Yogyakarta – Kementerian Hukum (Kemenkum) meraih dua penghargaan Gold dalam ajang PR INDONESIA Awards (PRIA) 2026 yang diselenggarakan oleh PR INDONESIA Group.

Penghargaan Gold pertama diperoleh pada Kategori Kanal Digital – Subkategori Media Sosial untuk kanal YouTube Kementerian Hukum. Selain itu, penghargaan Gold kedua diraih pada Kategori Owned Media – Subkategori Video Profile melalui video berjudul Hukum Asli Indonesia.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama, Ronald Lumbuun, menyatakan bahwa komunikasi publik di bidang hukum harus mampu menjembatani bahasa regulasi dengan kebutuhan masyarakat.

“Komunikasi publik di bidang hukum tidak boleh berhenti pada penyampaian informasi normatif. Kami berupaya menghadirkan konten yang kontekstual, mudah dipahami, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat,” ujar Ronald di usai menerima penghargaan di Taman Budaya Embung Giwangan, Yogyakarta, Jumat (13/02/26).

Menurutnya, pemanfaatan kanal digital menjadi bagian dari strategi untuk memperluas akses informasi hukum sekaligus memperkuat literasi hukum publik.

“Kami memanfaatkan platform digital agar informasi hukum dapat diakses lebih cepat, menjangkau lebih luas, dan disampaikan dengan pendekatan yang lebih komunikatif,” katanya.

Ia menjelaskan, kanal YouTube Kementerian Hukum saat ini memuat beragam informasi publik, mulai dari sosialisasi regulasi baru, layanan kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, pembinaan hukum, hingga pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

Ronald juga menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diterima serta menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif.

“Puji syukur, penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh tim serta dukungan masyarakat. Capaian ini tidak lepas dari kolaborasi dan dedikasi seluruh jajaran yang terlibat dalam pengelolaan komunikasi publik. Terima kasih kepada PR INDONESIA dan para dewan juri atas kepercayaan yang diberikan. Bagi kami, komunikasi publik bukan sekadar penyampaian informasi, tetapi juga upaya membangun kepercayaan,” ujarnya.

PR INDONESIA Awards merupakan kompetisi kehumasan nasional yang digelar sejak 2016 dan menjadi salah satu tolok ukur kinerja komunikasi di Indonesia. Penghargaan diberikan melalui proses penjurian oleh praktisi dan akademisi komunikasi nasional.

​Mamuju, 14 Februari 2026 – Kakanwil Kemenkum Sulbar menyampaikan dukungannya dalam rangka Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah).

Menurut Saefur Rochim Inisiatif ini merupakan langkah konkret kementerian dalam mendukung kebijakan nasional pelestarian lingkungan hidup dan menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia terkait penanganan darurat sampah menuju Indonesia Bersih 2029.

"Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas juga telah telah menerbitkan Surat Edaran Nomor M.HH-2.OT.02.02 Tahun 2026, sebagai program Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah)" ujar Saefur Rochim

​Gerakan ini juga bertujuan menciptakan suasana kantor yang aman, sehat sirkulasinya, bersih dari sampah, dan estetis guna meningkatkan produktivitas serta kenyamanan pegawai dalam bekerja

Kakanwil Saefur Rochim mengaku, di jajarannya telah melakukan sejumlah langkah dalam melaksanakan surat edaran Menteri Hukum tersebut.

"Salah satunya, dengan melakukan pembersihan di sekitar Kantor Wilayah Kemenkum Sulbar" ucapnya

​Empat Pilar Utama Gerakan ASRI

​Gerakan ini mencakup empat aspek utama penataan lingkungan kerja:

​Aman: Menjamin keselamatan kerja dan kepatuhan terhadap prosedur K3.

​Sehat: Menerapkan perilaku hidup bersih, menjaga sirkulasi udara, serta mendukung penghematan energi dan pengurangan polusi.

​Resik (Bersih/Rapi): Menata arsip secara sistematis dan mengoptimalkan teknologi informasi untuk mengurangi penggunaan kertas (paperless).

​Indah: Memelihara taman, ruang terbuka hijau, dan menggunakan elemen ramah lingkungan dalam penataan ruang agar memberikan kesan positif bagi masyarakat.

​Selain untuk internal pegawai, Gerakan Indonesia ASRI diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Fasilitas yang bersih dan indah diyakini akan memberikan kenyamanan lebih bagi masyarakat pengguna layanan hukum.

​"Kami akan senantiasa berupaya membangun karakter Insan Pengayoman yang tidak hanya disiplin dalam bekerja, tetapi juga peduli terhadap kelestarian ekosistem di sekitar lingkungan kantor," pungkasnya.

​MAMUJU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Barat menunjukkan komitmennya dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan kantor melalui aksi kerja bakti massal pada Jumat (13/02/2026) pagi.

Kegiatan sebagai wujud semnagat mengusung semangat menciptakan lingkungan yang ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah, dan dalam rangka menghadapi bulan suci ramadhan, Dipusatkan di area halaman dan sekeliling kantor, giat ini dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum dengan melibatkan Tim Kerja Rumah Tangga, Pramubakti, petugas pengamanan, hingga para pengemudi dinas.

​Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Barat melalui Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum menyampaikan bahwa kebersihan lingkungan adalah cerminan dari kualitas pelayanan publik.

​"Lingkungan yang bersih bukan hanya soal estetika, tetapi juga tentang kesehatan dan kenyamanan baik bagi pegawai maupun masyarakat yang datang berkunjung.
Dengan kondisi kantor yang ASRI, semangat kerja dan produktivitas pegawai diharapkan terus meningkat," ujarnya di sela-sela kegiatan.
​Fokus pengerjaan dalam kerja bakti kali ini meliputi normalisasi saluran pembuangan air (got) untuk mengantisipasi genangan di musim penghujan, pemangkasan rumput, serta penataan tanaman hias agar terlihat lebih rapi dan asri.

​Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang terus digalakkan oleh Kanwil Kemenkum Sulbar sebagai bagian dari budaya kerja yang positif. Selain menjaga kebersihan, momentum ini juga dimanfaatkan untuk mempererat sinergi dan kebersamaan antarpegawai di lingkungan kantor wilayah.
​Dengan lingkungan yang terjaga, Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat siap memberikan pelayanan yang lebih prima dan humanis bagi seluruh masyarakat di Sulawesi Barat.

​MAMUJU, 13 Februari 2026 – Kakanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim menilai jajarannya akan terus berupaya membangun kesadaran hukum bagi masyarakat.

Menurutnya, selain sebagai salah satu Tugas dan Fungsi institusinya dalam melaksanakan penyuluhan hukum, "juga menjadi wadah pemberian pemahaman terkait peraturan perundang-undangan, dan wadah pemberian informasi terkait pembaruan hukum saat ini" lanjut Saefur Rochim

Terkait dengan hal itu, Kepala Divisi P3H, John Batara Manikallo bersama koordinator Penyuluh Hukum menghadiri Penyusunan Peta Permasalahan Hukum secara virtual pada Jumat (13/02).

Dalam kesempatannya, John Batara Manikallo mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat perencanaan penyuluhan hukum yang berbasis data akurat dan tepat sasaran di wilayah Sulawesi Barat.

“Sehingga punyuluhan hukum yang akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat” sambungnya

Sementara itu, Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Constantinus Kristomo, Dalam Arahnya, menekankan bahwa peta permasalahan hukum bukan sekedar dokumen administratif, melainkan instrumen vital bagi institusi.

​"Tujuannya adalah memperoleh data akurat dan terbaru yang dilakukan secara berkelanjutan. Dengan peta ini, kita bisa memotret kualitas serta kuantitas masalah hukum di daerah, sehingga perencanaan penyuluhan tahun berikutnya menjadi jauh lebih efektif," tutur Kristomo.

Ia juga menyampaikan pesan kepada seluruh Penyuluh Hukum agar proaktif melibatkan instansi terkait dalam mendapatkan data akurat, serta segera menuntaskan pelaporan aktualisasi paralegal dan pelaksanaan layanan di Posbankum Desa/Kelurahan.

Dalam kesempatan yang sama itu, Penyuluh Hukum Ahli Utama pada BPHN, Mercy, menyampaikan sejumlah hal terkait dasar hukum dan tata cara pelaksanaan penyusunan peta.

Dirinya memaparkan bahwa sumber data peta permasalahan hukum dihimpun dari berbagai mitra strategis, antara lain: Kepolisian Daerah (Polda) & Pengadilan Negeri, ​BNNP & Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta sejumlah instansi terkait

Tak hanya itu, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut disampaikan agar Kanwil diwajibkan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan tersebut dan menyampaikannya ke BPHN setiap Minggu I pada Triwulan II dan III.

​MAMUJU – Menjelang Bulan Suci Ramadhan 1447 H, keluarga besar Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat mengikuti agenda Munggahan dan Silaturahmi Pegawai Kemenkum RI secara virtual pada Kamis (12/2). Meski dilaksanakan secara daring, tak mengurangi nilai kebersamaan di jajaran Kanwil Kemenkum Sulbar.

​Kegiatan yang dipusatkan di Graha Pengayoman Jakarta ini diikuti oleh Jajaran Kanwil Kemenkum Sulbar di Aula Pengayoman. Pelaksanaan kegiatan yang sama itu secara terpisah dihadiri oleh Kakanwil Kemenkum Sulbar, di tengah pelaksanaan Lokakarya KUHP dan KUHAP Baru di Yogyakarta.

​Dalam kesempatan itu, Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, dalam arahannya menekankan bahwa Ramadhan bukan sekadar ritual ibadah, melainkan sarana transformasi kualitas diri. Beliau mengajak seluruh jajaran untuk menyelaraskan kesiapan spiritual dengan peningkatan etos kerja.

​"Mari jadikan momentum ini untuk menjernihkan hati dan memperkokoh integritas. Semangat pengabdian kepada negara harus semakin meningkat seiring dengan peningkatan ketakwaan kita," pesan Supratman.

​Sebagai bentuk kepedulian sosial, acara ini juga diwarnai dengan pemberian santunan kepada anak yatim yang diserahkan langsung oleh Menteri Hukum. Acara kemudian diperdalam dengan tausyiah rohani mengenai esensi keikhlasan dalam beribadah dan bekerja.

​Usai mengikuti kegiatan itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa tradisi munggahan ini merupakan jembatan untuk memperkuat soliditas internal. Ia berharap, bulan Ramadhan tidak menjadi penghalang produktivitas, melainkan pemantik semangat baru dalam melayani masyarakat.

​"Munggahan ini adalah ruang refleksi bagi kita semua untuk saling memaafkan dan mempererat kebersamaan. Kami berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan hukum yang prima dengan penuh keikhlasan sepanjang bulan suci nanti," tutur Saefur Rochim.

​Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat kembali menunjukkan dedikasinya dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Dengan semangat kebersamaan yang telah dipupuk, diharapkan seluruh jajaran dapat menjalankan tugas dan fungsi pelayanan hukum secara lebih berintegritas, sejalan dengan nilai-nilai pengayoman yang menjadi pilar utama Kementerian Hukum.