Mamuju - Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Barat mengikuti Technical Meeting Penyampaian Usulan Kegiatan Pendukung Kinerja Program Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum tahun 2025, secara virtual di Ruang Rapat Oemar Seno Adji.

 Kadivyankum Kemenkum Sulbar, Hidayat yang hadir bersama Kabid KI, Juani dan jajaran mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk dukungan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah.

"Untuk itu, Kanwil Kemenkum Sulbar khususnya di bidang KI akan terus melaksanakan seluruh kebijakan pemerintah" ucap Hidayat

Sementara itu. Dirjen KI, Razilu mengatakan bahwa di masa transisi dan menghadapi efisiensi anggaran, tentunya memerlukan kerjasama serta komitmen yang lebih kuat.

“Oleh karena itu saya berharap semangat, dedikasi, serta sinergi antara jajaran Pimpinan dan Pelaksana di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dapat terus terjaga,” ujarnya. 

Diharapkan dengan kolaborasi yang solid, Ditjen KI dapat terus menghasilkan kinerja terbaik bagi Kementerian Hukum.

Ada enam target kinerja progam KI di Kantor Wilayah yaitu Kawasan berbasis KI tahun 2025, partisipasi dalam kegiatan pameran KI, sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis KI, peningkatan dan pemanfaatan Indikasi Geografis, mendorong daya saing produk unggulan daerah melalui permohonan merek di wilayah, dan mendorong peningkatan permohonan paten di daerah.

Secara terpisah, Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto mendukung pelaksanaan kegiatan itu.

Sehingga, salah satu Kakanwil unit wilayah di bawah kepemimpinan Menkum, Supratman Andi Agtas itu mengaku akan terus memberikan dukungan atas seluruh kebijakan program pemerintah, dengan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Mamuju - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Sunu Tedy Maranto memberikan pengarahan kepada jajaran, Senin (3/1/2024). Turut hadir pada kesempatan itu Kakanwil Ditjen Imigrasi, Said Noviansyah, Plt. Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan, Ardian, para Pimti Pratama Kanwil Kemenkum Sulbar beserta jajaran di Aula Pengayoman.

Kakanwil Sunu Tedy Maranto berharap jajaran mematuhi surat edaran terkait efisiensi belanja Kementerian Hukum.

“Mari kita satukan persepsi membangun bersama sinergitas, hidup rukun dalam satu rumah,” ujar salah seorang Kakanwil unit wilayah dibawah kepemimpinan Menkum, Supratman Andi Agtas itu 

Sementara itu Kakanwil juga sudah menginisiasikan untuk melaksanakan penandatanganan penggunaan bersama aset negara dengan Kakanwil Ditjen Imigrasi dan Pemasyarakatan Sulawesi Barat.

“Mari kita bersama sama bekerja. Saya selaku Kakanwil Kementerian Hukum memberikan kenyamanan kepada teman-teman pada jajaran Kemenimipas,” sambungnya.

Ia berharap jajaran untuk terus bersemangat, terus berkinerja memberikan pelayanan dan membangun citra Sulawesi Barat untuk jadi lebih baik lagi.

Mamuju - Kakanwil Kemenkum Sulawesi Barat Sunu Tedy Maranto beserta Pimpinan Tinggi Pratama dan jajaran Kanwil Ditjen Pas dan Imigrasi mengikuti Apel Bersama. 

Apel bersama dilaksanakan secara virtual di Aula Pengayoman Kantor Wilayah pada Senin (3/2/2025).

Wakil Menteri Hukum Edward Hiariej dalam sambutannya mengatakan bahwa apel bersama ini menjadi momentum.

“Momentum ini bukan hanya sekedar rutinitas seremonial, tetapi sebagai ajang silahturahmi, berbagi informasi strategis serta membangun sinergi yang lebih erat ditengah dinamika perubahan kelembagaan yang masih berlangsung hingga kini,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa sinergi yang baik ini, akan memastikan kelangsungan program kerja yang berkesinambungan, adaptif terhadap perubahan regulasi, dan mampu mendukung visi besar menuju Indonesia Emas 2045.

Selain itu, Wamen juga meminta kepada jajaran untuk menyikapi kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN.

“Instruksi ini mengatur tentang pembatasan belanja non-prioritas yang tidak memiliki output yang terukur. Artinya, meskipun ada pembatasan anggaran, kita tetap dituntut untuk menghasilkan kinerja yang maksimal dan berkualitas,” ujarnya.

“Saya percaya bahwa dengan semangat kebersamaan, kerja keras, dan dedikasi yang kita miliki, kita dapat menghadapi semua tantangan ini. Mari kita jaga komitmen untuk bekerja dengan penuh integritas, efisiensi, dan profesionalisme, agar setiap tugas yang kita emban dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto menyebut akan mendukung seluruh kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan secara Nasional.

Sehingga, salah seorang Kakanwil unit wilayah di bawah kepemimpinan Menkum, Supratman Andi Agtas itu berharap dapat memberikan dampak positif bagi kemakmuran masyarakat Indonesia

Mamuju - Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat menghadiri secara virtual Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024, Jumat (31/1/2025).

Turut mengikuti secara virtual Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulbar Sunu Tery Maranto dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hidayat dari gedung Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum mengikuti secara virtual saat melaksanakan dinas di Makassar, serta Jajaran Kanwil Kemenkum Sulbar mengikuti secara bersama-sama di aula Kantor Wilayah.

Membuka Kegiatan, Menteri Hukum R.I, Supratman Andi Agtas menyampaikan beberapa poin diantaranya pemeriksaan BPK RI adalah peran yang sangat strategis dalam memastikan pengelolaan keuangan negara telah dilakukan dengan prinsip akuntabilitas, transparan, efektif dan efisien, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ia mengapresiasi atas dedikasi dan komitmen seluruh Tim Pemeriksa BPK R.I. dalam melaksanakan fungsi pengawasan keuangan negara untuk mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan BMN.

“Laporan keuangan tahun 2024 memberikan gambaran korelasi dan kinerja yang baik dalam penyusunan laporan keuangan serta wujud komitmen tata kelola keuangan yang berkualitas menjadi prioritas, sinergi menjadi hal yang utama untuk memastikan kinerja pengelola keuangan dan BMN yang optimal,” ujarnya.

Ia berharap laporan keuangan Kemenkumham tahun 2024 dapat mendapat predikat WTP yang ke-16.

Ia juga mengucapkan selamat bekerja kepada Tim Pemeriksa BPK R.I. dan agar seluruh jajaran dapat melaksanakan proses pemeriksaan bersama BPK dengan profesional dan akuntabel.

Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan oleh Pimpinan I Badan Pemeriksa Keuangan R.I., Nyoman Adhi Suryadnyana, dalam sambutannya beliau menyampaikan apresiasi terhadap pengelolaan keuangan Kemenkumham selama ini. “Pemecahan kementerian menjadi tantangan yang baru dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan,” sambungnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat siap melaksanakan pengelolaan keuangan dengan prinsip akuntabilitas, transparan, efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan BMN.

Polewali - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kabupaten Polewali Mandar, Jumat (31/1/2024).

Kegiatan yang berlangsung di Ruangan Kepala Bagian Hukum Kabupaten Polewali Mandar dipimpin langsung oleh Kepala Divisi P3H Kanwil Kemenkum Sulbar , John Batara Manikallo.

Kunjungan diterima oleh Jarsad Perancang Peraruran Perundang-undangan Ahli Muda pada Pemda Kabupaten Polewali Mandar.

 John Batara Manikallo dalam pengantarnya menyampaikan bahwa sebagai perpanjangan tangan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasinal (JDIHN), kami menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Pemda  Kabupaten Polewali Mandar yang telah rutin setiap tahunya mengrimkan laporan pelaksanaan JDIH ke JDIHN melalui e-Report.

"Sehingga diharapkan dapat  memaksimalkan pelaksanaan JDIH dengan  membangun kerjasama antar Pusat jaringan dan Anggota jaringan begitupun antara angota jaringan dengan sesama anggota jaringan dalam rangka penyediaan Informasi Hukum kepada masyarakat melalui JDIH"  ujarnya 

John menilai hal itu dibutuhkan karena Ketersedian Informasi Hukum kepada masyarakat adalah tanggung jawab dan tugas kita semua.

Ia juga mendorong Pemda Kabupaten Polewali Mandar agar kiranya bisa mengembangkan JDIH di Desa/Kelurahan dengan membuat pojok JDIH di masing-masing Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.

"Dengan tujuan agar lebih mempermudah dan mempercepat informasi hukum kepada masyarakat khusunya informasi hukum yang update dan terpercaya" harapnya 

Secara terpisah, Kakanwil Kemenkum Sulbar Sunu Tedy Maranto mendukung apa yang dilakukan oleh Kepala Divisi P3H dalam mengkoordinasikan pelaksanaan JDIH di Sulawesi Barat.

Salah seorang Kakanwil unit wilayah di bawah kepemimpinan Menkum,  Supratman Andi Agtas itu berharap seluruh stakeholder dapat saling berkoordinasi dan bekerjasama dalam pemberian informasi hukum kepada masyarakat