BERITA UTAMA ::.
KABAR DIVISI ::.
Kemenkum Sulbar Siap Optimalkan SIMAKO Dampingi Merek UMKM
Kemenkum Sulbar Siapkan Strategi Kejar Target AHU
Kemenkum Sulbar Dampingi UMK Daftar Legalitas Usaha
Kemenkum Sulbar Gandeng Polda, Siapkan Kerja Sama Pengawasan KI
Kemenkum Sulbar Sinergikan Posbankum dan Desa Sadar HAM
Kemenkum Sulbar Kawal Perubahan ADD Rp61 Miliar
Kemenkum Sulbar Kawal Perda, Jaminan Sosial Pekerja Diperluas
Dorong Pembentukan Regulasi, Kemenkum Sulbar Ungkap Potensi Ekonomi Budaya Majene
Kemenkum Sulbar Tekankan Sinkronisasi Aturan Perizinan Berusaha
Kemenkum Sulbar Kawal Kepastian Aturan TPP ASN Majene
Kemenkum Sulbar Matangkan Agenda Kerja, Perkuat Harmonisasi Regulasi dan Layanan Publik
Kemenkum Sulbar Matangkan Agenda Kerja, Perkuat Harmonisasi Regulasi dan Layanan Publik
Kemenkum Sulbar Siap Kawal Aduan Layanan Hukum
Pengawasan Arsip di Kemenkum Sulbar Raih Nilai Sangat Baik
Kemenkum Sulbar Pastikan Mitigasi Risiko Tersusun Dengan Baik
KABAR PUSAT ::.
-
GI Tourism Buka Peluang Kolaborasi Lintas Kementerian untuk Kembangkan Dieng
Wonosobo – Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, mengakselerasi pengembangan Geographical Indication (GI) Tourism di kawasan Dieng, Jawa Tengah, melalui kolaborasi lintas kementerian.
... -
GI Tourism Dieng: Strategi Kemenkum Tumbuhkan Ekonomi, Lestarikan Budaya, dan Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Wonosobo - Indikasi Geografis atau Geographical Indication (GI) Tourism Dieng adalah langkah awal dari perjalanan yang lebih besar. Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas ingin menjadikan
... -
Menkum Luncurkan GI Tourism, Integrasikan KI dan Pariwisata di Dieng
Wonosobo – Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, mendorong
... -
Kementerian Hukum Raih Peringkat I JFK Award 2026 Kategori Kementerian/Lembaga
Jakarta – Kementerian Hukum (Kemenkum) meraih peringkat I dalam penghargaan Instansi Pengelola Jabatan Fungsional Kesehatan (JFK Award) Tahun 2026 kategori kementerian/lembaga
...
-
Siaran Pers - Pasti Ada Solusi, Menteri Hukum Dampingi Warga Hadapi Ketidakpastian Hukum Eksekusi Lelang
Program Pasti Ada Solusi kembali memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satunya dirasakan oleh Sudarto, warga Makassar,
... -
Penyesuaian Tarif PNBP Berkeadilan, Tarif Merek UMKM Tetap dan Pendaftaran Hak Cipta Lagu Gratis
Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Hukum.
... -
Siaran Pers - Kemenkum Latih Aparatur Tangani Tindak Pidana Terhadap Kelompok Rentan
Kementerian Hukum (Kemenkum) akan memberikan pelatihan teknis bagi aparatur penegak hukum (APH), petugas penanganan, pemberi bantuan hukum, dan paralegal agar dapat mengimplementasikan
... -
Siaran Pers - Kerja Sama Kementerian Hukum dan Rospatent Rusia
DJKI Kementerian Hukum Republik Indonesia resmi menandatangani Nota
...
-
Narasi Tunggal: Instansi Pemerintah dan Stakeholder Terkait Siap Layani Angkutan Lebaran 2019
Menyambut musim mudik Lebaran 2019, Kementerian Perhubungan telah menyediakan dan memeriksa kesiapan Angkutan Lebaran dengan dilaksanakannya Ramp Check armada mudik, mudik gratis darat, laut dan kereta api, posko terpadu, dan
... -
Narasi Tunggal: Fokus Pembangunan Manusia Melalui Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
Setelah gencar melakukan berbagai pembangunan infrastruktur yang bermanfaat sebagai sabuk pemersatu bangsa, penguat interkonektivitas, serta pendorong proses ekonomi yang semakin efektif dan efisien, saat ini, pemerintah mengalihkan
... -
Narasi Tunggal - Kemendikbud Imbau Pemda Segera Tetapkan Zona Persekolahan dan Juknis PPDB 2019
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Di dalam aturan ini,
... -
Narasi Tunggal, Waspada Investasi Ilegal Berkedok Koperasi
Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Pengawasan melakukan pengawasan ketat terhadap operasional koperasi untuk mencegah praktek pengumpulan dana masyarakat secara ilegal. Maraknya investasi ilegal disebabkan sebagian
...

