​MAMUJU – Menjelang Bulan Suci Ramadhan 1447 H, keluarga besar Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat mengikuti agenda Munggahan dan Silaturahmi Pegawai Kemenkum RI secara virtual pada Kamis (12/2). Meski dilaksanakan secara daring, tak mengurangi nilai kebersamaan di jajaran Kanwil Kemenkum Sulbar.

​Kegiatan yang dipusatkan di Graha Pengayoman Jakarta ini diikuti oleh Jajaran Kanwil Kemenkum Sulbar di Aula Pengayoman. Pelaksanaan kegiatan yang sama itu secara terpisah dihadiri oleh Kakanwil Kemenkum Sulbar, di tengah pelaksanaan Lokakarya KUHP dan KUHAP Baru di Yogyakarta.

​Dalam kesempatan itu, Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, dalam arahannya menekankan bahwa Ramadhan bukan sekadar ritual ibadah, melainkan sarana transformasi kualitas diri. Beliau mengajak seluruh jajaran untuk menyelaraskan kesiapan spiritual dengan peningkatan etos kerja.

​"Mari jadikan momentum ini untuk menjernihkan hati dan memperkokoh integritas. Semangat pengabdian kepada negara harus semakin meningkat seiring dengan peningkatan ketakwaan kita," pesan Supratman.

​Sebagai bentuk kepedulian sosial, acara ini juga diwarnai dengan pemberian santunan kepada anak yatim yang diserahkan langsung oleh Menteri Hukum. Acara kemudian diperdalam dengan tausyiah rohani mengenai esensi keikhlasan dalam beribadah dan bekerja.

​Usai mengikuti kegiatan itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa tradisi munggahan ini merupakan jembatan untuk memperkuat soliditas internal. Ia berharap, bulan Ramadhan tidak menjadi penghalang produktivitas, melainkan pemantik semangat baru dalam melayani masyarakat.

​"Munggahan ini adalah ruang refleksi bagi kita semua untuk saling memaafkan dan mempererat kebersamaan. Kami berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan hukum yang prima dengan penuh keikhlasan sepanjang bulan suci nanti," tutur Saefur Rochim.

​Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat kembali menunjukkan dedikasinya dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Dengan semangat kebersamaan yang telah dipupuk, diharapkan seluruh jajaran dapat menjalankan tugas dan fungsi pelayanan hukum secara lebih berintegritas, sejalan dengan nilai-nilai pengayoman yang menjadi pilar utama Kementerian Hukum.

YOGYAKARTA – Kakanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim menghadiri penutupan Lokakarya “KUHP dan KUHAP Baru: Menyelaraskan Paradigma dan Asas dalam Pendidikan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana”, Kamis (12/2).

Kegiatan yang dilaksanakan di Universitas Gadjah Mada (FH UGM) merupakan salah satu wujud penguatan implementasi KUHP dan KUHAP Baru.

​Fokus utama agenda penutupan ini adalah finalisasi silabus mata kuliah hukum. Langkah strategis ini diambil agar kurikulum di perguruan tinggi selaras dengan arah kebijakan serta semangat yang diusung oleh KUHP dan KUHAP terbaru.

​Dalam sesi pertama, Dr. Edita Elda memandu diskusi mengenai struktur pembelajaran Hukum Pidana. Para peserta menitikberatkan pada penyesuaian substansi materi agar dapat memahami prinsip-prinsip dasar dalam paradigma hukum pidana modern yang kini lebih humanis dan berorientasi pada keadilan korektif.

​Diskusi berlanjut pada sesi kedua yang dipimpin oleh Dr. Febby Mutiara Nelson, yang membedah kurikulum Hukum Acara Pidana. Sesi ini menekankan pentingnya pendekatan pembelajaran yang adaptif terhadap perubahan prosedur peradilan yang akan dibawa oleh KUHAP baru, guna mencetak praktisi hukum yang kompeten di masa depan.

​Tak hanya diskusi teoretis, implementasi nyata ditunjukkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara FH UGM dengan BPSDM Hukum. Sinergi ini dirancang untuk memperkuat pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Kemenkum melalui jalur pendidikan yang terstruktur, terutama dalam mengawal pemberlakuan KUHP nasional.

​Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri Hukum, Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, menutup rangkaian acara dengan memberikan kuliah umum mengenai arah pembaruan hukum nasional. Beliau mengisahkan bagaimana penyusunan KUHP merupakan perjalanan panjang yang melibatkan lintas generasi ahli hukum Indonesia dengan dinamika perdebatan yang sangat intens.

​"Setiap butir ketentuan dalam KUHP telah melewati proses bedah yang mendalam. Meskipun ada perbedaan perspektif, tim ahli memiliki komitmen kolektif untuk menjalankan hasil yang disepakati demi kemajuan hukum bangsa," tegas Prof. Eddy dalam pidato penutupnya.

​Melalui lokakarya ini, finalisasi silabus diharapkan menjadi panduan standar bagi institusi pendidikan tinggi di seluruh Indonesia. Langkah ini menjadi tonggak penting agar pendidikan hukum nasional berjalan beriringan dengan semangat pembaruan hukum pidana yang lebih modern, adil, dan bermartabat

YOGYAKARTA – Kakanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim menghadiri penutupan Lokakarya “KUHP dan KUHAP Baru: Menyelaraskan Paradigma dan Asas dalam Pendidikan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana”, Kamis (12/2).

Kegiatan yang dilaksanakan di Universitas Gadjah Mada (FH UGM) merupakan salah satu wujud penguatan implementasi KUHP dan KUHAP Baru.

​Fokus utama agenda penutupan ini adalah finalisasi silabus mata kuliah hukum. Langkah strategis ini diambil agar kurikulum di perguruan tinggi selaras dengan arah kebijakan serta semangat yang diusung oleh KUHP dan KUHAP terbaru.

​Dalam sesi pertama, Dr. Edita Elda memandu diskusi mengenai struktur pembelajaran Hukum Pidana. Para peserta menitikberatkan pada penyesuaian substansi materi agar dapat memahami prinsip-prinsip dasar dalam paradigma hukum pidana modern yang kini lebih humanis dan berorientasi pada keadilan korektif.

​Diskusi berlanjut pada sesi kedua yang dipimpin oleh Dr. Febby Mutiara Nelson, yang membedah kurikulum Hukum Acara Pidana. Sesi ini menekankan pentingnya pendekatan pembelajaran yang adaptif terhadap perubahan prosedur peradilan yang akan dibawa oleh KUHAP baru, guna mencetak praktisi hukum yang kompeten di masa depan.

​Tak hanya diskusi teoretis, implementasi nyata ditunjukkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara FH UGM dengan BPSDM Hukum. Sinergi ini dirancang untuk memperkuat pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Kemenkum melalui jalur pendidikan yang terstruktur, terutama dalam mengawal pemberlakuan KUHP nasional.

​Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri Hukum, Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, menutup rangkaian acara dengan memberikan kuliah umum mengenai arah pembaruan hukum nasional. Beliau mengisahkan bagaimana penyusunan KUHP merupakan perjalanan panjang yang melibatkan lintas generasi ahli hukum Indonesia dengan dinamika perdebatan yang sangat intens.

​"Setiap butir ketentuan dalam KUHP telah melewati proses bedah yang mendalam. Meskipun ada perbedaan perspektif, tim ahli memiliki komitmen kolektif untuk menjalankan hasil yang disepakati demi kemajuan hukum bangsa," tegas Prof. Eddy dalam pidato penutupnya.

​Melalui lokakarya ini, finalisasi silabus diharapkan menjadi panduan standar bagi institusi pendidikan tinggi di seluruh Indonesia. Langkah ini menjadi tonggak penting agar pendidikan hukum nasional berjalan beriringan dengan semangat pembaruan hukum pidana yang lebih modern, adil, dan bermartabat

YOGYAKARTA – Kakanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim menghadiri penutupan Lokakarya “KUHP dan KUHAP Baru: Menyelaraskan Paradigma dan Asas dalam Pendidikan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana”, Kamis (12/2).

Kegiatan yang dilaksanakan di Universitas Gadjah Mada (FH UGM) merupakan salah satu wujud penguatan implementasi KUHP dan KUHAP Baru.

​Fokus utama agenda penutupan ini adalah finalisasi silabus mata kuliah hukum. Langkah strategis ini diambil agar kurikulum di perguruan tinggi selaras dengan arah kebijakan serta semangat yang diusung oleh KUHP dan KUHAP terbaru.

​Dalam sesi pertama, Dr. Edita Elda memandu diskusi mengenai struktur pembelajaran Hukum Pidana. Para peserta menitikberatkan pada penyesuaian substansi materi agar dapat memahami prinsip-prinsip dasar dalam paradigma hukum pidana modern yang kini lebih humanis dan berorientasi pada keadilan korektif.

​Diskusi berlanjut pada sesi kedua yang dipimpin oleh Dr. Febby Mutiara Nelson, yang membedah kurikulum Hukum Acara Pidana. Sesi ini menekankan pentingnya pendekatan pembelajaran yang adaptif terhadap perubahan prosedur peradilan yang akan dibawa oleh KUHAP baru, guna mencetak praktisi hukum yang kompeten di masa depan.

​Tak hanya diskusi teoretis, implementasi nyata ditunjukkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara FH UGM dengan BPSDM Hukum. Sinergi ini dirancang untuk memperkuat pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Kemenkum melalui jalur pendidikan yang terstruktur, terutama dalam mengawal pemberlakuan KUHP nasional.

​Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri Hukum, Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, menutup rangkaian acara dengan memberikan kuliah umum mengenai arah pembaruan hukum nasional. Beliau mengisahkan bagaimana penyusunan KUHP merupakan perjalanan panjang yang melibatkan lintas generasi ahli hukum Indonesia dengan dinamika perdebatan yang sangat intens.

​"Setiap butir ketentuan dalam KUHP telah melewati proses bedah yang mendalam. Meskipun ada perbedaan perspektif, tim ahli memiliki komitmen kolektif untuk menjalankan hasil yang disepakati demi kemajuan hukum bangsa," tegas Prof. Eddy dalam pidato penutupnya.

​Melalui lokakarya ini, finalisasi silabus diharapkan menjadi panduan standar bagi institusi pendidikan tinggi di seluruh Indonesia. Langkah ini menjadi tonggak penting agar pendidikan hukum nasional berjalan beriringan dengan semangat pembaruan hukum pidana yang lebih modern, adil, dan bermartabat

​MAMUJU – Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hidayat Yasin menyebut bahwa Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) menyebut berkomitmen dalam menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan profesi Notaris.

Hal itu disampaikannya pada Rapat Pleno MKNW dalam rangka menindaklanjuti permohonan izin pemeriksaan dari Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Barat terhadap salah seorang Notaris, pada Kamis (12/2).

​Menurut Hidayat, Rapat pleno ini merupakan respons cepat atas surat dari Polda Sulbar yang memohon izin pemeriksaan Notaris sebagai saksi serta permintaan salinan dokumen terkait penyidikan suatu perkara. Pertemuan ini dihadiri oleh unsur Pemerintah, Ahli, dan Notaris guna memberikan penilaian yang objektif dan komprehensif.

​Hidayat, selaku Ketua Tim Pemeriksa, menekankan bahwa Notaris memiliki kewajiban hukum untuk menanggapi pemanggilan MKNW. Hal ini merupakan bagian dari mekanisme pelindungan profesi sekaligus pemenuhan kewajiban hukum dalam proses peradilan.

​Meskipun agenda pemeriksaan telah dijadwalkan secara resmi, Notaris yang bersangkutan diketahui tidak hadir (mangkir) tanpa keterangan yang sah. Menanggapi hal tersebut, Tim Majelis Pemeriksa mengambil langkah sesuai prosedur yang berlaku.

​"Tim memutuskan untuk melakukan pemanggilan kedua. Notaris diwajibkan hadir dan membawa dokumen atau salinan akta yang menjadi objek penyidikan untuk diteliti lebih lanjut oleh Majelis," ujar Dr. Hidayat dalam rapat tersebut. Keputusan final terkait pemberian izin atau penolakan permohonan pemeriksaan oleh pihak kepolisian baru akan ditetapkan setelah proses klarifikasi ini tuntas.

​Pihak Kanwil Kemenkum Sulbar menggarisbawahi bahwa penanganan isu hukum yang melibatkan pejabat umum seperti Notaris harus dilakukan secara cepat dan akurat. Integritas lembaga dan marwah profesi harus tetap terjaga demi menjamin kepercayaan publik terhadap pelayanan hukum di Sulawesi Barat.

​MKNW Sulbar memastikan bahwa seluruh proses pemeriksaan berjalan secara profesional dan transparan. Langkah koordinasi dengan stakeholder terkait, dalam hal ini Kepolisian, akan terus diperkuat guna memastikan penegakan hukum berjalan selaras dengan perlindungan terhadap jabatan Notaris.