Mamasa, 4 Maret 2026 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, melaksanakan audiensi dengan Bupati Mamasa dalam rangka memperkuat sinergi dan kolaborasi pelaksanaan sejumlah program.
Dalam kegiatan itu, Kakanwil didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, John Batara Manikallo, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hidayat Yasin, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, serta Tim Pokja Badan Strategi Kebijakan (BSK).
Rombongan Kanwil Kemenkum Sulbar diterima langsung oleh Bupati Mamasa, Wakil Bupati Mamasa, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Ruang Rapat Bupati Mamasa, kemarin.
Dalam kesempatanya, Kakanwil menyampaikan rencana pelaksanaan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) yang akan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Mamasa.
Kakanwil juga menjelaskan konsep dan mekanisme pelaksanaan FKK sebagai program strategis yang diinisiasi oleh Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum. Forum ini dirancang sebagai wadah kolaboratif sekaligus ruang integrasi proses penyusunan kebijakan di daerah.
Saefur Rochim menilai, kehadiran FKK menjadi langkah penting dalam mendorong kebijakan daerah yang lebih terarah dan berbasis data. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Tujuan utama FKK adalah memperkuat proses kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), sehingga kebijakan yang dirumuskan dan diimplementasikan di daerah benar-benar selaras dengan kebutuhan serta kondisi faktual masyarakat,” ujarnya.
FKK sendiri mencakup sejumlah aktivitas strategi, antara lain Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (AIEK), Diskusi Strategi Kebijakan (DSK), penguatan kapasitas Analis Kebijakan melalui kegiatan Policy Talks, serta pengembangan kerja sama dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi.
Menyanggapi hal tersebut, Bupati Mamasa menyambut baik rencana pelaksanaan FKK. Ia menilai forum ini dapat menjadi strategi ruang untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkum Sulbar, khususnya dalam mendukung penyusunan serta evaluasi kebijakan daerah yang lebih berkualitas dan responsif.
Pemerintah Kabupaten Mamasa juga menyatakan siap mendukung pelaksanaan FKK, termasuk mendorong keterlibatan OPD dalam kegiatan analisis kebijakan, strategi diskusi, maupun penguatan kapasitas sumber daya manusia.
Sebagai tindak lanjutnya, Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat akan mengoordinasikan pembentukan jejaring kerja FKK bersama Pemerintah Kabupaten Mamasa dan pemerintah daerah lainnya sebagai wadah kolaboratif dalam mendukung proses penyusunan kebijakan di wilayah.
Selain itu, akan dikembangkan pola kerja yang sama dengan penguatan kapasitas Analis Kebijakan melalui pelaksanaan Policy Talks yang melibatkan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan. Langkah ini diharapkan tidak mampu mendorong lahirnya rekomendasi kebijakan yang lebih partisipatif, responsif, dan berbasis kebutuhan daerah, sekaligus memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Mamasa.
