MAMUJU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat terus mematangkan langkah dalam mewujudkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Hal ini ditegaskan melalui rapat koordinasi pengumpulan data dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pembangunan Zona Integritas yang digelar di Ruang Baharuddin Lopa, Kamis (19/2).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Koordinator Tim Pelayanan Publik sekaligus Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Wardi, menyebut bahwa giat yang dilakukannya sebagai salah satu upaya menindaklanjuti instruksi Kakanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim dalam pemenuhan data tersebut.
Wardi menekankan bahwa penyusunan data dukung tidak boleh hanya sekadar menggugurkan kewajiban administratif. Ia menginstruksikan seluruh tim untuk memastikan adanya keselarasan antara dokumen yang dikumpulkan dengan realita pelayanan di lapangan.
"Data dukung yang kita susun harus mencerminkan implementasi nyata pembangunan Zona Integritas. Dokumen tersebut harus sistematis dan terstruktur sesuai format LKE untuk memudahkan tim evaluator dalam melakukan verifikasi," ujar Wardi
Hingga saat ini, Tim Pelayanan Publik telah berhasil mengidentifikasi dan mengamankan 11 dari 21 data dukung yang dibutuhkan.
Fokus utama rapat kali ini meliputi:
Penguatan Kualitas Pelayanan Publik: Memastikan standar pelayanan berjalan sesuai SOP.
Inovasi Layanan: Mendokumentasikan terobosan-terobosan yang mempermudah masyarakat.
Inventarisasi Eviden: Mengidentifikasi kekurangan dokumen dan menyepakati langkah percepatan pemenuhan sisa data yang belum lengkap.
Kegiatan ini merupakan bentuk tindak lanjut Kanwil Kemenkum Sulbar dalam memperkuat area perubahan. .
Melalui koordinasi yang baik, Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat optimis dapat memberikan performa terbaik dalam penilaian Zona Integritas tahun ini, demi menghadirkan birokrasi yang lebih bersih dan melayani bagi masyarakat.
