Mamuju, 21 April 2026 – Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sulbar, John Batara Manikallo, menyebut bahwa kegiatan Policy Talks bertema “Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan dalam Siklus Kebijakan Publik” yang dilaksanakan Kanwil Kemenkum Sulbar merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola kebijakan publik di Sulawesi Barat.
"Melalui pelaksanaan policy talks para pemangku kepentingan memahami proses analisis kebijakan, meningkat profesionalismenya, serta terbangun kolaborasi antarinstansi dalam merumuskan kebijakan publik yang lebih sistematis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat."lanjut John saat menyampaikan laporannya pada pelaksanaan kegiatan itu
John Batara menilai Analis kebijakan memiliki peran strategis dalam memastikan setiap kebijakan dirumuskan secara tepat, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, peningkatan kapasitas menjadi kebutuhan yang harus terus dilakukan, sehingga mampu menciptakan Kebijakan Respontif Terhadap Kebutuhan Masyarakat
Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi wadah penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui kebijakan yang efektif dan berbasis data.
Pelaksanaan kegiatan itu dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, serta diikuti oleh analis kebijakan di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulbar, pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten se-Sulawesi Barat, serta jajaran pegawai terkait.
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini, Widhi Novianto, S.Sos., M.Si, Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara pada Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan pentingnya peran analis kebijakan dalam setiap tahapan kebijakan publik, mulai dari perencanaan, implementasi hingga evaluasi.
