MAMUJU – Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, menyampaikan apresiasi atas program perencanaan yang telah disusun oleh jajaran Divisi Pelayanan Hukum. Ia menekankan pentingnya fungsi kontrol dan evaluasi untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai target.
Hal itu disampaikannya pada pelaksanaan evaluasi program kerja Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI), Selasa (17/3) secara virtual yang menghadirkan sejumlah jajaran.
Dalam kesempatannya Saefur juga berharap agar memperkuat koordinasi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta memastikan optimalisasi pemantauan dan evaluasi pencapaian kinerja di bidang Kekayaan Intelektual.
“Setiap kegiatan harus memiliki perencanaan yang jelas, terukur, dan terdokumentasi dengan baik agar pelaksanaannya dapat memperingatkan serta dievaluasi secara berkelanjutan,” tegasnya.
Ia juga membuat penyusunan laporan secara rutin dan sistematis, baik dalam bentuk laporan atensi maupun laporan mingguan, guna memastikan seluruh kemajuan kegiatan dapat terpantau dengan optimal.
Semenayarvith, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hidayat Yasin, dalam Arahnya menekankan pentingnya percepatan program KI di daerah. Ia menyampaikan bahwa penyusunan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait KI harus segera diintensifkan melalui koordinasi aktif dengan tim perancang.
“Upaya pembukaan ini penting agar rancangan peraturan dapat segera ditetapkan dan memberikan kepastian hukum bagi perlindungan Kekayaan Intelektual di daerah,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Mamuju telah mengusulkan 10 daftar KDMP, sementara pendaftaran Indikasi Geografis (Indigeo) terus digalakkan, khususnya untuk komoditas kopi Mamasa. Bahkan, rencananya penyerahan sertifikat Indigeo akan dilakukan pada Festival Kopi Mamasa pada 17 Agustus mendatang.
Di sisi lain, pencatatan hak cipta juga terus digalakkan, termasuk rencana pencatatan serentak bagi sekitar 150 calon wisudawan STAIN Majene pada akhir April, serta minat dari Universitas Sulawesi Barat dan Tomakaka untuk kegiatan serupa. Selain itu, pembentukan Sentra KI juga didorong melalui penguatan kerja sama antar instansi.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang KI, Juani, menyatakan komitmennya untuk menyusun laporan triwulan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program KI. Laporan tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen evaluasi yang komprehensif dan memberikan gambaran pencapaian kinerja secara terukur.
Melalui rapat ini, Kanwil Kemenkum Sulbar menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah, sekaligus mendukung pencapaian target nasional di bidang KI secara optimal.
