Mamuju, 16 April 2026 – Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, menegaskan komitmennya akan terus berupaya meningkatkan pemahaman dalam perlindungan kekayaan intelektual, khususnya di bidang hak cipta musik dan lagu kepada masyarakat.

“Pemahan masyarakat dan pelaku usaha mengenai kewajiban pembayaran royalti atas pemanfaatan karya musik secara komersial harus terus ditingkatkan. Hal ini penting untuk menjamin diberikannya hak ekonomi para pencipta,” ujar Saefur Rochim disela-sela kesempatannya

Terkait dengan itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat yang diwakili Kabid KI, Juani mengikuti Technical Meeting Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Hukum Hak Cipta terkait royalti musik dan lagu yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum secara hybrid, Kamis hingga Jumat, 16–17 April 2026, di BPSDM Kementerian Hukum dan melalui platform bold.

Dalam kegiatan tersebut, Kanwil Kemenkum Sulbar dikirim langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Juani, bersama jajaran terkait.

Direktur Penegakan Hukum DJKI, Arie Ardian Rizzhadi, dalam paparannya menekankan bahwa tantangan utama perlindungan hak cipta saat ini masih berada pada tingkat rendahnya menyediakan pembayaran royalti. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan perlu diubah dari represif menjadi preventif dan edukatif melalui sosialisasi yang luas, pendataan pengguna musik komersial, serta penguatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

Sementara itu, Ketua LMKN Pemilik Hak Terkait, Marcellius K. Hamonangan Siahaan, menjelaskan bahwa royalti lagu dan/atau musik merupakan bagian penting dari sistem perlindungan hak cipta. Setiap penggunaan karya musik untuk kepentingan komersial wajib memberikan imbalan kepada pencipta, pemegang hak cipta, maupun pemilik hak terkait.

Ia menegaskan bahwa royalti bukanlah pajak maupun pungutan pembohong, melainkan bentuk yang diberikan yang muncul secara otomatis atas pemanfaatan karya cipta. Pengelolaannya dilakukan oleh LMKN secara transparan dan akuntabel.
Selain itu, Sekretaris Umum LMKN, M. Bigi Ramadha, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pengelola kolektif, dan pelaku usaha dalam menciptakan ekosistem hak cipta yang sehat dan berkeadilan.

Menurutnya, kolaborasi berkelanjutan akan mendorong peningkatan kesadaran hukum masyarakat sekaligus memperkuat kontribusi sektor ekonomi kreatif nasional.
Kegiatan berlangsung secara tertib dan lancar serta menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola royalti musik yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan di Indonesia, termasuk di Sulawesi Barat.

Mamuju, 16 April 2026 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, meminta seluruh jajaran agar terus memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi serta pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Hal itu disampaikannya saat memimpin monitoring dan evaluasi kinerja jajaran yang melibatkan Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hidayat Yasin, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, John Batara Manikallo, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, M. Tahir, serta jajaran pejabat dan pegawai lainnya di ruang rapat Oemar Seno aji.

Dalam arahannya, Saefur menekankan pentingnya sinergi seluruh unit kerja agar target kinerja dapat tercapai secara optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan.
Kakanwil berharap seluruh program kerja dapat terlaksana secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. “Sehingga seluruh capaian kinerja yang telah direncanakan dapat terealisasi dengan baik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan Kementerian Hukum,” sambungnya.

Tak hanya itu, ia juga meminta seluruh jajaran untuk terus menjaga disiplin kerja, meningkatkan inovasi, serta responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Divisi P3H, John Batara Manikallo, menyampaikan sejumlah pencapaian tugas dan fungsi pada divisinya. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan hukum, bantuan hukum, hingga fasilitas penyusunan peraturan-undangan berjalan dengan baik dan sesuai sasaran.

“Untuk pelaksanaan tusi pada Divisi P3H, di antaranya terkait penyuluhan hukum, bantuan hukum, hingga penyusunan peraturan-undangan terlaksana dengan baik dan terus kami dorong peningkatannya,” lanjutnya.

Ia menambahkan, sejumlah rencana kerja ke depan akan terus dioptimalkan guna memperluas manfaat layanan hukum kepada masyarakat Sulawesi Barat.
Jauh berbeda, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hidayat Yasin, menyampaikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Kekayaan Intelektual (KI) berjalan sesuai rencana.

“Layanan AHU dan KI terus berjalan dengan baik, baik dari sisi kualitas pelayanan maupun pencapaian target yang telah ditetapkan,” tutupnya.

Ia berharap capaian tersebut dapat terus ditingkatkan melalui penguatan koordinasi internal dan peningkatan kualitas layanan berbasis kebutuhan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, M. Tahir, meminta seluruh jajaran agar terus menjaga kerja sama dan kolaborasi yang baik antarbagian.

“Khusus layanan di bidang administrasi dan fasilitatif, sampai saat ini berjalan sangat baik. Hal ini perlu terus dipertahankan dengan semangat kebersamaan dan koordinasi yang solid,” ujarnya.

Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan menjadi momentum memastikan seluruh program kerja berjalan optimal serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Mamuju, 16 April 2026 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menyampaikan bahwa pelaksanaan penilaian kompetensi merupakan bagian penting dalam mendukung pengembangan karir Aparatur Sipil Negara sekaligus memenuhi kebutuhan sumber daya manusia profesional di bidang Kekayaan Intelektual.

Menurut Saefur, proses penilaian ini menjadi instrumen strategi untuk memastikan setiap ASN yang akan diangkat, dipindahkan jabatannya, maupun naik jenjangnya telah memiliki kapasitas dan kompetensi sesuai standar jabatan yang dipersyaratkan.

“Sehingga melalui mekanisme ini diharapkan terwujudnya pejabat fungsional yang kompeten, profesional, dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan layanan Kekayaan Intelektual kepada masyarakat,” ujarnya disela-sela kesempatannya

Saefur Rochim menambahkan bahwa peningkatan kualitas SDM melalui jalur jabatan fungsional (JF) menjadi langkah penting dalam memperkuat organisasi, khususnya pada sektor pelayanan hukum dan Kekayaan Intelektual.

Terkait dengan itu, Kepala Bagian TU dan Umum, M Tahir mengahdiri Penutupan Penilaian Kompetensi Peningkatan Jenjang Jabatan dan Perpindahan dari Jabatan Lain ke Dalam Jabatan Fungsional di Bidang Kekayaan Intelektual (KI) Tahun 2026 yang dilaksanakan secara hybrid, bertempat di Aula Oemar Seno Aji Kanwil Kemenkum Sulbar dan melalui zoom meeting, Kamis (16/4).

Kegiatan penutupan dilaksanakan setelah para peserta menyelesaikan seluruh rangkaian ujian kompetensi yang berlangsung dalam beberapa sesi sejak 8 hingga 16 April 2026.

Dari Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Barat, sebanyak satu orang peserta mengikuti kegiatan penilaian kompetensi tersebut.

Mamuju, 16 April 2026 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menyebut bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan kunci utama dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan fokus pada pelayanan publik.

Hal itu disampaikannya usai menghadiri Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan CCVII (208) dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh (Distance Learning) yang dilaksanakan di Aula Oemar Seno Aji Kanwil Kemenkum Sulbar serta terhubung secara virtual melalui zoom meeting, Kamis (16/4). Pelaksanaan kegiatan itu juga dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, John Batara Manikallo, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, M Tahir, serta sejumlah jajaran.

Menurut Saefur, pelatihan kepemimpinan menjadi langkah strategis dalam menyiapkan pejabat pengawas yang mampu menjawab tantangan organisasi serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang semakin efektif.

“Sehingga melalui pelatihan ini diharapkan para peserta dapat meningkatkan kompetensi manajerial, memperkuat integritas, serta melahirkan inovasi yang berdampak nyata bagi peningkatan kinerja organisasi,” tuturnya.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Kementerian Hukum RI. Dalam berbagai hal disampaikan bahwa pejabat pengawas memiliki peran penting sebagai penghubung antara pemimpin dan pelaksana teknis, sekaligus memastikan kebijakan berjalan efektif di lapangan.

Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan CCVII (208) akan berlangsung selama 104 hari, mulai 4 April 2026 hingga 12 Agustus 2026. Program ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kompetensi manajerial dan kepemimpinan Aparatur Sipil Negara, sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan penguatan kualitas SDM aparatur.

Melalui pelatihan ini, ASN di lingkungan Kemenkum semakin kompeten, profesional, dan siap mendukung pengembangan karir serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Mamuju, 16 April 2026 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim menilai jajarannya akan terus melakukan sejumlah langkah strategi dalam memperkuat fondasi hukum pelaku usaha di Sulawesi Barat.

“Hal ini sebagai upaya konkret pemerintah dalam memberikan kemudahan akses layanan sekaligus hukum mendorong pelaku UMKM untuk memiliki legalitas usaha secara menyeluruh,” ujarnya membuka pelaksanaan pendampingan pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan di Hotel Aflah, Kabupaten Mamuju.

Saefur juga menambahkan bahwa hal ini sebagai komitmen untuk terus menghadirkan layanan yang optimal, responsif, dan berkualitas bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung pertumbuhan dan kemandirian UMKM di Sulawesi Barat.

Menindaklanjuti hal itu, dalam pelaksanaan pendampingan pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual tersebut, Tim Bidang Pelayanan AHU menghadirkan booth layanan konsultasi terkait legalitas pendaftaran Perseroan Perorangan.

Layanan ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan fasilitasi pembentukan badan usaha yang sah.

Tim AHU memberikan layanan konsultasi langsung kepada para pelaku usaha terkait prosedur, persyaratan, hingga manfaat pendaftaran Perseroan Perorangan.

Edukasi yang diberikan mencakup kemudahan akses pembiayaan, peningkatan kredibilitas usaha, serta perlindungan hukum yang lebih optimal.

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan layanan kepada Masyarakat.

Tak hanya itu, dalam pelaksanaan kegiatan itu, Tim AHU memfasilitasi pendaftaran satu pelaku usaha menjadi Perseroan Perorangan.