MAMUJU – Kakanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, bersama Kadiv P3H, John Batara Manikallo, Kadiv Yankum, Hidayat Yasin bersama jajaran mengadiri secara virtual Peresmian Pos Bantuan Hukum dan Kick Off Pelatihan Paralegal Provinsi Kalimantan Selatan. di Ruang Oemar Seno Adji
Kegiatan yang dirangkaikan dengan peresmian Gedung Kanwil Kemenkum Kalsel ini dihadiri langsung oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas. Dalam arahannya,
Menteri Supratman menegaskan bahwa kehadiran Posbankum di tingkat desa adalah wujud nyata komitmen negara dalam memberikan kepastian hukum yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
"Pos Bantuan Hukum hadir bukan sekadar untuk memenuhi keadilan prosedural, melainkan mewujudkan keadilan substantif. Secara nasional, telah terbentuk 82.105 Posbankum dari total 83.946 desa/kelurahan. Ini adalah sarana penting agar masyarakat di tingkat bawah mendapatkan layanan hukum yang cepat dan harmonis," ujar Supratman Andi Agtas.
Menteri Hukum juga menambahkan bahwa melalui koordinasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), layanan hukum di Posbankum ditargetkan selesai dalam waktu maksimal lima hari.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Ahmad Riza Patria, yang turut hadir memberikan sambutan, menekankan bahwa paralegal desa memiliki peran ganda sebagai pendamping hukum sekaligus sosial. Sinergi antara pendamping desa dan paralegal diharapkan mampu menjembatani berbagai konflik hukum di tingkat lokal secara damai.
Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, juga menyampaikan bahwa dukungan pemerintah daerah sangat krusial agar operasional Posbankum berjalan berkelanjutan. Ia memandang paralegal sebagai garda terdepan dalam memberikan bantuan awal dan pendampingan dasar bagi masyarakat kurang mampu.
Menanggapi hal tersebut, Kakanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, menyatakan bahwa semangat penguatan Posbankum di Kalimantan Selatan akan menjadi inspirasi bagi jajarannya di Sulawesi Barat.
“Kami akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah di Sulbar guna memastikan kinerja paralegal dan Posbankum di wilayah kami semakin optimal. Tujuannya satu, agar keadilan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa secara merata,” tegas Saefur.
