Mamuju, 21 April 2026 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menerima kunjungan audiensi dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat di ruang kerjanya, Selasa (21/4).

Pertemuan tersebut mencakup perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) terhadap hasil penelitian, penelitian, dan inovasi daerah sebagai langkah strategis dalam meningkatkan daya saing Sulawesi Barat berbasis inovasi.

Saefur Rochim menyampaikan bahwa setiap hasil kreativitas, penelitian, maupun inovasi yang lahir dari daerah perlu mendapat perlindungan hukum agar memiliki nilai tambah serta mampu berkembang secara optimal.

“Perlindungan Kekayaan Intelektual sangat penting agar setiap inovasi daerah tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga memiliki kepastian hukum dan nilai ekonomi yang dapat mendorong kemajuan daerah,” ujar Saefur Rochim didampingi Kadiv Yankum Hidayat Yasin dan Kabid KI Juani

Dalam audiensi tersebut juga disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong kebijakan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) minimal menghasilkan satu inovasi. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah positif untuk membangun budaya inovasi di lingkungan pemerintahan.

Menindaklanjuti hal itu, Kanwil Kemenkum Sulbar siap memberikan pendampingan agar setiap inovasi yang dihasilkan dapat didaftarkan maupun dicatatkan sebagai karya intelektual sesuai skema perlindungan yang tersedia.

Pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya sinergi sektor antara Kanwil Kemenkum Sulbar dan Bapperida dalam mengidentifikasi berbagai potensi inovasi daerah yang layak memperoleh perlindungan KI, baik melalui paten, hak cipta, merek, maupun skema lainnya seperti indikasi geografis.

Berbagai potensi inovasi yang berkembang di Sulawesi Barat, termasuk pada sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, dan pelayanan publik, dinilai memiliki peluang besar untuk didaftarkan sebagai Kekayaan Intelektual.

“Kolaborasi antarlembaga menjadi kunci penting dalam membangun ekosistem inovasi daerah. Kami siap bersinergi agar potensi yang ada dapat terlindungi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” lanjut Saefur Rochim.

Sebagai tindak lanjutnya, kedua pihak sepakat untuk mengadakan pendataan dan inventarisasi potensi inovasi daerah guna meningkatkan jumlah kekayaan Intelektual di Sulawesi Barat.

Melalui kerja sama yang berkelanjutan, diharapkan inovasi daerah di Sulawesi Barat semakin berkembang, terlindungi secara hukum, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan dan peningkatan daya saing daerah di tingkat nasional.

Mamuju, 21 April 2026 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menilai bahwa penguatan produk Indikasi Geografis harus diiringi dengan strategi pemasaran modern agar memiliki daya saing yang lebih tinggi di tengah perkembangan ekonomi digital.

“Produk Indikasi Geografis memiliki nilai ekonomi yang besar karena mencerminkan kualitas, reputasi, dan kekhasan suatu daerah. Oleh karena itu, pemanfaatan pasar menjadi langkah strategi untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Saefur Rochim disela-sela kesempatannya

Saefur Rochim menyampaikan bahwa Sulawesi Barat memiliki potensi besar dalam pengembangan produk berbasis Indikasi Geografis yang perlu terus didorong agar semakin dikenal luas.

“Daerah kita memiliki beragam potensi unggulan yang bernilai ekonomi tinggi. Dengan pengelolaan yang baik dan dukungan pemasaran digital, produk-produk lokal Sulawesi Barat dapat bersaing di tingkat nasional bahkan internasional,” lanjutnya.

Terkait dengan itu, tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mengikuti kegiatan webinar IP Talks bertema Pemanfaatan dan Komersialisasi Produk Indikasi Geografis melalui Marketplace yang dilaksanakan secara virtual, kemarin.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas jajaran Kanwil Kemenkum Sulbar dalam mendorong pengembangan produk Indikasi Geografis (IG), khususnya melalui pemanfaatan teknologi digital dan platform marketplace sebagai sarana pemasaran yang lebih luas dan efektif.

Dalam pemaparan narasumber, disampaikan bahwa digitalisasi pemasaran merupakan kunci dalam meningkatkan nilai produk lokal, baik di pasar nasional maupun global. Produk Indikasi Geografis tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pelindungan hukum, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan identitas produk, konsistensi mutu, dan strategi branding yang tepat.

Selain itu, webinar juga membahas berbagai peluang dan tantangan dalam pemasaran digital, mulai dari kesiapan pelaku usaha, peningkatan kualitas produk, kemampuan promosi yang berani, hingga pemanfaatan teknologi sebagai faktor utama keberhasilan komersialisasi.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulbar diharapkan siap merumuskan langkah-langkah strategi dalam pengembangan produk Indikasi Geografis di daerah. Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan guna mendorong optimalisasi pasar dalam pemasaran produk lokal.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, Kanwil Kemenkum Sulbar terus berkomitmen memperkuat ekosistem Kekayaan Intelektual sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Mamuju, 21 April 2026 – Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, M. Tahir, meminta seluruh Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) agar senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang datang membutuhkan layanan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat.

Arahan tersebut disampaikan kepada seluruh PPNPN, mulai dari petugas resepsionis, pengamanan (security), petugas kebersihan, hingga unsur pendukung lainnya yang memiliki peran penting dalam menunjang pelayanan publik di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulbar.

Selain merupakan tindak lanjut atas arahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, langkah tersebut juga dilakukan dalam rangka menghadapi penilaian satuan kerja menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sekaligus sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan serta menciptakan lingkungan kerja yang ramah, tertib, dan profesional bagi masyarakat.

M. Tahir menilai bahwa keberadaan PPNPN merupakan garda terdepan yang turut menentukan kesan pertama masyarakat terhadap layanan pemerintah. Menurutnya, sikap ramah, cepat tanggap, dan kepedulian dalam membantu masyarakat menjadi nilai penting yang harus terus dijaga.

“Untuk itu, saya meminta seluruh PPNPN agar bekerja dengan penuh tanggung jawab, ramah dalam melayani, sigap membantu masyarakat, serta menjaga etika dan sopan santun dalam setiap pelaksanaan tugas,” sambungnya.

Ia juga berharap seluruh petugas mampu menjaga kekompakan dan terus meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja agar pelayanan dapat berjalan optimal setiap hari. Kehadiran tepat waktu, penampilan rapi, serta kesiapan dalam menjalankan tugas menjadi bagian penting dalam membangun citra institusi yang profesional.

Tak hanya itu, M. Tahir menekankan pentingnya menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan kantor sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan prima kepada masyarakat. Menurutnya, suasana kantor yang bersih dan tertata akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat maupun pegawai dalam beraktivitas.

“Pelayanan terbaik bukan hanya soal proses administrasi, tetapi juga bagaimana masyarakat merasa nyaman, aman, dan dihargai sejak pertama datang hingga selesai menerima layanan,” lanjutnya.
Ia menambahkan, seluruh unsur pendukung layanan memiliki peran strategis dalam mewujudkan standar pelayanan publik yang prima. Karena itu, sinergi dan komitmen seluruh jajaran harus terus diperkuat agar target peningkatan kualitas layanan dapat tercapai.

Dengan komitmen bersama seluruh jajaran, Kanwil Kemenkum Sulbar terus berupaya menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Mamuju, 21 April 2026 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa jajarannya siap menghadapi evaluasi bukan hanya menyangkut kelengkapan administrasi, tetapi juga harus menunjukkan dampak nyata dari pelaksanaan reformasi birokrasi kepada masyarakat.

“Evaluasi Zona Integritas harus menjadi momentum untuk menunjukkan perubahan nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola organisasi, serta komitmen seluruh jajaran dalam membangun budaya kerja yang berintegritas,” ujar Saefur Rochim disela-sela kesempatannya

Saefur Rochim berharap seluruh jajaran dapat bekerja sama dan menampilkan performa terbaik saat evaluasi berlangsung.

“Keberhasilan pembangunan Zona Integritas merupakan hasil kerja kolektif. Karena itu, saya minta seluruh tim menunjukkan kesiapan, kekompakan, dan semangat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tutupnya.

Terkait dengan itu, Tim Kelompok Kerja Pembangunan ZI Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat menggelar persiapan pra evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) yang akan dilaksanakan oleh Tim Penilai Internal (TPI). Kegiatan berlangsung di Ruang Baharuddin Lopa, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Selasa pagi.

Kepala Bagian Umum, M Tahir dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa evaluasi oleh Tim Penilai Internal dijadwalkan berlangsung secara daring pada Kamis, 23 April 2026.

Seluruh tim diminta menyiapkan bahan paparan, data dukung, serta video dokumentasi yang menggambarkan implementasi pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulbar.

Selain itu, seluruh ketua pokja diminta memahami secara menyeluruh tugas dan tanggung jawab pada masing-masing area perubahan. Keterlibatan tenaga ahli maupun PPNPN juga menjadi perhatian, mengingat tim penilai dapat melakukan wawancara langsung kepada berbagai unsur pendukung layanan.

Rapat juga menyoroti pentingnya menampilkan berbagai inovasi yang telah dijalankan pada setiap area perubahan, termasuk peran Kepala Kantor Wilayah sebagai role model, agen perubahan, serta maskot pelayanan. Bentuk penghargaan kepada pegawai maupun kompensasi atas keterlambatan layanan juga menjadi bagian yang perlu ditampilkan sesuai ketentuan.

Di sisi lain, kesiapan sarana dan prasarana pelayanan turut menjadi perhatian utama, terutama fasilitas ramah disabilitas seperti akses ruang layanan, jalur menuju toilet, kursi roda, hingga tongkat bantu yang harus tersedia dan berfungsi dengan baik.

Mamuju, 21 April 2026 – Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sulbar, John Batara Manikallo, menyebut bahwa kegiatan Policy Talks bertema “Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan dalam Siklus Kebijakan Publik” yang dilaksanakan Kanwil Kemenkum Sulbar merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola kebijakan publik di Sulawesi Barat.

"Melalui pelaksanaan policy talks para pemangku kepentingan memahami proses analisis kebijakan, meningkat profesionalismenya, serta terbangun kolaborasi antarinstansi dalam merumuskan kebijakan publik yang lebih sistematis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat."lanjut John saat menyampaikan laporannya pada pelaksanaan kegiatan itu

John Batara menilai Analis kebijakan memiliki peran strategis dalam memastikan setiap kebijakan dirumuskan secara tepat, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, peningkatan kapasitas menjadi kebutuhan yang harus terus dilakukan, sehingga mampu menciptakan Kebijakan Respontif Terhadap Kebutuhan Masyarakat

Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi wadah penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui kebijakan yang efektif dan berbasis data.

Pelaksanaan kegiatan itu dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, serta diikuti oleh analis kebijakan di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulbar, pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten se-Sulawesi Barat, serta jajaran pegawai terkait.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini, Widhi Novianto, S.Sos., M.Si, Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara pada Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan pentingnya peran analis kebijakan dalam setiap tahapan kebijakan publik, mulai dari perencanaan, implementasi hingga evaluasi.