Mamuju, 06 Mei 2025– Bagian TU dan Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) melaksanakan rapat internal. Pelaksanaan rapat tersebut membahas membahas tanggapan dan masukan terhadap draf Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum 2025-2029.
Pelaksanaan rapat itu fokus membahas pada dua isu strategis utama dalam Renstra, yaitu:
• Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum
• Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang hukum.
Dalam pembahasan, teridentifikasi beberapa isu strategis diantaranya, transformasi Digital yang menekankan pentingnya digitalisasi layanan, administrasi, dan pengawasan untuk mendukung Reformasi Birokrasi dan Dampak restrukturisasi organisasi terhadap ketersediaan dan kapasitas SDM yang kurang, yang dapat menghambat efektivitas operasional, pencapaian target kinerja, implementasi prinsip-prinsip Reformasi Birokrasi, serta berpotensi menurunkan capaian pada indikator kinerja Reformasi Birokrasi.
Diharapkan dengan adanya masukan terkait isu strategis dan tahapan pencapaiannya akan dikompilasi bersama dengan unit kerja Divisi Pelayanan Hukum dan Divisi P3H, untuk kemudian disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Hukum dan HAM RI.
Rapat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyusunan Renstra Kementerian Hukum 2025-2029, sehingga dapat menjadi acuan yang efektif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian di masa mendatang.

Mamuju - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat menghadiri Rapat Pemantapan Persiapan Pembentukan Dewan Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Sulawesi Barat.
Pelaksanaan rapat tersebut diselenggarakan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat pada hari Selasa, 12 Mei 2025 yang bertujuan untuk mempercepat pembentukan dewan yang memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya air di provinsi tersebut.
Dalam rapat tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Barat, Sunu Tedy Maranto yang diwakili oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Fahriani, menyampaikan bahwa pembentukan Dewan SDA sebaiknya diawali dengan penyusunan Peraturan Gubernur sebagai dasar hukum.
Pembentukan Dewan SDA Provinsi Sulawesi Barat merupakan amanah dari Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air.
Keterlibatan Kemenkum Sulawesi Barat dalam rapat ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembentukan Dewan SDA Provinsi Sulawesi Barat demi pengelolaan sumber daya air yang lebih baik dan berkelanjutan.
Menindaklanjuti hal tersebut, bahwa pembentukan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Barat adalah amanat Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2014. Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat dan Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat akan berkoordinasi lebih lanjut terkait rencana penyusunan Peraturan Gubernur yang akan menjadi dasar hukum pembentukan dewan tersebut.

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KemenkumSulbar
#KanwilKemenkumSulbar

Mamuju, 06 Mei 2025 - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat mengikuti rapat koordinasi Optimalisasi layanan pendaftaran jaminan fidusia oleh notaris.
Rapat yang dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom pada hari Selasa, 6 Mei 2025 yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pendaftaran jaminan fidusia dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Pelaksanaan kegiatan itu dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kemenkum Sulawesi Barat, Hidayat Yasin, yang juga merupakan Anggota Majelis Pengawas Notaris Wilayah Sulawesi Barat, Kepala Divisi P3H, John Batara Manikallo selaku Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris, perwakilan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Sulawesi Barat, dan unsur akademis pada Majelis Pengawas Daerah Notaris.
Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum RI, Hendri Sulaeman, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyinergikan peran Direktorat Jenderal AHU sebagai pengelola dan pembuat kebijakan register jaminan fidusia, dengan peran Kantor Wilayah Kemenkum dalam pengawasan pembuatan akta dan pendaftaran jaminan fidusia oleh notaris.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal AHU, Hantor Situmorang, menyampaikan bahwa ditemukan adanya akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris namun tidak didaftarkan, sehingga merugikan kreditur dan berpotensi merugikan keuangan negara karena tidak terpenuhinya pembayaran PNBP pendaftaran jaminan fidusia.
Sebagai tindak lanjut, Direktur Perdata akan melakukan pendataan notaris yang membuat akta jaminan fidusia, dengan bantuan Kantor Wilayah Kemenkum.
Menindaklanjuti hal itu, Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Barat berkomitmen untuk terus bersinergi dengan unit pusat dalam meningkatkan jumlah pendaftaran jaminan fidusia dan PNBP Layanan AHU, serta berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk meningkatkan kualitas layanan AHU di wilayah. Hal tersebut sejalan dengan arahan Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto untuk terus berupaya meningkatkan layanan AHU dan melakukan Pengawasan terhadap kinerja Notaris.

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KemenkumSulbar
#KanwilKemenkumSulbar

Mamuju – Kepala Divisi P3H Kanwil Kemenkum Sulbar, John Batara Manikallo Didampingi oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan menerima kunjungan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju, Selasa, 12 Mei 2025.
Kunjungan yang dilakukan Ketua DPRD ini bertujuan untuk menjalin kerja sama dalam penyusunan peraturan daerah (perda) inisiatif DPRD Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Mamuju Tengah menyampaikan maksud dan tujuannya untuk berkolaborasi dengan Kemenkum Sulawesi Barat dalam proses penyusunan perda inisiatif yang akan menjadi prioritas DPRD di tahun 2025.
Kerja sama ini diharapkan dapat menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Mamuju Tengah.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Divisi P3H John Batara Manikallo menyambut baik inisiatif DPRD Mamuju Tengah. Beliau menyampaikan komitmen Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat untuk aktif berperan dalam membangun hukum yang berkualitas di wilayah Mamuju Tengah, khususnya dalam pembentukan peraturan daerah. Hal tersebut sejalan dengan arahan Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto agar seluruh jajaran memberikan pelayanan kepada Masyarakat, tak terkecuali bagi Pemerintah Daerah dalam hal penyusunan produk hukum daerah.
“Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi langkah awal yang baik dalam memperkuat sinergi antara DPRD Mamuju Tengah dan Kemenkum Sulawesi Barat demi terciptanya produk hukum yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah” lanjut John

Sebagai tindak lanjut dari kunjungan kerja ini, kedua belah pihak sepakat untuk membentuk tim penyusun Perda Inisiatif DPRD Mamuju Tengah. Tim ini akan terdiri dari perwakilan DPRD Mamuju Tengah dan Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Barat.

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KemenkumSulbar
#KanwilKemenkumSulbar

Mamuju, 06 Mei 2025 Sulawesi Barat - Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Barat (Sulbar) telah melaksanakan rapat evaluasi penyusunan draf Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM tahun 2025-2029. (6/5/25)
Rapat ini bertujuan untuk memberikan masukan dan memastikan Renstra tersebut sesuai dengan kebutuhan daerah.
Pelaksanaaan kegiatan itu dihadiri oleh Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), Wardi, dan Kepala Bidang Kekayaan Intelektual (KI), Juani.
Saat memimpin pelaksanaan kegiatan itu Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hidayat Yasin menekankan pentingnya peran Kanwil Sulbar dalam memberikan kontribusi pada penyusunan Renstra Kementerian Hukum, sebagai mana harapan Kanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto, agar seluruh jajaran untuk berperan aktif dalam penyusunan program-program yang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja.
"Kami ingin memastikan bahwa Renstra ini tidak hanya berfokus pada kebijakan nasional, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik khusus yang ada di Sulawesi Barat," ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Bidang AHU menyampaikan fokus pada peningkatan kualitas layanan kenotariatan, Perseroan Terbatas Perorangan (PTP), dan layanan apostille.
Selain itu, dibahas pula mengenai pentingnya penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) bagi notaris dan penguatan regulasi pengawasan profesi notaris berbasis risiko.
Sementara itu, Bidang KI menyoroti perlunya peningkatan pelayanan pendaftaran hak cipta dan merek bagi pelaku UMKM dan perlindungan karya lokal. Strategi perlindungan ekspresi budaya tradisional melalui basis data Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) juga menjadi perhatian utama.
Sebagai tindak lanjut, Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sulbar berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan optimal terkait layanan AHU dan KI di wilayah Sulawesi Barat. Sehingga Kanwil Kemenkum Sulbar juga akan memperkuat kolaborasi dengan stakeholder terkait untuk meningkatkan kualitas layanan di Bidang AHU dan KI.