Mamuju, 20 Juni 2025 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Sunu Tedy Maranto bersama sejumlah jajaran menghadiri "Policy Talks" secara virtual di Ruang Rapat Baharuddin Lopa Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat. Secara terpisah pelaksanaan kegiatan itu juga dihadiri oleh Kadiv P3H, John Batara Manikallo.
"Policy Talks" merupakan sebuah forum diskusi daring yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kementerian Hukum.
Kegiatan yang bertema "Kompetensi Unggul, Kebijakan Berkualitas" ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai dan literasi strategis jajaran Kemenkum terhadap isu-isu aktual kebijakan.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady, saat membuka pelaksanaan kegiatan itu mengatakan bahwa Policy Talks ini diadakan untuk menjawab beberapa tantangan krusial yang muncul di wilayah kerja BSK di seluruh Indonesia.
Ia menyampaikan BSK Hukum mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum. dalam melaksanakan tugasnya, BSK Hukum menyelenggarakan fungsi:

Semenatara itu, Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum, Dwi Harnanto yang menjadi Narasumber pada kegiatan itu menekankan bahwa pentingnya untuk memahami tugas serta fungsi dari jabatan yang kita emban agar kita dapat menentukan arah serta tujuan yang secara tidak langsung akan berdampak pada kemajuan instansi ataupun unit kerja kedepannya.

Dari tugas dan fungsi tersebut, Kantor Wilayah sebagai perpanjangan tangan BSK, diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan yaitu Analisis Strategi Kebijakan, Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH), Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), Penilaian Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK), serta Penilaian Survei SPKP dan SPAK.
Selain itu, Sekretaris BSK mengharapkan bahwa kegiatan ini juga dapat meningkatkan kompetensi serta kualitas dari kawan-kawan analis kebijakan

Mamuju, 20 Juni 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Barat melaksanakan pengharmonisasian serentak Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Koperasi Merah Putih seluruh kabupaten se-Sulawesi Barat.
Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid di ruang rapat Baharuddin Lopa dan melalui platform Zoom.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Barat, Sunu Tedy Maranto didampingi Kepala Divisi P3H, John Batara Manikallo yang hadir secara virtual mengatakan bahwa pelaksanaan harmonisasi serentak ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti perintah Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, agar seluruh jajaran Kemenkum memberikan berbagai kemudahan dalam proses harmonisasi khususnya Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) dan Produk Hukum lainnya, tentang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih seluruh Kabupaten di Provinsi Sulbar.
“Sehingga proses harmonisasi ini dapat diselesaikan dalam waktu satu hari terbit surat selesai harmonisasi” sambung Kakanwil Sunu Tedy
Selain itu, Sunu Tedy menegaskan dalam Ranperbup terkait KDKMP itu, agar Definisi Notaris disesuaikan yaitu Notaris secara umum dan keseluruhan, tidak hanya Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK)
Kegiatan pengharmonisasian serentak ini merupakan bukti nyata sinergi antara Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan ekosistem koperasi yang kuat dan berbadan hukum, guna mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Barat.
Pelaksanaan kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah diantaranya Asisten I Kabupaten Polewali Mandar, Asisten I Kabupaten Mamuju Tengah, seluruh Kepala Bidang Koperasi se-Sulbar, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa se-Sulbar, Kepala Bagian Hukum se-Sulbar, serta para Perancang Peraturan Perundang-undangan dan CPNS Kanwil Kemenkum Sulbar.
Berdasarkan hasil pengharmonisasian, seluruh Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Koperasi Merah Putih yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten se-Sulawesi Barat telah dinyatakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebijakan pemerintah pusat. Ini menandai langkah maju yang signifikan dalam upaya penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi.
Rancangan Peraturan Bupati tersebut akan dilanjutkan pada tahap penetapan dan pengundangan.
Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat juga akan terus mendorong pemerintah daerah untuk patuh pada prosedur dan memaksimalkan penggunaan aplikasi e-harmon sebagai sarana utama dalam pelaksanaan harmonisasi.

MAMASA, 19 Juni 2025 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat (Kanwil Kemenkum Sulbar), Sunu Tedy Maranto menyebut bahwa jajarannya akan terus berkomitmen dalam mendukung penguatan ekonomi masyarakat desa melalui percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Hal itu disampaikan Kakanwil saat melakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mamasa, Dinas PMD, dan para Notaris di Kabupaten Mamasa, didampingi Kabid AHU, Wardi dan jajaran.

Menurut Sunu Tedy, percepatan progres pengesahan badan hukum KDKMP, sesuai Data dari Ditjen AHU menunjukkan bahwa capaian Sulawesi Barat dalam percepatan KDKMP saat ini cukup tinggi.

"Namun, Kabupaten Mamasa, dengan 181 desa/kelurahan, masih memerlukan perhatian khusus. Dari jumlah tersebut, 147 Koperasi Merah Putih telah berbadan hukum, dengan persentase 81%, sedikit lebih rendah dibandingkan kabupaten lain di Sulbar " Lanjutnya

Ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi. "Tidak ada percepatan tanpa kerja tim. Kami menargetkan legalisasi koperasi di Mamasa dapat selesai dalam waktu efektif sekitar 10 hari, dengan peningkatan jumlah dan persentase capaian yang signifikan," pungkasnya

Ia juga menekankan pentingnya strategi yang sesuai dengan kondisi geografis Mamasa, komunikasi aktif antar pihak, serta distribusi kerja notaris agar proses tidak menumpuk di satu titik.

Kanwil Kemenkum Sulbar berkomitmen untuk terus mengawal pengesahan koperasi bersama notaris hingga tercapai 100% badan hukum.

Menanggapi hal itu, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mamasa menyampaikan bahwa mereka telah memfasilitasi percepatan proses hingga ke lapangan, memberikan pendampingan langsung kepada desa-desa yang belum merespon. Sementara itu,

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menyampaikan bahwa persyaratan pembentukan koperasi telah disosialisasikan secara menyeluruh dan mereka aktif terlibat dari musyawarah hingga tahap legalisasi. Tantangan utama yang dihadapi adalah kondisi geografis Mamasa dan akses komunikasi yang terbatas.

Para Notaris yang terlibat dalam proses ini melaporkan masih ada 34 desa yang belum menyelesaikan proses legalisasi.

Semua pihak sepakat bahwa proses ini harus dijalankan secara fleksibel namun tetap terstruktur, dengan sinergi yang terjaga demi keberhasilan program.

Diharapkan hasil koordinasi ini akan mendorong percepatan pendirian koperasi secara menyeluruh di Mamasa sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat desa.

Mamuju Tengah, 19 Juni 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat melalui Divisi P3H melakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi enam Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah yang dilaksanakan di ruang rapat Baharuddin Lopa.

John Batara Manikallo dalam kesempatan itu menyebut bahwa harmonisasi ini dalam rangka upaya mewujudkan produk hukum yang berkualitas.

" Harmonisasi ini dilakukan dalam rangka memastikan produk hukum daerah yang dihasilkan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta menjadi landasan kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam menetapkan suatu produk hukum," ujar John Batara

Dari enam rancangan produk hukum daerah yang diharmonisasi, empat di antaranya dinyatakan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan melalui kajian sosiologis yang memadai, sehingga dinilai berdaya guna. Keempat rancangan ini siap untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Namun, dua rancangan Peraturan Bupati (Perbup), yaitu mengenai tenaga ahli dan hari bebas kendaraan, disarankan untuk tidak dilanjutkan sebagai Perbup. Sebaliknya, disarankan untuk menggunakan sarana hukum lain seperti produk hukum yang bersifat penetapan atau peraturan kebijakan, mengingat sifat dan ruang lingkup pengaturannya.

Selain itu. ia juga mengingatkan bahwa Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat akan terus mendorong pemerintah daerah untuk patuh pada prosedur yang berlaku dan memaksimalkan penggunaan aplikasi e-harmon sebagai sarana pelaksanaan harmonisasi.

Hal ini diharapkan dapat mempercepat dan meningkatkan efisiensi proses pembentukan produk hukum daerah.

Hadir dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, Litha Febriani, Kepala Bidang Pemerintahan, perwakilan Bagian Hukum Mamuju Tengah, serta para Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat.

MAMASA, – Kabupaten Mamasa berhasil mencapai Indeks Reformasi Hukum (IRH) sebesar 87,58 dengan kategori A (Istimewa) berdasarkan penilaian awal yang dilakukan oleh Tim Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum

Keberhasilan ini menunjukkan komitmen bersama antara Kanwil Kemenkum Sulbar dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Hal tersebut disampaikan Tim BSK Kemenkum Sulbar saat melaksanakan pendampingan verifikasi awal unggahan data dukung untuk penilaian Indeks Reformasi Hukum yang dilaksanakan pada Rabu dan Kamis, 18-19 Juni 2025, bertempat di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa, mulai pukul 08.00 WITA hingga selesai.

Pendampingan ini bertujuan untuk mereviu berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Pemerintah Daerah sebagai salah satu indikator sasaran reformasi birokrasi.

Sehingga, Tim Badan Strategi Kebijakan akan terus memantau pengumpulan data dukung oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa, mengingat batas waktu pengunggahan data adalah akhir Juni 2025.