Mamuju, 21 April 2026 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa kualitas kebijakan publik menjadi salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan daerah maupun nasional.
Hal itu disampaikannya pada pelaksanaan Policy Talks bertema “Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan dalam Siklus Kebijakan Publik” di Mamuju, Selasa (21/4) secara hybrid.
Menurut Saefur, kebijakan yang baik tidak hanya dilihat dari hasil akhir, tetapi juga dari proses perumusan yang sistematis serta berbasis bukti.
"Sehingga, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola kebijakan publik yang lebih efektif, partisipatif, dan berbasis data" lanjut Saefur
Ia juga menilai kebijakan yang baik tidak hanya dilihat dari hasil akhir, tetapi juga dari proses perumusan yang sistematis serta berbasis bukti.
“Melalui kegiatan ini kami berharap terbangun pemahaman yang lebih kuat terkait kapasitas dan profesionalisme para Analis Kebijakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” tuturny
Ia menambahkan, keberadaan analis kebijakan memiliki peran strategis dalam memastikan setiap kebijakan mampu menjawab persoalan masyarakat secara tepat, efektif, dan berkelanjutan. Karena itu, peningkatan kompetensi SDM di bidang kebijakan publik menjadi kebutuhan penting di tengah dinamika pemerintahan yang semakin kompleks
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber Widhi Novianto, S.Sos., M.Si, Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Peserta terdiri dari Analis Kebijakan di lingkungan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten di Sulawesi Barat, serta jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat.
Saefur Rochim juga menyampaikan apresiasi kepada narasumber atas kontribusi ilmu dan pengalaman yang dibagikan kepada peserta. Ia berharap forum ini tidak sekadar menjadi ruang diskusi, namun mampu menghasilkan gagasan aplikatif yang dapat diterapkan dalam proses perumusan maupun evaluasi kebijakan di masing-masing instansi.
Melalui sinergi antara Kantor Wilayah, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya, Kemenkum Sulbar optimistis dapat mendorong terwujudnya kebijakan publik yang berkualitas serta berdampak nyata bagi masyarakat Sulawesi Barat.
