Mamuju — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa keberadaan Paralegal memiliki peran strategis dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan masyarakat.
“Paralegal adalah mitra negara dalam menghadirkan keadilan. Mereka menjadi jembatan antara hukum dan masyarakat, terutama bagi warga yang selama ini mengalami keterbatasan akses terhadap layanan hukum formal,” ujar Saefur Rochim pada penutupan Pelatihan Paralegal Serentak Angkatan I Tahun 2026, Rabu (4/2/2026).
Pelatihan yang berlangsung secara virtual ini terpusat di Ruang Rapat Seno Adji Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat, serta diikuti oleh peserta dari berbagai wilayah. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Divisi Kadiv P3H, John Batara Manikallo, Penyuluh Hukum, Analis Hukum, CPNS, peserta magang, serta para peserta Pelatihan Paralegal.
Pada sesi pertama di hari terkahir pelaksanaan kegiatan ini, peserta mendapatkan materi “Paralegal pada Pos Bantuan Hukum” yang disampaikan oleh Andi Toba, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Sulawesi Barat. Dalam pemaparannya, disampaikan bahwa Paralegal memegang peranan vital sebagai pendukung utama sistem bantuan hukum nasional, terutama dalam penyelesaian konflik melalui jalur non-litigasi bagi masyarakat yang sulit mengakses keadilan formal.
Meskipun kerap disebut sebagai “pokrol bambu” atau konsultan hukum masyarakat kecil, Paralegal sejatinya merupakan pilar keadilan tanpa tanda jasa yang berakar kuat di tengah struktur sosial. Peran tersebut kini semakin diperluas melalui penugasan Pemberi Bantuan Hukum (PBH) untuk melakukan advokasi kebijakan dari tingkat desa hingga provinsi, serta pendampingan pada berbagai program kementerian dan lembaga. Melalui kolaborasi dengan pemerintah desa dan penyuluh hukum dalam pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dan Pos Bantuan Hukum, Paralegal tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga memperkuat ketertiban dan literasi hukum masyarakat.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan materi kedua “Penyusunan Laporan, Pengaduan, dan Kronologi” yang disampaikan oleh Maikhal R., S.H., Direktur/Ketua Lembaga Bantuan Hukum Kondosapata Sulawesi Barat. Materi ini menekankan bahwa kemampuan menyusun laporan dan pengaduan merupakan kompetensi krusial bagi Paralegal sebagaimana diatur dalam Pasal 8 angka 45 dan 46 KUHAP (UU Nomor 20 Tahun 2025).
Dalam pemaparannya, dijelaskan perbedaan teknis antara laporan sebagai pemberitahuan peristiwa pidana dan pengaduan sebagai permintaan tindakan hukum oleh pihak yang dirugikan. Dengan memanfaatkan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat (PPH & PPM) di lingkungan Kejaksaan, Paralegal berperan memastikan keluhan masyarakat disampaikan secara sistematis dan yuridis, sekaligus menjadi instrumen pengawasan terhadap integritas aparat penegak hukum sesuai amanat SE-006/A/J.A/05/2010.
Sebagai materi terakhir pada hari ketiga, peserta menerima pemaparan “Struktur Masyarakat” yang kembali disampaikan oleh Andi Toba, S.H., Direktur/Ketua Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat. Materi ini menekankan bahwa pemahaman terhadap struktur masyarakat merupakan fondasi utama bagi Paralegal dalam menjalankan fungsi mediasi dan advokasi kebijakan secara efektif. Dengan memahami hubungan sosial, norma, dan lapisan masyarakat, Paralegal diharapkan mampu membangun integrasi sosial serta mendorong terciptanya kesadaran hukum yang berkelanjutan di tingkat akar rumput.
Melalui Pelatihan Paralegal Serentak Angkatan I Tahun 2026 ini, Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat berharap dapat melahirkan Paralegal yang profesional, berintegritas, dan memiliki kepekaan sosial tinggi dalam mendukung terwujudnya akses keadilan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kebingungan itu masih jelas di ingatan Prof. Astri Rinanti, ia mengenang satu fase yang kerap luput dibahas dalam kisah riset kampus. Bukan soal gagal eksperimen, melainkan ketidaktahuan menghadapi urusan paten. Bagi seorang akademisi yang terbiasa berkutat dengan data dan jurnal ilmiah, prosedur administratif terasa seperti wilayah asing. Ada kekhawatiran, riset yang dibangun dengan ketekunan justru terhambat oleh birokrasi.

Padahal, perjalanan riset mikroalga di Universitas Trisakti itu sendiri sudah penuh jatuh bangun. Bersama Melati Ferianita dan Rositayanti Hadisoebroto, Prof. Astri berkali-kali harus menerima kenyataan pahit di meja praktikum. Kultur mikroalga yang diharapkan mampu bertahan hidup cukup lama untuk menyerap polutan justru kerap mati sebelum mencapai hasil. Kesalahan kecil dalam komposisi atau lingkungan tumbuh membuat seluruh percobaan harus diulang dari titik nol.

Dari kegagalan demi kegagalan itulah muncul kesadaran penting, keberhasilan mikroalga tidak hanya bergantung pada komposisinya, tetapi juga pada lingkungan tumbuh yang konsisten dan terkontrol. Timnya kemudian mengembangkan bioreaktor mikroalga yang memungkinkan pengaturan cahaya, nutrisi, dan sirkulasi secara lebih presisi. Perlahan, mikroalga mulai tumbuh stabil dan optimal.

“Mikroalga yang sehat itu lalu diolah bersama natrium alginat menjadi biosorben berbentuk manik-manik. Produk ini efektif menyerap berbagai logam berat dan dapat digunakan kembali. Dari titik inilah tim mulai melihat peluang yang lebih luas, mikroalga tidak hanya berfungsi membersihkan limbah, tetapi juga berpotensi diolah menjadi bahan bernilai ekonomi,” terang Prof. Astri.

Dari peluang itu, tim kemudian berhasil mengubah potensi mikroalga menjadi produk nyata yang mendapat perlindungan paten. Salah satunya adalah biosorben berbentuk manik yang tercatat dalam permohonan paten nomor P00202110439. Produk ini efektif menyerap logam berat seperti Fe, Zn, Cu, Mn, Cd, dan Ni hingga 95 persen, serta dapat digunakan kembali sampai tiga kali.

Produk lainnya adalah campuran pakan ikan lele (Clarias batrachus) berbasis tepung mikroalga yang dilindungi paten nomor S00202416175. Pakan ini dibuat dalam bentuk pelet kaya protein, omega-3, dan antioksidan, serta terbukti meningkatkan bobot dan panjang ikan. Keunggulan lainnya, sisa pakan tidak merusak kualitas air sehingga lebih ramah lingkungan. Selain dua produk paten tersebut, mikroalga juga masih menyimpan potensi untuk dikembangkan menjadi pupuk organik maupun bahan baku produk kecantikan.

“Yang pertama, tepung mikroalga ini bisa digunakan sebagai media untuk menyerap logam berat. Jika dimasukkan ke air limbah, logam beratnya bisa terserap. Yang kedua, tepung ini bisa dijadikan pakan lele. Selain itu, ada juga produk turunan lain, seperti masker kecantikan dan pupuk cair,” jelas Prof. Astri.

Upaya panjang itu akhirnya berbuah pengakuan hukum. Pelindungan paten atas biosorben dan pakan lele berbasis mikroalga bukan sekadar dokumen legal, melainkan penanda bahwa riset kampus mampu menjawab persoalan nyata, dari pencemaran lingkungan hingga kebutuhan pakan ikan yang berkelanjutan.

Keberhasilan mendaftarkan paten ini tidak hanya menjadi pencapaian personal bagi tim peneliti, tetapi juga dipandang sebagai aset intelektual strategis yang memperkuat posisi Universitas Trisakti dalam peta inovasi nasional. Di lingkungan kampus, langkah Prof. Astri dan tim kini menjadi standar baru dalam tata kelola riset, di mana setiap temuan tidak lagi dipandang sekadar sebagai kewajiban akademik untuk publikasi, melainkan sebagai kekayaan universitas yang harus dilindungi secara hukum sebelum dilempar ke pasar.

“Dengan mengintegrasikan hasil riset ke dalam sistem kekayaan intelektual (KI) kampus, Universitas kami kini memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam menjalin kolaborasi strategis dengan sektor industri, sekaligus memastikan bahwa setiap inovasi yang lahir dari laboratorium mereka memiliki jalur hilirisasi yang jelas dan terlindungi secara hukum. Apalagi saat ini, birokrasi yang mudah menambahkan semangat kami dalam berkarya,” ujar Prof. Astri.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum menegaskan, pelindungan kekayaan intelektual merupakan fondasi penting agar inovasi kampus tidak berhenti di laboratorium.

“Banyak riset perguruan tinggi yang berhenti di laboratorium karena tidak dilindungi secara hukum. Padahal, ketika sebuah inovasi didaftarkan, peneliti memiliki kepastian untuk mengembangkan, bekerjasama dengan industri, dan membawa hasil risetnya ke tahap hilirisasi,” ujar Hermansyah dalam wawancara di Gedung DJKI, Jakarta pada Selasa, 3 Februari 2026.

Oleh sebab itu, Hermansyah menjelaskan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) harus berperan sebagai Inovasi and Technology Transfer Hub yang memiliki tiga mandat utama, yaitu pengelolaan invensi dan hak KI, komersialisasi hasil riset, serta inkubasi startup berbasis teknologi. Menurutnya, ketiga hal ini merupakan aspek penting yang harus dimiliki agar siklus inovasi dari riset dasar hingga produk komersial dapat berjalan secara berkesinambungan dan memberikan dampak ekonomi nyata bagi bangsa.

Ia menambahkan, pelindungan paten atas inovasi mikroalga ini menunjukkan bahwa teknologi ramah lingkungan memiliki nilai strategis yang luas. Inovasi seperti ini membuktikan bahwa kekayaan intelektual bukan hanya soal hak eksklusif, tetapi juga instrumen pembangunan yang dapat mendorong teknologi hijau, memperkuat ketahanan pangan, dan membuka peluang ekonomi berkelanjutan.

Dari mikroalga yang tumbuh di dalam bioreaktor, lahir sebuah cerita tentang ketekunan, keberanian berinovasi, dan pentingnya perlindungan hukum. Sebuah bukti bahwa teknologi ramah lingkungan bukan hanya wacana masa depan, melainkan solusi nyata hari ini seperti membersihkan limbah, memberi makan ikan, dan menghidupkan harapan ekonomi berkelanjutan.

​Mamuju – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Barat akan terus mendorong inovasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat. Hal itu ditegaskan Kakanwil, Saefur Rochim di sela-sela waktunya.

Menurut Saefur, Inovasi merupakan hal yang sangat penting dilakukan. "Selain sebagai wujud implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi, juga merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan efektivitas dan efesiensi pelaksanaan pemerintahan" sambungnya

Terkait dengan itu, jajaran Kanwil Kemenkum Sulbar menghadiri Sosialisasi Pedoman Uji Kelayakan Inovasi Penghargaan Karya Dhika secara virtual pada Rabu (4/2).

Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam menjaring terobosan inovatif di lingkungan kementerian guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

​Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Bagian Tata Usaha dan Umum. Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai tata cara pengusulan penghargaan bagi insan kreatif di Kementerian Hukum.

​Kepala Bagian Pengembangan Karier SDM, dalam arahannya menekankan bahwa setiap usulan penghargaan tidak boleh dilakukan secara instan, melainkan harus melalui proses seleksi yang ketat dan berjenjang.

​“Penghargaan Karya Dhika bukan sekadar apresiasi, tetapi pengakuan atas inovasi yang memenuhi lima kriteria utama: memiliki kebaharuan, efektif, bermanfaat, mudah direplikasi atau disebarkan, serta menjamin keberlanjutan,” tegasnya.

​Adapun landasan hukum pemberian penghargaan ini masih merujuk pada Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 6 Tahun 2024.

​Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Sulbar, Ramli, menyatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti arahan tersebut dengan memetakan potensi inovasi di internal wilayah.

​"Kami berkomitmen untuk mengirimkan usulan terbaik yang memenuhi standar uji kelayakan. Target kami adalah memastikan inovasi dari Sulawesi Barat mampu bersaing di tingkat nasional dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Kementerian Hukum," ujar Ramli.

​Mamuju – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat (Kanwil Kemenkum Sulbar), Saefur Rochim menegaskan komitmennya dalam mendukung pemerataan akses keadilan bagi masyarakat.

​Hal itu disampaikannya usai menghadiri Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan serta Pembukaan Pelatihan Paralegal Provinsi Sulawesi Tengah oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, secara virtual dari Aula Pengayoman, Rabu (4/2).

​Kehadiran Kakanwil dalam kegiatan itu didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, John Batara Manikallo, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hidayat Yasin, serta jajaran fungsional Penyuluh Hukum, PP, BSK, hingga CPNS dan peserta magang.

​Menurut Kakanwil, pembentukan Posbankum merupakan hasil sinergi antara Kementerian Hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk membangun desa yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada penegakan hukum.

​Sementara itu, dalam pelaksanaan peresmian tersebut, Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa pembentukan Posbankum merupakan inisiatif sebagai wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.

​"Posbankum merupakan komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan hukum yang mudah diakses dan berkeadilan. Ini adalah langkah strategis memperluas akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat," tegas Menteri Hukum.

​Dalam kesempatan yang sama, Kakanwil Kemenkum Sulawesi Tengah menyampaikan bahwa seluruh desa dan kelurahan di Sulawesi Tengah kini telah memperoleh akses bantuan hukum.

​Dirinya menyoroti peran strategis paralegal dalam mendampingi masyarakat desa, terutama dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum yang selama ini sulit menjangkau keadilan.

​Senada dengan hal itu, Kepala BNN RI, Komjen Pol. Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, yang hadir dalam kesempatan itu mengapresiasi Posbankum sebagai sarana perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkoba agar mendapatkan hak rehabilitasi dan perlakuan hukum yang adil.

​MAMUJU, 4 Februari 2026 – Kakanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim menyebut jajarannya akan terus melakukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, pemenuhan standar pelayanan publik merupakan salah satu keharusan guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

​"Untuk itu, jajaran Kanwil Kemenkum Sulbar akan terus memenuhi sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," lanjut Kakanwil di sela-sela waktunya.

​Terkait dengan itu, jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) mengikuti Rapat Persiapan Penggunaan Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Online, Rabu (4/2). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi ini dilaksanakan secara virtual dan diikuti langsung oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum selaku Tim Pengelola Aplikasi SKM pada tingkat wilayah.

​Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Biro Perencanaan dan Organisasi, yakni Rurys Setyawan dan Meliana Kristanti. Kedua narasumber tersebut memfokuskan pengenalan Aplikasi SKM Online yang diinisiasi oleh KemenPANRB dan Komdigi.

​Sesuai dengan amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Pasal 39), penyelenggara pelayanan publik wajib menyertakan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan layanan. Aplikasi SKM Online ini diproyeksikan menjadi instrumen utama dalam mewujudkan pelayanan yang sesuai dengan ekspektasi masyarakat.

​Kantor Wilayah ditetapkan sebagai Admin Instansi Level 2 berdasarkan SK Tim Pengelola Aplikasi SKM Online Kementerian Hukum Tahun 2026. Sebagai langkah teknis, pengumpulan data survei kepuasan tetap menggunakan Aplikasi 3AS hingga Aplikasi SKM Online dinyatakan sepenuhnya siap beroperasi secara nasional oleh KemenPANRB.

​Digitalisasi survei ini bertujuan mendorong optimalisasi pelayanan melalui umpan balik real-time dari masyarakat. Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Sulbar, Ramli menekankan bahwa implementasi aplikasi ini bukan sekadar formalitas administratif.

​"Kami berharap penggunaan Aplikasi SKM Online ini nantinya memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memberikan umpan balik secara objektif. Masukan dari masyarakat adalah bahan bakar kami untuk terus berbenah dan memberikan pelayanan terbaik," ungkapnya.