Mamuju, 24 Juni 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Barat hari ini menyelenggarakan pengharmonisasian rancangan produk hukum daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten Majene.

Kegiatan itu berlangsung di ruang Rapat Baharuddin Lopa dan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Barat, Sunu Teddy Maranto, didampingi Kepala Divisi P3H, John Batara Manikallo.

Kegiatan pengharmonisasian ini membahas dua rancangan produk hukum yaitu, Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Budaya Kerja BerAKHLAK Pegawai ASN dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Majene tentang Pertanggungjawaban APBD 2024, dan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD

Kakanwil Sunu Teddy Maranto dalam kesempatannya menekankan bahwa Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Budaya Kerja BerAKHLAK Pegawai ASN terkait dengan branding core value ASN

"Sejak dilaunching Tahun 2021 menjadi core value, berakhlak dan employee branding bangga melayani bangsa, yang selanjutnya tahun 2022 disosialisasikan, kemudian dinternalisasi pada tahun 2023 hingga diaktivasi pada tahun 2024, menjadi hal yang harus benar benar ditanamkan di seluruh ASN" ujar Sunu Tedy

Sehingga, jika dijadikan sebagai dasar penyusunan produk hukum harus memilki nilai melalui pengukuran untuk mengetahui tingkat kesehatan budaya organisasi mengenai:
1. Implementasi ASN BerAKHLAK 2.Keselarasan antara nilai pribadi dan organisasi
3.Aspirasi pegawai ASN terhadap kondisi budaya yang ideal

Kakanwil juga menjelaskan bahwa, Penguatan budaya kerja merupakan proses berkelanjutan yang harus selalu dikembangkan dan disempurnakan

Untuk itu, tahapan penguatan melalui Penyelarasan sistem, misalnya dengan memasukkan budaya kerja dalam sistem pembelajaran terintegrasi atau masuk dalam kurikulum diklat, Termasuk juga penyusunan roadmap rencana aksi, regulasi, pembentukan tim budaya kerja, sehingga diharapkan indeks berakhlak pemprov sulbar sangat baik, menjadi salah satu level messo dalam indeks RB

Hasil dari pengharmonisasian ini menyatakan bahwa Rancangan Produk Hukum Daerah yang diajukan oleh Pemprov Sulbar dan Pemkab Majene telah dinilai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kondisi sosial masyarakat.

Selain itu, rapat ini juga menetapkan bahwa Rancangan Peraturan Bupati Majene tentang Perubahan RKPD dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan wujud komitmen Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat untuk terus mendorong pemerintah daerah untuk taat prosedur dan memaksimalkan penggunaan aplikasi e-harmon sebagai sarana pelaksanaan harmonisasi, guna memastikan efisiensi dan akurasi dalam pembentukan produk hukum daerah.

Pelaksanaan kegiatan itu dihadiri oleh perwakilan dari Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Provinsi Sulawesi Barat selaku pemrakarsa, Biro Hukum Provinsi Sulawesi Barat, serta para Perancang Peraturan Perundang-undangan dan CPNS Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat.

Mamuju, 23 Juni 2025 – Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Barat, Sunu Tedy Maranto, didampingi oleh Kepala Divisi P3H, John Batara Manikallo memimpin Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju tentang Perubahan RKPD, yang dilaksanakan di ruang Rapat Baharuddin Lopa.
Dalam sambutannya, Kakanwil Sunu Tedy Maranto menekankan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus memperhatikan visi-misi Bupati.
“Dan berorientasi pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat umum, serta tidak bertentangan dengan program prioritas nasional” ujar Kakanwil Sunu
Pelaksanaan Harmonisasi itu dihadiri oleh Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) Kabupaten Mamuju, perwakilan Bagian Hukum, para Perancang Peraturan Perundang-undangan, serta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kanwil Kemenkum Sulbar.
Hasil harmonisasi tersebut menetapkan bahwa Rancangan Peraturan Bupati Mamuju tentang Perubahan RKPD dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Selain pelaksanaan harmonisasi, Kakanwil Kemenkum Sulbar, yang diwakili oleh Munawir, Perancang Perundang-undangan Ahli Madya. menghadiri Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur (Repergub) Sulawesi Barat tentang Assessment Center.
Rapat Pembahasan Repergub Sulawesi Barat tentang Assessment Center dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
Rapat ini berfokus pada pembahasan perubahan konsepsi terkait pedoman pelaksanaan Assessment Center, yang mencakup Penilaian Kompetensi, Tes Psikologi, dan Konseling.
Dari dua kegiatan tersebut, Kanwil Kemenkum Sulbar akan terus mendorong pemerintah daerah untuk mematuhi prosedur dan memaksimalkan penggunaan aplikasi e-harmon sebagai sarana utama dalam pelaksanaan harmonisasi.
Peran aktif Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat akan terus mendukung pemerintah daerah dalam penyusunan produk hukum yang berkualitas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang optimal.

Mamuju, 23 Juni 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Barat, Sunu Tedy Maranto mengikuti Pembukaan Pelatihan Profesional Public Speaking Angkatan I Tahun Anggaran 2025 secara virtual di ruang rapat oemar seno aji.
Pelatihan Profesional Public Speaking tersebut dilaksanakan Badiklat Hukum Sulawesi Utara yang diikuti oleh 40 orang peserta dari 10 Kantor Wilayah, dan 4 Peserta diantaranya bersal dari Kanwil Kemenkum Sulbar.
Kepala Pusat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM Hukum), Gusti Ayu Putu Suwardani dalam sambutannya, menekankan pentingnya pelatihan bagi ASN dalam menjamin terwujudnya pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.
"Tugas ASN yang meliputi pelaksanaan kebijakan publik, pemberian pelayanan publik, dan pemersatu bangsa, tidak terlepas dari keterkaitannya dengan publik. Oleh karena itu, setiap ASN memerlukan kompetensi yang baik dalam membangun komunikasi publik," ujarnya.
Gusti Ayu menjelaskan bahwa public speaking adalah kemampuan berbicara di depan umum, menyampaikan pesan dengan jelas, mudah dipahami, dan mencapai tujuan yang diinginkan. Ini merupakan soft skill yang berkaitan erat dengan kecerdasan berkomunikasi, hubungan sosial, dan kemampuan beradaptasi dalam berbagai situasi dan kondisi untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi.
Meskipun penting, ia mengakui bahwa tidak semua ASN memiliki kemampuan komunikasi yang baik, seringkali kurang percaya diri, dan belum menyadari bahwa komunikasi adalah kunci. Padahal, kompetensi berbicara di depan publik kini menjadi keterampilan yang tak bisa ditawar dalam dunia kerja profesional, khususnya dalam konteks pelayanan publik, komunikasi hukum, serta penyampaian informasi kebijakan kepada masyarakat. Pesan yang disampaikan haruslah jelas, efektif, dan beretika.

"Aparatur Sipil Negara (ASN) memerlukan kompetensi Public Speaking untuk dapat berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat. Dengan begitu, pesan-pesan dapat disampaikan secara utuh dan diterima dengan baik oleh penerima layanan publik," ujarnya.

Polewali Mandar, 23 Juni 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Barat semakin mengintensifkan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Sulawesi Barat.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat, Hidayat Yasin saat melaksanakan koordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar serta para Notaris mengatakan bahwa saat ini pihaknya dengan sejumlah stakeholder sedang mengakselerasi proses pengesahan badan hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Polewali Mandar.
Hal tersebut sebagai tindaklanjut atas pertemuan dengan Bupati Polewali Mandar beberapa waktu lalu.
Hidayat Yasin menyebut urgensi penyelesaian pengesahan badan hukum KDKMP ini dalam waktu dekat.
"Kami memahami bahwa ini adalah tenggat waktu yang ketat, namun kami optimistis bahwa dengan kerja sama yang solid, kita dapat menyelesaikannya tepat waktu. Sinergi penuh antara Kementerian Hukum, Dinas Koperasi, dan Notaris menjadi kunci keberhasilan dalam upaya ini," tegasnya.
Target utamanya adalah agar seluruh proses pengesahan badan hukum KDKMP di Polewali Mandar dapat rampung sebelum peluncuran resmi koperasi tersebut oleh Presiden Republik Indonesia pada bulan Juli 2025.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Polewali Mandar, Andi Chandra, menyambut baik dan menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin.
Menurutnya, kolaborasi ini sangat membantu memperlancar birokrasi dan meminimalkan hambatan yang mungkin terjadi dalam proses pengesahan.
Inisiatif kolaboratif ini menjadi contoh nyata bagaimana sinergi antarlembaga pemerintah dapat memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat. Ini khususnya dalam memajukan sektor koperasi yang merupakan salah satu pilar penting ekonomi kerakyatan, serta sejalan dengan visi pembangunan nasional untuk memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Mamuju, 21 Juni 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat ikut aktif dalam mengakselerasi perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sulawesi Barat.

Saat menjadi Narasumber pada kegiatan talk show rangkaian Karya Kreatif Ekonomi dan Pekan Ekonomi Syariah Sulawesi Barat tahun 2025 di Atrium Matos Mall, Juani, selaku Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, mengatakan bahwa pentingnya strategi dalam memperkuat kelembagaan UMKM serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pelaku UMKM terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI).

"Diantaranya perlindungan merek, cipta, desain industri, dan paten, yang esensial bagi daya saing UMKM" ujar Juani yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Barat, Sunu Tedy Maranto

Ia menyebut bahwa hal itu dilakukan sebagai komitmen untuk terus mengedukasi masyarakat dan pelaku UMKM mengenai pentingnya pendaftaran dan perlindungan KI guna mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Juani berharap Kegiatan Karya Kreatif Ekonomi dan Pekan Ekonomi Syariah menjadi wadah implementasi nyata untuk perluasan ekonomi keuangan inklusif serta penguatan ekosistem ekonomi keuangan syariah di Sulawesi Barat.