Mamuju, 21 Oktober 2025 - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Sunu Tedy Maranto bersama Kadiv P3H, John Batara Manikallo bersama jajaran menghadiri Diskusi Strategi Kebijakan yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua secara virtual.
Dalam kesempatan itu, Rachmayanty selaku Kepala Pusat Tata Kelola BSK Hukum berharap bahwa kegiatan ini dapat memberikan manfaat. “Khususnya tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris” lanjutnya
Sementara itu, Anthonius M. Ayorbaba selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua yang juga menjadi narasumber kegiatan itu memaparkan bahwa saat ini Majelis Pengawas Daerah Kota Jayapura saat ini menangani 6 pengaduan yang berasal dari masyarakat, Majelis Pengawas Pusat Notaris.
Tantangan yang dihadapi dalam penanganan pengaduan ini yakni jumlah MPD yang belum mencukupi serta kondisi geografis Papua yang tidak semuanya bisa dilalui jalur darat.
Oleh karena itu, kami merekomendasikan untuk melakukan pertemuan/sosialisasi secara berkala dengan para Notaris agar pengaduan yang ditangani dapat berjalan secara efektif dan efisien.
Sementara itu, Fakhriansa selaku perwakilan dari Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Papua yang juga bertindak sebagai narasumber merekomendasikan agar MPD kota Jayapura menjadi MPD gabungan untuk Kabupaten/Kota yang ada di Papua, maka sistem pengawasan dan pemeriksaan yang dianut oleh UUJN dapat berjalan dengan baik, yaitu pemeriksaan berjenjang, yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi Notaris dan Masyarakat karena adanya koreksi dan keseimbangan.
“Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak”
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KemenkumSulbar
#KanwilKemenkumSulbar
#Setahunberdampak
