hingga selesai harmonisasi.
Variabel II, terkait ketersediaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan serta dukungan anggaran pelatihan jabatan.

Variabel III, terkait pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum beserta tindak lanjut atas rekomendasinya, termasuk keterlibatan Jabatan Fungsional Analis Hukum.
Variabel IV, terkait nilai JDIH yang bersumber dari pelaporan e-report JDIH, dengan batas unggah 5 Februari 2026 dan masa sanggah hingga 3 Maret 2026.

Tim juga menegaskan bahwa masa pengunggahan data dukung IRH akan berlangsung pada 9–31 Maret 2026. Setiap indikator diwajibkan diunggah dalam satu file PDF dengan ukuran maksimal 100 MB. Apabila terdiri dari beberapa dokumen, seluruhnya harus digabung dalam satu file dan diberi pembatas (separator) untuk memudahkan proses verifikasi dan validasi.

Kesiapan dan Tantangan
Biro Hukum Pemprov Sulbar menyampaikan bahwa untuk Variabel I dan II, data dukung telah terinventarisasi dan tinggal dilakukan penggabungan file per indikator.

Sementara itu, pada Variabel III masih terdapat kendala terkait tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi hukum, khususnya rekomendasi yang diharapkan dapat masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Keterbatasan serta efisiensi anggaran pada perangkat daerah menjadi salah satu tantangan dalam merealisasikan rekomendasi tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Tim Pokja IRH Kanwil Kemenkum Sulbar menyarankan agar tindak lanjut rekomendasi tidak selalu harus berbentuk regulasi dalam Propemperda. Alternatif non-regulasi seperti surat pengusulan, pembentukan tim, maupun kebijakan administratif lainnya dapat dijadikan bentuk tindak lanjut yang tetap relevan dan memenuhi indikator penilaian.

MAMUJU (2 Maret 2026) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat mengikuti Rapat Persiapan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Ujian Dinas Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan di Aula Oemar Seno Adji Kanwil Kemenkum Sulbar serta terhubung melalui Zoom Meeting, Senin (2/3).

Pelaksanaan kegiatan itu dihadiri oleh Kepala Bagian TU dan Umum, mewakili Kakanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim bersama sejumlah jajaran.

Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha, Tri Darma Manulang. Dalam pembukaannya, ia menegaskan bahwa pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Ujian Dinas merupakan bagian dari pembinaan serta pengembangan karier Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menekankan pentingnya pelaksanaan ujian yang transparan, objektif, dan akuntabel, serta menjunjung tinggi prinsip sistem merit.

Dalam sesi pemaparan materi, perwakilan Biro Kepegawaian menjelaskan dasar hukum pelaksanaan ujian, jadwal rencana pelaksanaan yang akan digelar pada Rabu, 4 Maret 2026, serta sistem ujian yang direncanakan menggunakan aplikasi COMET Simpeg. Selain itu, disampaikan pula standar kelulusan dan tata tertib peserta sebagai pedoman pelaksanaan.

Pada sesi diskusi, sejumlah perwakilan unit kerja menyampaikan masukan, termasuk pentingnya persiapan optimal bagi calon peserta ujian. Menanggapi hal tersebut, Biro Kepegawaian menyatakan akan menyusun jadwal rinci dan menyampaikannya melalui surat edaran resmi. Tim IT juga dijadwalkan melakukan uji coba sistem sehari sebelum pelaksanaan untuk memastikan kelancaran teknis.

Dalam arahannya, Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Sunu Tedy Maranto, menegaskan agar seluruh unit kerja proaktif mendukung pelaksanaan kegiatan. Panitia wilayah diminta menjaga integritas serta memastikan ujian berlangsung bebas dari intervensi dan tetap berpedoman pada prinsip merit system. Ia juga meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh sebagai bahan perbaikan pada pelaksanaan periode berikutnya.

Rapat ditutup dengan harapan seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai jadwal sehingga pelaksanaan ujian Tahun Anggaran 2026 dapat berlangsung tertib, lancar, dan akuntabel.

Keikutsertaan dalam kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat dalam mendukung pengembangan karier ASN secara profesional dan berbasis sistem merit di lingkungan Kementerian Hukum.

MAMUJU. 2 Maret 2026 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menyerahkan piagam penghargaan kepada pegawai berprestasi di jajaranya.
Pegawai yang menerima penghargaan tersebut adalah Sangnging, yang terpilih sebagai pegawai berprestasi berdasarkan hasil pemilihan yang dilakukan oleh seluruh jajaran pegawai Kantor Wilayah Kemenkum Sulbar. Program pemilihan pegawai berprestasi ini dilaksanakan secara rutin setiap bulan sebagai bentuk apresiasi dan motivasi peningkatan kinerja.
Dalam kesempatannya, Saefur Rochim menilai bahwa penghargaan ini bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk pengakuan atas dedikasi, integritas, dan kontribusi nyata pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
“Penghargaan ini merupakan hasil penilaian bersama seluruh jajaran. Artinya, ini adalah bentuk kepercayaan dan apresiasi kolektif atas kinerja yang telah ditunjukkan,” ujarnya.
Menurutnya, mekanisme pemilihan yang melibatkan seluruh pegawai mencerminkan transparansi dan objektivitas, sehingga penghargaan yang diberikan benar-benar berdasarkan penilaian kinerja, kedisiplinan, tanggung jawab, serta sikap kerja sehari-hari.
Untuk itu, Kakanwil berharap agar penghargaan ini dapat menjadi motivasi tidak hanya bagi penerima, tetapi juga bagi seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kualitas kerja, menjaga integritas, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Sehingga, budaya kerja yang kompetitif, sehat, dan produktif dapat terus tumbuh di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat sebagai bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.