Mamuju, 19 Februari 2025 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat (Kakanwil Kemenkum Sulbar) Sunu Tedy Maranto bersama Kadiv Yankum, Hidayat menemui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) di ruang kerja Dirjen AHU pada Rabu, 19 Februari 2025.
Dalam audiensi tersebut, Dirjen AHU menyampaikan beberapa arahan penting kepada Kakanwil Kemenkum Sulbar, antara lain:
* Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Notaris: Sejalan dengan arahan Menteri Hukum dan HAM, Kakanwil diminta untuk memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap notaris di wilayah Sulawesi Barat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa notaris menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
* Peningkatan PNBP dari Pelayanan Fidusia: Kakanwil juga kedepannya diminta untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pelayanan fidusia di wilayah Sulawesi Barat. Fidusia merupakan hak jaminan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Peningkatan PNBP ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kas negara.
* Dukungan Integrasi Notaris Melalui INI: Dirjen AHU menekankan pentingnya dukungan dari Kanwil terhadap integrasi notaris melalui kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang baru. Kakanwil diminta untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik antara Kanwil dan Pengurus Wilayah INI selaku mitra kerja. Sinergi yang baik antara Kanwil dan INI diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi notaris, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dirjen AHU, Widodo, yang didampingi oleh Direktur Perdata, Henry Sulaiman, menyampaikan harapannya agar arahan-arahan tersebut dapat segera diimplementasikan oleh Kakanwil Kemenkumham Sulbar.
Sementara itu, Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy akan melaksanakan arahan dari Dirjen AHU.
Salah seorang Kakanwil unit wilayah di bawah kepemimpinan Menkum, Supratman Andi Agtas itu menilai bahwa hal tersebut merupakan wujud komitmen Direktorat Jenderal AHU dan Kanwil Kemenkum dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat, serta memberikan kepastian hukum di bidang administrasi hukum umum.
