Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto mengikuti peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) provinsi Gorontalo. Pelaksanaan kegiatan yang sama itu juga dihadiri secara terpisah oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hidayat Yasin bersama jajaran di Aula Pengayoman Kanwil Kemenkum Sulbar, serta Kepala Divisi P3H, John Batara Manikallo yang masing-masing mengikuti melalui Streaming YouTube.
Menteri Hukum, Suprtaman Andi Agtas pada peresmian 729 Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di desa/kelurahan di Provinsi Gorontalo tersebut menekankan bahwa pembentukan ratusan Posbakum merupakan wujud nyata komitmen pemerintah untuk menghadirkan akses keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, hingga ke pelosok desa.
Ia menegaskan bahwa dengan adanya Posbakum di setiap desa/kelurahan, negara hadir memberikan pendampingan hukum gratis bagi warga yang membutuhkan, terutama bagi masyarakat kurang mampu.
Menteri menyoroti peran strategis Posbakum dalam memberikan konsultasi, informasi, dan pendampingan hukum awal secara gratis, sehingga masyarakat tidak lagi merasa kesulitan atau tidak dapat mengakses layanan hukum karena keterbatasan biaya atau lokasi.
Keberhasilan program ini merupakan hasil kolaborasi dan sinergi yang optimal antara Kementerian Hukum, Pemerintah Provinsi dan berbagai pihak terkait di Gorontalo.
Calon keberadaan Posbakum dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga permasalahan hukum dapat diselesaikan dengan cara yang benar dan berlandaskan aturan yang berlaku, serta mewujudkan desa sadar hukum.
