MAMUJU (14 Januari 2026) — Divisi Pelayanan Hukum Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat mengadakan rapat penyusunan rencana aksi mencakup 8 Arahan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.

Rapat ini dilaksanakan sebagai langkah dalam menanggapi Hasil Rapat Panel Pengendalian Kinerja Semester II Tahun 2025 (Catatan: Karena sekarang Jan 2026, biasanya yang dibahas adalah kinerja semester II tahun sebelumnya), yang disampaikan oleh Kakanwil dan Kadiv Yankum, Hidayat.

Bertempat di Ruang Rapat Seno Aji, Rabu (14/1), Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hidayat, mewakili Kakanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, memimpin pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam arahannya, beliau memaparkan hasil koordinasi dengan Dirgakum terkait penguatan penegakan hukum. Dirinya juga menjelaskan mekanisme pemberian sertifikat pada Indigeo yang telah resmi terbit.

Fokus utama dalam pertemuan ini adalah penyusunan matriks strategi untuk membedah langkah-langkah tindak lanjut dari Arah Dirjen KI. Beberapa hal penting yang dibahas meliputi:

Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kekayaan Intelektual.

Inisiasi pembentukan Sentra KI di Sulawesi Barat.

Peningkatan pencapaian PNBP.

Pendaftaran merek kolektif koperasi desa/kelurahan merah putih KDKMP

Pengembangan Merek Kolektif di Kawasan Terpadu Mandiri (KDMP).

“Melalui strategi matriks ini, kita memetakan jalan agar setiap titik dalam 8 Arah tersebut dapat tercapai dengan baik dan terukur di Sulawesi Barat,” ujar Hidayat di sela-sela memimpin pengisian matriks.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kabid KI, Juani, menekankan pentingnya sinergi dan pemahaman kolektif terhadap tugas dan fungsi di bidang KI. “Sangat penting bagi kita semua untuk memahami secara mendalam Arahan Dirjen KI agar setiap kegiatan yang kita laksanakan di wilayah benar-benar relevan dan sesuai sasaran,” tegas Juani.

Kegiatan yang diikuti oleh jajaran Divisi Pelayanan Hukum dan Bidang KI ini berjalan dengan lancar dan tertib. Sebagai tindak lanjut, pimpinan beserta seluruh jajaran berkomitmen untuk terus mengupayakan dan melakukan pemantauan secara berkala agar seluruh program kerja Kekayaan Intelektual berjalan selaras dengan Arah Dirjen KI demi kemajuan ekosistem kekayaan intelektual di wilayah.

​MAMUJU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Produk Hukum Daerah untuk dua kabupaten, yakni Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Majene.

Kegiatan ini berlangsung pada Rabu (14/1/2026) di Ruang Rapat Baharuddin Lopa.

Tiga Rancangan Produk Hukum yang diharmonisasi yakni, Ranperbup Mamasa terkait Perubahan atas Perbup No. 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Ranperda Kabupaten Majene tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Ranperbup Kabupaten Majene tentang uraian APBD Tahun Anggaran 2026.

Saat membuka pelaksanaan kegiatan itu, Kadiv P3H John Batara Manikallo yang mewakili Kakanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim menekankan bahwa harmonisasi adalah kunci dalam menjaga kualitas produk hukum di daerah agar tetap selaras dengan aturan yang lebih tinggi.

​"Sinergitas dalam pembentukan regulasi ini harus terus berlanjut demi memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta memastikan seluruh aspek yuridis dan administratif terpenuhi dengan maksimal," tegasnya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mamasa menyampaikan apresiasinya kepada Kanwil Kementerian Hukum Sulbar atas fasilitasi pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene juga menggarisbawahi pentingnya proses ini agar regulasi keuangan daerah tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui proses diskusi dan analisis oleh Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan, ketiga produk hukum daerah tersebut dinyatakan layak untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya.

​Sebagai langkah strategi ke depan, Kanwil Kementerian Hukum Sulbar terus mendorong Pemerintah Daerah untuk selalu mematuhi prosedur, termasuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-harmon guna mempermudah proses koordinasi dan pelaksanaan harmonisasi di masa mendatang.

​Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Kepala Dinas, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, serta tim Perancang Peraturan Perundang-undangan dan insan Kementerian Hukum Sulbar lainnya.

​

MAMUJU 14 Januari 2026 – Estafet kepemimpinan di Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Barat resmi bergulir. Sunu Tedy Maranto yang sebelumnya menjabat sebagai Kakanwil Kemenkum Sulbar, kini dijabat oleh Saefur Rochim yang sebelumnya menjabat di BPHN Kemenkum.

​Di akhir masa yang dilukiskan di Sulawesi Barat, Sunu Tedy Maranto yang kini menjabat sebagai Kepala Biro SDM Kemenkum hari ini berpamitan ke sejumlah otoritas instansi, di antaranya Kajati Sulbar, Kepala BI Sulbar, Kepala BNNP, dan Komandan Korem 142 Tatag.

​Di Kejati, Sunu Tedy Maranto disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Sukarman Sumarinton, di ruang kerjanya.

​Dalam kunjungan tersebut, Sunu mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh jajaran Kejati Sulbar selama menjabat sebagai Kakanwil.

​"Sinergi yang baik dengan Kejati Sulbar selama ini sangat membantu kami dalam menjalankan tugas. Saya sangat bersyukur pernah bertugas di sini," ujar Sunu didampingi Kadiv Yankum, Hidayat dan sejumlah jajaran

​Menanggapi hal tersebut, Kajati Sulbar memberikan apresiasi atas sinergi dan kolaborasi yang telah terbangun selama ini. Ia menilai kerja sama antara Kemenkum dan Kejati di wilayah Sulbar telah berjalan sangat harmonis.

​"Kami mengucapkan selamat atas jabatan baru sebagai Karo SDM. Semoga sukses dan selalu amanah dalam menjalankan tanggung jawab yang lebih besar di pusat," tutur Kajati.

**

*Palembang.* Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Edwar Omar Sharif Hiariej, melakukan kunjungan kerja ke Kota Palembang dalam rangka sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pemahaman aparat penegak peraturan daerah (perda) dan masyarakat terhadap substansi serta semangat pembaruan hukum pidana nasional.

Dalam kunjungan tersebut, Wakil Menteri Hukum berkesempatan mengunjungi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sumatera Selatan. Kunjungan ini disambut langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, didampingi Kasatpol PP Sumsel, sebagai bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Wakil Menteri Hukum yang kerap disapa Prof. Eddy tersebut menyampaikan bahwa KUHP baru hadir sebagai hasil pembaruan hukum pidana nasional yang lebih berkeadilan, humanis, serta mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal. Oleh karena itu, sosialisasi kepada aparat daerah, termasuk Satpol PP, menjadi sangat penting agar pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah tetap sejalan dengan ketentuan hukum nasional yang berlaku.

“Satpol PP memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah. Dengan pemahaman yang baik terhadap KUHP baru, diharapkan pelaksanaan tugas di lapangan dapat berjalan lebih profesional, proporsional, dan berorientasi pada keadilan,” ujarnya.

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, dalam kesempatan yang sama menyambut baik kunjungan dan sosialisasi tersebut. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mendukung implementasi KUHP baru melalui peningkatan kapasitas aparatur serta koordinasi lintas sektor.

Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh jajaran Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan dan menjadi ruang dialog interaktif untuk membahas substansi KUHP baru, termasuk implikasinya terhadap tugas dan fungsi pemerintah daerah. Diharapkan, melalui kegiatan ini, pemahaman yang komprehensif terhadap KUHP baru dapat terbangun sejak dini, sehingga penerapannya ke depan berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan perlindungan hukum pidana nasional.

​MAMUJU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat mengambil langkah preventif dalam menjaga kesehatan jajarannya dengan menggelar Sosialisasi Kesehatan terkait Kanker dan Tumor. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Pengayoman Kantor Wilayah pada Selasa (13/01/2026) siang.

​Sosialisasi ini menghadirkan narasumber ahli, Ibu Indri Okta, S.K.M., dari Tim Kanker Indonesia (TSKI) Cabang Mamuju.

Agenda ini diikuti pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulbar sebagai bentuk kepedulian terhadap kualitas hidup sehat di lingkungan kerja.

​Dalam pemaparannya, Indri Okta menekankan bahwa kunci utama menghadapi kanker adalah melalui deteksi dini dan pengenalan gejala awal. Peserta diberikan pemahaman mendalam mengenai faktor pemicu serta jenis-jenis kanker yang umum terjadi, seperti kanker payudara, kanker rahim, hingga kanker prostat.

​"Sangat penting bagi kita untuk mengenali faktor risiko dan menerapkan gaya hidup sehat sejak sekarang. Pencegahan jauh lebih baik daripada mengobati ketika sudah memasuki stadium lanjut," ujar narasumber di hadapan para pegawai.

​Selain edukasi mengenai penyakit, sosialisasi ini juga memberikan tips praktis mengenai pola hidup sehat yang dapat diterapkan di tengah kesibukan bekerja. Fokus utamanya adalah membekali pegawai agar mampu mengidentifikasi risiko secara mandiri dan segera mengambil tindakan medis jika ditemukan indikasi awal.

​Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Ramli mewakili Kakanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochinlm menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk perhatian organisasi terhadap kesejahteraan pegawai. Diharapkan setelah mengikuti sosialisasi ini, pegawai Kemenkum Sulbar memiliki kesadaran yang lebih tinggi dalam menjaga kesehatan diri dan keluarga, sehingga produktivitas kerja tetap terjaga optimal.