Jakarta, 10 Juli 2025 — Pemerintah Republik Indonesia secara resmi telah menyerahkan warga negara Federasi Rusia, Alexander Vladimirovich Zverev alias Aleksandr Vladimirovich Zverev alias Aleksandr Zverev (AVZ) kepada Pemerintah Federasi Rusia, pada Kamis, 10 Juli 2025. Penyerahan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas permintaan ekstradisi yang diajukan oleh Pemerintah Federasi Rusia kepada Pemerintah Indonesia pada tanggal 29 Juni 2022.

Proses ekstradisi ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, dan setelah diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tertanggal 2 Juni 2025.

Keputusan tersebut mengabulkan permohonan ekstradisi dan menunjuk Menteri Hukum Republik Indonesia sebagai otoritas pusat untuk melaksanakan penyerahan AVZ kepada pihak pemohon. Keputusan Presiden ini diterbitkan berdasarkan pertimbangan dari Menteri Hukum, Menteri Luar Negeri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Rangkaian penyerahan AVZ diawali dengan penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Pengadilan dan Pengembalian Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Proses penyerahan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Minutes of Surrender oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum) dan perwakilan dari Pemerintah Federasi Rusia.

Penandatanganan ini disaksikan oleh kementerian dan lembaga terkait, dan dilaksanakan di Aula Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta. Penyerahan AVZ kepada Pemerintah Federasi Rusia ini merupakan ekstradisi pertama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia kepada Rusia.

"Meski Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Rusia saat ini masih dalam proses ratifikasi, pelaksanaan ekstradisi ini mencerminkan komitmen bersama kedua negara dalam memperkuat kerja sama penegakan hukum lintas batas," Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Widodo.

Ekstradisi ini juga berlangsung dalam momen bersejarah peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Federasi Rusia, menandai hubungan yang semakin erat dan saling percaya dalam upaya bersama menegakkan hukum dan keadilan di tingkat internasional.

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa seluruh proses ekstradisi dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian (due diligence), penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta sesuai dengan standar hukum nasional dan internasional.

"Hal ini merupakan wujud nyata dari komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam kerja sama internasional, guna menghadapi tantangan global terkait kejahatan lintas negara yang semakin kompleks," ucap Widodo.

Melalui langkah ini, Indonesia menegaskan posisinya sebagai mitra yang dapat diandalkan dalam membangun sistem hukum internasional yang adil, transparan, dan profesional.

Sorong— Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Widodo, menegaskan pentingnya percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) sebagai bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Program nasional ini menargetkan terbentuknya 80.000 koperasi berbadan hukum di seluruh Indonesia.

“Koperasi Merah Putih bukan sekadar target administratif, tetapi langkah konkret untuk membangun ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan kelurahan,” ujar Widodo pada Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program
LNasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bersama Gubernur Papua Barat Daya beserta jajarannya, di Sorong (11/07/25).

Widodo memaparkan, per-11 Juli 2025, capaian pengesahan koperasi di Papua Barat Daya baru mencapai 42% dari total desa dan kelurahan. Padahal, target saat peluncuran adalah 100% koperasi telah disahkan secara hukum.

Namun, Widodo mengakui masih ada tantangan besar, seperti akses geografis sulit dan keterbatasan notaris, terutama di daerah seperti Kaimana. Ia mengusulkan solusi berupa posko notaris sementara, dukungan logistik Satgas daerah, serta penguatan jaringan internet, termasuk melalui pemanfaatan Starlink.

Untuk memastikan percepatan tersebut, Widodo mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah Papua Barat Daya. Selain itu, para notaris pusat, wilayah, dan daerah juga telah turun langsung dan berkoordinasi aktif dengan posko percepatan KDMP/KKMP di berbagai titik. Koordinasi ini bertujuan untuk menyatukan langkah, menyelesaikan kendala administratif, serta mempercepat proses legalisasi koperasi di daerah.
“Kami optimis, dengan kerja sama semua pihak, Papua Barat Daya bisa jadi provinsi terdepan dalam pembentukan koperasi berbadan hukum di Indonesia Timur,” tuturnya.

Widodo menekankan perlunya kerja sama lintas sektor dan dukungan penuh dari pemerintah daerah.

“Kami hadir bukan hanya membawa regulasi, tapi juga solusi. Papua Barat Daya harus jadi pelopor di timur Indonesia,” tutupnya.

‎MAMUJU, 11 Juli 2025 – Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Ramli, mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Sunu Tedy Maranto, menghadiri pembukaan MANAKARRA FAIR 2025 di Matos Mall Mamuju.
‎
‎Pelaksanaan kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka.
‎
‎Dalam sambutannya, Gubernur Suhardi Duka menegaskan bahwa pelaksanaan MANAKARRA FAIR merupakan bagian dari Karisma Event Nusantara (KEN) Kementerian Pariwisata, sebagai event tahunan.
‎
‎Tahun ini merupakan tahun ke-10 pelaksanaan MANAKARRA FAIR, menunjukkan dedikasinya dalam mempromosikan pariwisata dan budaya daerah.
‎
‎MANAKARRA FAIR 2025 akan berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 11 hingga 13 Juli 2025. Pembukaan acara ini turut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Pariwisata, Asisten Deputi Strategi Event Fransiskus Handoko, serta sejumlah anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan tamu undangan lainnya.
‎
‎Kehadiran perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat dalam acara ini menunjukkan komitmen Kanwil dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang berkontribusi pada pengembangan daerah dan promosi potensi lokal.

Jakarta - Menjadi seorang pemimpin bukanlah jalan yang mudah. Bertekad dengan semboyan Belanda ‘leiden is lijden’ yang memiliki makna memimpin adalah menderita, seorang pahlawan nasional bernama Agus Salim berhasil paripurna menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin.

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward O.S. Hiariej, saat melantik dan mengambil sumpah pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Hukum (Kemenkum) mengangkat kisah moral tentang sosok Agus Salim, seseorang yang memiliki gaya hidup sederhana dan sangat bersahaja, diplomat ulung dan mantan Menteri Luar Negeri, serta menguasai sembilan bahasa tanpa pendidikan formal.

Mengawali kisahnya, cerita pria yang akrab disapa Eddy ini, dalam autobiografi Agus Salim, kalimat pertama yang tertera di bukunya itu berupa tulisan dalam bahasa Belanda, ‘leiden is lijden’, memimpin itu adalah menderita.

“Mengapa pemimpin itu menderita? Setidaknya ada tiga hal. Pertama, pemimpin itu melayani, bukan dilayani. Bagaimana kita menjalankan fungsi pelayanan publik, tata nilai apa yang ada di dalam pelayanan publik,” kata Eddy di Graha Pengayoman, Rabu (09/07/2025) pagi.

Yang kedua menurut Agus Salim, pemimpin itu adalah sosok yang mengayomi, melindungi, dan bertanggung jawab penuh atas tugas dan kewajibannya, tanpa melempar kesalahan atau tanggung jawab kepada orang lain.

“Dalam suatu kesempatan, saya pernah bertanya kepada Profesor Muladi, mantan Menteri Kehakiman. Saya tanya begini kepada beliau, ‘Pak Muladi, bapak ini kan bekerja dengan lima presiden, kira-kira menurut bapak, dari pandangan pribadi bapak, bapak paling aman dan nyaman bekerja dengan siapa?’,” kata Eddy.

“Beliau jawab (bekerja) dengan Pak Soeharto. Karena begitu jadi menteri, ia (Muladi) dipanggil, dikasih tugas. Ketika sudah bekerja sesuai dengan tugas, (jika) ada dampak, ada gejolak, Pak Soeharto mengatakan ‘Itu bukan tanggung jawab you, (tapi) tanggung jawab saya sebagai pemimpin’,” lanjut Wamenkum.

“Jadi beliau merasa aman dan nyaman. Pemimpin seperti itu mengayomi. Itu yang kita butuhkan untuk memajukan kementerian ini,” ujar Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ini.

Terakhir, pemimpin itu mampu menjadi suri tauladan, sebagai panutan bagi yang dipimpin. Eddy menjelaskan bahwa kemajuan dan keberhasilan Kemenkum ini bukanlah di tangan segelintir orang, tapi di tangan kita semua untuk mengelola kementerian ini dengan baik, dengan hati nurani, penuh rasa tanggung jawab, ikhlas, tulus, dan sabar, demi kepentingan bangsa dan negara.

“Saya yakin, karena bapak/ibu yang dilantik hari ini berdasarkan prestasi yang bapak/ibu miliki. Bapak/ibu akan bisa bekerja dengan baik, memenuhi tidak hanya harapan pimpinan, tapi harapan bangsa dan negara untuk memajukan Kemenkum,” ujarnya.

Wamenkum mengaku menggunakan manajemen talenta sebagai dasar pelaksanaan promosi dan mutasi pegawai. Dalam manajemen talenta, terdapat sembilan boks manajemen talenta atau juga dikenal sebagai sembilan boks matriks. Boks ini nantinya adalah alat yang digunakan untuk mengklasifikasikan pegawai berdasarkan tingkat kinerja dan potensi mereka.

“Bapak/ibu yang dilantik pada hari ini rata-rata berada pada boks sembilan dan boks delapan. Jadi kami mengangkat bapak/ibu itu bukan berdasarkan like and dislike, tapi betul-betul berdasarkan kinerja, dan kami melihat track record bapak/ibu selama menjabat,” jelas Eddy.

Terdapat 22 Pegawai Negeri Sipil yang dilantik sebagai Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kemenkum dan nantinya akan ditempatkan di berbagai lokasi, baik pusat ataupun wilayah.

Mamuju, 10 Juli 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Barat menghadiri Pembahasan Pengembangan Aplikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) secara daring melalui Zoom Cloud Meeting.
Hadir dalam kesempatan itu Kepala Bidang Pelayanan AHU, Wardi mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto, bersama sejumlah jajaran
Pelaksanaan kegiatan tersebut membahas peningkatan efisiensi administrasi PPNS dan identifikasi kendala dalam proses pelantikan serta penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) PPNS.
Direktorat Pidana memaparkan rencana dan progres pengembangan fitur-fitur baru pada Aplikasi PPNS. Hal tersebut sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses administrasi dan pelaporan terkait PPNS di seluruh wilayah.
Dalam kesempatan yang sama itu, dibahas terkait kendala yang dihadapi dalam proses pelantikan PPNS. Kendala ini meliputi masalah teknis, administratif, dan koordinasi antarpihak terkait..
Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat akan terus melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Direktorat Pidana untuk mengatasi masalah teknis dan administratif yang muncul.