MAMUJU – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim menyebut bahwa penataan organisasi perangkat daerah bukan sekadar urusan administrasi kelembagaan.

“Tetapi juga menentukan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat” ujar Kakanwil pada harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Majene di ruang Baharuddin Lopa, Selasa (3/2), yang membahas terkait Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi (SOTK) Perangkat Daerah Kabupaten Majene.
Menurut Kakanwil, harmonisasi Ranperbup ini sangat penting dilakukan karena merupakan fondasi utama penggerak roda pemerintahan. “Sehingga tanpa pembagian tugas yang jelas, efektivitas pelayanan publik di daerah dapat terhambat oleh tumpang tindih kewenangan” tutur Saefur Rochim

Sementara itu, Kadiv P3H, John Batara menilai proses harmonisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pasal dalam Ranperbup tersebut selaras dengan peraturan-undangan yang lebih tinggi serta kebijakan nasional.

“Sehingga diharapkan harmonisasi ini dapat melahirkan regulasi yang aplikatif dan sistematis, sehingga setiap perangkat daerah memiliki pedoman yang jelas dalam Bekerja” ucap John Batara

Hadir dalam kesempatan itu, sejumlah Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Majene, Perwakilan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Tim Perumus dan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

MAMUJU, 3 Februari 2026 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat terus membangun sinergi perlindungan kekayaan intelektual melalui Merek Kolektif. Hal ini sebagai komitmen Kakanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim Setuju Arahan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas.

Melaksanakan hal tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hidayat Yasin bersama jajaran melaksanakan koordinasi di Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kabupaten Mamuju. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengoptimalkan potensi produk lokal.
Dalam kesempatannya, Hidayat menekankan bahwa pendaftaran Merek Kolektif merupakan instrumen penting untuk melindungi potensi ekonomi daerah.
“Kami mendorong setiap daerah untuk menginventarisasi potensi produk unggulannya, baik dari sektor pertanian, perikanan, hingga kerajinan. Dengan Merek Kolektif, pelaku usaha kecil memiliki payung hukum yang kuat dan nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi,” ujar Hidayat dalam pertemuan di Kantor Diskoperindag Mamuju, Selasa (3/2).
Strategi Pendampingan dan Literasi Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Juani, menambahkan bahwa pencapaian target pendaftaran Merek Kolektif akan dilakukan melalui pendampingan langsung ke koperasi. Fokus utama saat ini adalah memberikan literasi kepada anggota koperasi agar memahami pentingnya kepastian hukum atas merek yang mereka gunakan bersama.
Menyanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Koperindag Mamuju, Dedi Iswadi, mengungkapkan bahwa koordinasi ini sangat tepat momentumnya. Ia mengidentifikasi Desa Ahu dan Desa Sumare sebagai wilayah dengan aktivitas koperasi yang sangat progresif dan berpotensi besar untuk dikembangkan melalui skema Merek Kolektif.
Dukungan teknis juga disampaikan oleh Kabid Koperasi, Ririn Tri Juliani, yang memaparkan perkembangan Koperasi Merah Putih (KDKMP). Saat ini, fokus pembangunan diarahkan pada infrastruktur gerai usaha, mulai dari sembako hingga klinik, di mana UMKM menjadi penggerak utama.
Peyek Binanga hingga Keripik Karampuang Kabid UKM Mamuju, Nur Hidayati, menyoroti beberapa produk ikonik Mamuju yang sudah memiliki pasar namun belum dilindungi secara hukum. "Produk seperti Peyek Binanga dan Keripik Pisang Karampuang adalah kebanggaan lokal kita. Kami akan segera memfasilitasi produk-produk unggulan ini agar terdaftar dalam Merek Kolektif, sehingga identitas dan kualitasnya tetap terjaga," ungkap Nur Hidayati.
Melalui kolaborasi ini, Kemenkum Sulbar dan Pemkab Mamuju berkomitmen mempercepat proses administrasi pendaftaran Merek Kolektif. Langkah strategis ini diharapkan tidak hanya memperkuat kelembagaan koperasi, tetapi juga meningkatkan taraf ekonomi para pelaku UMKM di Sulawesi Barat melalui perlindungan kekayaan intelektual yang optimal.

MAMUJU, 3 Februari 2026 – Kakanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim menyebut bahwa potensi kekayaan intelektual sangat besar.

“Tetapi, dibutuhkan strategi untuk terus menggali potesi itu, serta memberikan pemahaman kepada Masyarakat ataupun inovator agar melindungi hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki” ujar Kakanwil Saefur Rochim di sela-sela waktunya

Menindaklanjuti hal itu, Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat menggelar sosialisasi pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) bagi para peserta magang. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Baharuddin Lopa ini bertujuan untuk membekali para talenta muda dengan pemahaman mengenai mekanisme dan kepastian hukum atas karya yang mereka hasilkan selama masa magang.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Kadiv Yankum), Hidayat Yasin, dalam arahannya menekankan bahwa hak cipta bukan sekadar pengakuan formal, melainkan bentuk perlindungan jangka panjang.

"Hak cipta memberikan perlindungan seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah meninggal dunia. Ini adalah aset berharga. Dengan mendaftarkannya, karya peserta magang akan tercatat resmi dalam basis data nasional di DJKI," jelas Hidayat.

Dalam kesempatan itu, Hidayat juga mengklarifikasi terkait biaya pendaftaran. Ia menegaskan bahwa seluruh biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dibayarkan langsung disetorkan ke kas negara, bukan menjadi pendapatan kementerian.

Dalam kesempatan yang sama itu, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual (Kabid KI), Juani, mengusulkan sebuah langkah progresif berupa pencatatan hak cipta secara serentak. Usulan ini tidak hanya menyasar peserta magang di lingkup Kemenkum, tetapi juga mencakup Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Kementerian HAM.
"Kami ingin memberikan perlindungan yang merata. Karya ilmiah dan hasil kreativitas peserta magang di tiga kementerian ini harus terlindungi secara efektif. Bidang Pelayanan KI akan memberikan pendampingan teknis penuh agar prosesnya berjalan cepat dan efisien," ungkap Juani.
Langkah Strategis ke Depan Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Sulbar segera menyusun perencanaan teknis, mulai dari mekanisme integrasi data hingga jadwal pelaksanaan pendaftaran massal. Koordinasi lintas kementerian akan diperkuat untuk memastikan setiap karya yang lahir dari proses magang mendapatkan payung hukum yang optimal.

Mamuju, 3 Februari 2026 - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa program pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) merupakan salah satu langkah strategis untuk memastikan kehadiran negara di tengah masyarakat. Hal itu disampaikan pada pelaksanaan Pelatihan Paralegal Serentak Angkatan I Tahun 2026 di hari kedua, yang berlangsung secara virtual di Ruang Rapat Seno Adji, Kanwil Kemenkum Sulbar, Selasa (3/2).

Menurut Saefur Rochim, Posbankum dibentuk sebagai pintu gerbang bagi masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu dan rentan, untuk mendapatkan hak-hak hukum mereka secara setara.

"Program pembentukan Posbankum merupakan satu wujud negara hadir di tengah masyarakat untuk memberikan akses keadilan. Dengan adanya Posbankum ini, masyarakat di Sulawesi Barat dapat mengakses pendampingan hukum hingga konsultasi hukum dengan lebih mudah dan cepat," ujar
"Melalui program ini, Kanwil Kemenkum Sulbar akan terus memantau dan membekali para paralegal yang ada di setiap Posbankum di Sulawesi Barat. Kami ingin memastikan mereka memiliki keterampilan, serta penguasaan prosedur hukum yang baik," tambahnya didampingi Kadiv P3H, John Batara Manikallo
Menurut Kakanwil, Pelatihan yang dilaksanakan jajarannya merupakan merupakan bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas para Paralegal bagi masyarakat.
Dalam pelaksanaan kegiatan itu, Asdar, S.H. (Direktur LBH Pasangkayu) yang membedah materi Teknik Komunikasi dan Mediasi. Ia menekankan bahwa kemampuan komunikasi—baik lisan maupun nonverbal—adalah senjata utama paralegal dalam membangun kepercayaan masyarakat.
“Paralegal bukan sekadar pendamping, tapi fasilitator komunikasi yang netral. Mediasi harus dikedepankan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang damai dan berkeadilan tanpa harus selalu berakhir di pengadilan,” jelas Asdar.
Khsus untuk materi Perlindungan Kelompok Rentan dan Perspektif Gender Materi dibawakan oleh Junjung Mansia Pasoloran Timbonga, S.H. (Direktur LBH Citra Justicia Sulbar) mengenai. Dalam sesi ini, peserta diajak memahami isu-isu kritis seperti marginalisasi dan diskriminasi yang sering menimpa perempuan, lansia, penyandang disabilitas, serta masyarakat miskin. Paralegal diharapkan memiliki sensitivitas HAM dalam melakukan advokasi agar hak-hak konstitusional kelompok rentan tetap terjaga.
Sementara itu, Dr. Rahmat Idrus, S.H., M.H. (Direktur LBH Mandar Yustisi) memaparkan Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan. Ia menggarisbawahi legalitas paralegal berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
“Paralegal adalah jembatan penghubung antara masyarakat miskin dengan sistem hukum formal. Meskipun bukan advokat, peran mereka dalam tahap pra-ajudikasi hingga pengenalan keadilan restoratif (restorative justice) sangat strategis bagi sistem peradilan kita,” tegas Dr. Rahmat.

JAKARTA – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan bahwa membeli buku digital dari sumber tidak resmi merupakan tindakan tidak sah di mata hukum. Masyarakat diimbau lebih cermat dalam bertransaksi buku digital agar tidak turut mendukung peredaran konten ilegal yang merugikan penulis, penerbit, dan ekosistem literasi nasional.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar menekankan bahwa praktik penjualan buku digital satuan di luar platform resmi patut dicurigai. Meski pembeli telah melakukan pembelian, transaksi tersebut tidak membuat buku yang dibeli sah untuk dinikmati secara hukum.

“Pembelian buku digital dari sumber yang tidak resmi dan tanpa lisensi yang jelas adalah langkah yang tidak sah di mata hukum. Masyarakat perlu memastikan transaksi dilakukan melalui kanal resmi agar hak pencipta baik ekonomi maupun moralnya terlindungi,” tegas Hermansyah pada Selasa, 3 Februari 2026 di Kantor DJKI, Jakarta Selatan.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Agung Damarsasongko yang menjelaskan dasar hukumnya. Menurut Agung, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya Pasal 9 mengenai hak ekonomi pencipta dan Pasal 113 tentang sanksi atas pelanggaran hak ekonomi, melarang penggandaan dan pendistribusian ciptaan tanpa izin.

“Peredaran buku digital ilegal jelas melanggar hak ekonomi pencipta/pemegang hak cipta dan penerbit. Hak pencipta ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya,” jelas Agung.

Agung membeberkan sejumlah ciri umum buku digital ilegal yang perlu diwaspadai masyarakat. Di antaranya harga yang terlampau murah dan tidak wajar, penjualan dilakukan di luar platform resmi buku, tampilan cover buku biasanya lebih rendah kualitasnya, tidak disertai informasi penerbit atau lisensi, serta format file yang mudah disebarluaskan ulang.

Lebih lanjut, Agung mengimbau masyarakat untuk selalu bertransaksi melalui jalur legal. Saat ini, pilihan akses buku digital resmi semakin beragam, baik melalui platform penjualan berlisensi, perpustakaan digital, maupun aplikasi ponsel yang menyediakan buku digital resmi bahkan gratis dengan tetap menghormati hak cipta.

“Kemudahan akses legal tersebut seharusnya menghapus alasan untuk mendukung transaksi buku digital di jalur yang tidak sah. Selain merugikan pencipta dan penerbit, praktik ilegal juga menghambat pertumbuhan industri perbukuan dan ekosistem ekonomi kreatif nasional,” ujar Agung.

Sebagai penutup, DJKI mengajak masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas dengan memilih akses buku digital yang legal, melaporkan dugaan pelanggaran hak cipta melalui kanal pengaduan resmi, serta bersama-sama memperkuat budaya menghormati kekayaan intelektual demi keberlanjutan dunia literasi Indonesia.

“DJKI telah bekerja sama dengan berbagai platform digital baik media sosial maupun lokapasar untuk mekanisme penegakan hukum dalam pelanggaran hak cipta,” pungkasnya.

https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/tips-mengidentifikasi-buku-digital-ilegal?kategori=agenda-ki