MAMUJU, 4 Maret 2026 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, meminta seluruh Kelompok Kerja (Pokja) Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) agar benar-benar memastikan pemenuhan data Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sesuai yang ditetapkan.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Pemenuhan Data Dukung Zona Integritas (ZI) Pokja Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Kualitas Pelayanan Publik yang digelar pada Rabu (4/3/2026) di Ruang Baharuddin Lopa.
Dalam arahannya, Saefur Rochim menegaskan bahwa pemenuhan data dukung bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Pastikan setiap data dukung yang diunggah benar-benar sesuai dengan substansi yang dipersyaratkan dalam LKE. Lengkapi dengan catatan penjelasan yang menggambarkan implementasi nyata di lapangan,” tegasnya.
Ia juga meminta Bagian Tata Usaha dan Umum untuk aktif memantau progres, para Kepala Divisi melakukan pengawasan melekat, serta seluruh tim bekerja secara terstruktur dan terkoordinasi.
“Sehingga, seluruh eviden yang disampaikan tidak hanya lengkap secara dokumen, tetapi juga mencerminkan kualitas dan keberlanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi,” lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hidayat Yasin, menilai bahwa sinergi dan komunikasi intensif antar-Pokja menjadi kunci utama dalam memastikan pemenuhan data dukung berjalan optimal.
Menurutnya, kolaborasi yang solid akan membantu setiap Pokja mengetahui perkembangan masing-masing area perubahan serta mengidentifikasi kekurangan sejak dini.
“Koordinasi yang baik akan menghasilkan pemenuhan data yang komprehensif dan selaras dengan target pembangunan ZI menuju WBK/WBBM,” ujarnya.
Rapat tersebut juga diisi dengan pemaparan perkembangan data dukung dari masing-masing Pokja. Ketua Pokja V menyampaikan adanya kendala pada komponen laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan BPKP. Sementara itu, Pokja VI melaporkan perkembangan pemenuhan data pada area pelayanan publik, termasuk sejumlah tantangan teknis yang tengah diupayakan penyelesaiannya.
Melalui rapat ini, Kanwil Kemenkum Sulbar menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kualitas pembangunan Zona Integritas secara terarah, terukur, dan berkelanjutan demi mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan melayani.
