
MAMUJU — Upaya memperluas akses legalitas usaha bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) terus dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat. Melalui layanan jemput bola, Kanwil Kemenkum Sulbar hadir langsung di kawasan Taman Karema, Mamuju, Kamis (5/11/2026), untuk memberikan pendampingan pendaftaran Perseroan Perorangan kepada masyarakat pelaku usaha.
Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 16.00 WITA tersebut menjadi salah satu langkah nyata Kanwil Kemenkum Sulbar dalam mendekatkan pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) kepada masyarakat. Pendekatan langsung ini sekaligus memberikan kesempatan kepada pelaku UMK untuk memperoleh informasi dan bantuan tanpa harus terlebih dahulu datang ke kantor pelayanan.
Dalam pendampingan tersebut, pelaku usaha diberikan penjelasan mengenai manfaat Perseroan Perorangan, persyaratan yang harus dipenuhi, hingga mekanisme pendaftaran melalui sistem yang tersedia. Dengan adanya pendampingan ini, masyarakat diharapkan dapat memahami proses pengurusan legalitas usaha secara lebih mudah dan terarah.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa legalitas merupakan salah satu fondasi penting bagi pelaku UMK untuk mengembangkan usahanya.
Menurutnya, Perseroan Perorangan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki badan hukum secara mandiri dengan proses yang relatif sederhana. Status badan hukum tersebut juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen maupun mitra usaha, sekaligus memperluas kesempatan memperoleh akses pembiayaan dan menjalin kerja sama bisnis.
Ia menambahkan, Kanwil Kemenkum Sulbar akan terus mengoptimalkan pelayanan yang proaktif dengan menjangkau masyarakat secara langsung, sehingga informasi dan layanan hukum dapat dirasakan lebih luas, termasuk oleh pelaku usaha yang belum memahami prosedur pendaftaran badan hukum.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulbar berharap semakin banyak pelaku UMK di Sulawesi Barat yang menyadari pentingnya legalitas dan terdorong untuk mendaftarkan usahanya menjadi Perseroan Perorangan.
Langkah tersebut diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi pelaku UMK untuk meningkatkan kapasitas usaha, memperluas jaringan bisnis, serta tumbuh menjadi usaha yang mandiri dan berdaya saing.