Klungkung - Upaya memperkuat pelindungan aset kekayaan intelektual (KI) di Pulau Dewata kian menunjukkan hasil yang signifikan. Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, secara simbolis menyerahkan 146 sertifikat kekayaan intelektual dalam kegiatan yang berlangsung di Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya, pada Rabu 1 April 2026.

Dari 146 sertifikat dan surat pencatatan tersebut, Supratman menyerahkan sertifikat indikasi geografis Tenun Cepuk Tanglad dan Gula Dawan dari Klungkung, Ogoh-Ogoh sebagai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Bali, hingga Jegog Jembrana serta Tari Sekar Jempiring dari Denpasar kepada kepala daerah di Provinsi Bali.

Acara penyerahan tersebut turut dihadiri oleh Megawati Soekarnoputri bersama jajaran pimpinan tinggi lainnya. Kehadiran para tokoh nasional ini menegaskan bahwa pelindungan kekayaan intelektual (KI) semakin diposisikan sebagai instrumen strategis dalam menjaga identitas budaya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif.

Data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI menunjukkan tren peningkatan kesadaran masyarakat Bali terhadap pentingnya pelindungan KI. Sepanjang tahun 2025 tercatat 10.692 permohonan KI, sementara pada kuartal pertama 2026 (Januari–Maret) jumlahnya telah mencapai 5.003 permohonan.

Supratman menekankan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Hal ini sekaligus mencerminkan meningkatnya kepercayaan publik terhadap sistem pelindungan kekayaan intelektual di Indonesia.

"Angka permohonan yang tinggi di Bali merupakan representasi dari tingginya kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan aset intelektual mereka. Kekayaan intelektual bukan sekadar soal administratif, tetapi juga menyangkut kedaulatan ekonomi dan budaya. Kami ingin setiap karya, baik motif tenun maupun inovasi teknologi, memiliki payung hukum yang kuat agar nilai ekonominya kembali kepada masyarakat," ujar Supratman.

Semetara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar menyampaikan bahwa peningkatan jumlah permohonan KI ini menjadi momentum untuk terus memperluas literasi publik terkait pentingnya pelindungan kekayaan intelektual. Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha terus diperkuat melalui berbagai program sosialisasi dan kemitraan strategis.

"Selain meningkatkan kesadaran, kami juga terus berupaya menghadirkan layanan yang semakin mudah, cepat, dan transparan bagi masyarakat. Transformasi digital layanan KI dan penyederhanaan proses menjadi fokus kami, agar masyarakat dapat mengakses pelindungan kekayaan intelektual secara lebih inklusif," ujar Hermansyah.

Selain prosesi penyerahan sertifikat, Menteri Hukum juga meninjau pameran UMKM berbasis kekayaan intelektual. Kolaborasi antara Kementerian Hukum, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat daya saing produk lokal di pasar global dengan dukungan pelindungan hukum yang jelas.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut antara lain Direktur Merek dan Indikasi Geografis Fajar Sulaeman Taman serta Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah beserta jajaran pimpinan tinggi pratama. Kehadiran mereka menegaskan komitmen bersama dalam memperkuat ekosistem KI di tingkat daerah.

Melalui penyerahan sertifikat ini, masyarakat dan pelaku usaha di Bali diharapkan semakin terdorong untuk mencatatkan karya intelektualnya. Langkah tersebut menjadi penting tidak hanya untuk mencegah potensi pelanggaran, tetapi juga untuk meningkatkan nilai ekonomi produk kreatif secara berkelanjutan.

Klungkung - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Hermansyah Siregar menegaskan pentingnya pelindungan kekayaan intelektual (KI) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam kegiatan Temu Wicara mengenai Hak Kekayaan Intelektual dan Manajemen Usaha di Bali, Rabu (01/04/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam memperkuat daya saing UMKM melalui pemanfaatan dan pelindungan KI secara optimal.

Dalam paparannya di Wyndham Tamansari Jivva Resort Bali, Hermansyah menegaskan bahwa kekayaan intelektual memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan usaha, khususnya bagi UMKM yang berbasis kreativitas dan inovasi.

“Pelindungan kekayaan intelektual bukan hanya untuk menjaga karya dari peniruan, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun daya saing usaha. UMKM harus mulai melihat KI sebagai aset bisnis yang memiliki nilai ekonomi,” ujar Hermansyah.

Pihaknya juga menambahkan bahwa sertifikat KI bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen penting dalam mitigasi risiko usaha sekaligus peningkatan valuasi bisnis. Dengan memiliki KI terdaftar, pelaku usaha memiliki kepastian hukum dalam menjalankan usahanya.

“Selain memberikan kepastian hukum, KI yang terdaftar kini dapat dimanfaatkan sebagai agunan tambahan dalam mengakses pembiayaan. Ini menjadi peluang besar bagi UMKM untuk berkembang lebih cepat dan berkelanjutan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Hermansyah menjelaskan bahwa DJKI terus mendorong kemudahan akses pelindungan KI melalui berbagai kebijakan, seperti tarif khusus bagi UMK, layanan pendaftaran daring melalui merek.dgip.go.id, hingga program fasilitasi pendaftaran gratis, bekerja sama dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. DJKI juga menghadirkan layanan Mobile Intellectual Property Clinic untuk memberikan pendampingan langsung kepada masyarakat di berbagai daerah.

Senada dengan Hermansyah, dalam arahannya, Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya kesadaran hukum dalam pelindungan kekayaan intelektual sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional. Ia mengingatkan bahwa kekayaan intelektual Indonesia yang melimpah harus dijaga dengan sistem hukum yang kuat dan adil.

“Secara hukum harus ada kepastian dan keadilan. Setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum, termasuk dalam pelindungan kekayaan intelektual. Kalau tidak dilindungi, kekayaan kita bisa diambil pihak lain,” tegas Megawati.

Megawati juga menyoroti bahwa KI telah menjadi bagian dari rezim hukum internasional, sehingga diperlukan kecepatan dan ketepatan dalam mendaftarkan karya dan inovasi agar tidak diklaim pihak asing. Pihaknya mengajak para pelaku usaha untuk segera melindungi dan memanfaatkannya untuk meningkatkan perekonomian.

“Kekayaan intelektual kita ini sudah menjadi bagian dari hukum internasional. Artinya, siapa cepat dia dapat. Kalau tidak segera didaftarkan, bisa diambil oleh pihak lain. Karena itu, sosialisasi dan pelindungan KI harus dilakukan secara masif,” ujarnya.

Dalam forum Temu Wicara ini, berbagai permasalahan yang dihadapi UMKM terkait KI seperti rendahnya kesadaran pendaftaran hingga tantangan dalam pengelolaan usaha berbasis inovasi turut dibahas. Selain itu, forum ini juga memberikan pemahaman praktis kepada peserta mengenai langkah-langkah melindungi KI, mulai dari identifikasi jenis KI, proses pendaftaran, hingga strategi pemanfaatannya dalam pengembangan usaha.

Melalui kegiatan ini, para pelaku usaha khususnya UMKM diharapkan dapat meningkatkan literasi dan kesadaran terhadap pentingnya pelindungan KI sebagai aset jangka panjang. Dengan pelindungan yang tepat, karya dan inovasi tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan bagi pelaku usaha di Bali dan Indonesia secara umum.

PASTI: Solusi Layanan Hukum Terintegrasi & Mengayomi.

Layanan PASTI Superapp adalah platform digital terpadu yang mengintegrasikan seluruh layanan publik Kementerian Hukum Republik Indonesia dalam satu pintu layanan digital yang memberikan pelayanan yang efektif, efisien, aman, serta mudah diakses oleh masyarakat luas dan pelbagai pemangku kepentingan.

Layanan yang tersedia saat ini meliputi beberapa unit kerja Kemenkum, yang meliputi layanan Administrasi Hukum Umum (pencarian badan usaha, Pendirian PT Perorangan, Pendaftaran Apostille, Verifikasi Apostille), layanan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta & Merek, Pangkalan Data Kekayaan Intelektual dan Lagu/Musik), layanan Pencarian Peraturan Perundangan serta layanan Pencarian Pos Bantuan Hukum.

Layanan Administrasi Hukum Umum mencakup berbagai layanan khusus terkait dengan administrasi hukum, yang meliputi layanan pencarian dan pendaftaran Perseroan Perseorangan, pendaftaran dan verifikasi Apostille.

Layanan Kekayaan Intelektual meliputi semua layanan yang mengelola pencatatan kekayaan intelektual masyarakat, yang meliputi layanan pendaftaran Hak Cipta, perpanjangan Merek, Pangkalan Data Kekayaan Intelektual dan Pangkalan Data Lagu & Musik.

Layanan Pencarian Peraturan Perundangan memberikan fasilitas pencarian informasi Peraturan Perundangan yang memberikan transparansi aturan dan pemahaman terhadap masyarakat terkait Peraturan Perundangan di Republik Indonesia.
Layanan pencarian Posbankum memberikan informasi yang yang memudahkan masyarakat dalam mengakses bantuan hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang dibutuhkan.
Platform terpadu ini dapat memberikan penyajian data yang lebih komprehensif, lebih cepat dan nyaman untuk memberikan peningkatan kualitas layanan yang signifikan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia, yang sejalan dengan tujuan dari transformasi digital.

Mamuju, 1 April 2026 — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat non manajerial di jajarannya. Pelaksanaan kegiatan itu dihadiri oleh Kadiv Yankum, Hidayat Yasin, Kadiv P3H John Batara, Kabag TU dan Umum M.Tahi serta sejumlah jajarannya.

Menurut Saefur, pelantikan pejabat yang dilakukannya sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur.

"Hal ini merupakan langkah strategis organisasi dalam mendorong profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya pada jabatan fungsional" ujar lnya

“Jabatan yang diemban bukan sekadar posisi administratif, tetapi merupakan amanah yang menuntut integritas, kompetensi, dan komitmen yang tinggi,” tegas Saefur.

Adapun pejabat yang dilantik pada kesempatan tersebut terdiri dari Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda dan Analis Hukum Ahli Pertama. Kedua jabatan tersebut dinilai memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum, baik dalam pengelolaan SDM maupun dalam penyusunan kajian dan rekomendasi hukum.

Lebih lanjut, Saefur menjelaskan bahwa Analis SDM Aparatur diharapkan mampu merancang serta mengembangkan sistem pengelolaan SDM yang efektif dan akuntabel, sementara Analis Hukum memiliki tanggung jawab dalam memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menghadapi dinamika perubahan yang semakin cepat, Kakanwil juga menekankan pentingnya sikap adaptif, inovatif, dan responsif dari para pejabat yang baru dilantik. Ia berharap mereka dapat menjadi motor penggerak dalam peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan publik di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulbar.

“Saya percaya dengan dedikasi dan kerja keras, saudara-saudara akan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan organisasi,” ujarnya.

Di akhir sambutannya, Saefur berpesan agar para pejabat yang dilantik terus meningkatkan kompetensi, memahami tugas dan fungsi jabatan secara mendalam, serta menjaga sinergi dan kolaborasi dalam mendukung kinerja organisasi. Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi kode etik dan kode perilaku ASN.

Dengan pelantikan ini, diharapkan kinerja organisasi semakin optimal dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Mamuju, 1 April 2026 — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menyerahkan penghargaan kepada pegawai berprestasi dan pegawai pemberi layanan terbaik di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulbar.
Penyerahan penghargaan tersebut dilaksanakan usai kegiatan pelantikan pejabat nonmanajerial yang berlangsung di Aula Pengayoman.
Menurut Kakanwil, pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kinerja dan dedikasi pegawai dalam menjalankan tugas serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kinerja, disiplin, serta kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Ia menilai, penghargaan tersebut juga menjadi bagian penting dalam mendorong budaya kerja yang positif, kompetitif, dan berorientasi pada hasil di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulbar.
Untuk itu, Saefur menegaskan agar seluruh jajaran terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, menjaga integritas, serta meningkatkan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas.
Ia juga berharap, melalui pemberian penghargaan ini, akan lahir lebih banyak pegawai yang berprestasi dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan organisasi.
Sehingga, kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat dapat semakin optimal serta memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.