Mamuju — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim bersama jajaran menegaskan komitmennya untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Tahun 2026 ini. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Persiapan yang dihadiri seluruh Tim Kerja ZI di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulbar di ruang rapat oemar seno adji, (9/2).
Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hidayat Yasin, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum John Batara Manikallo, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Muh. Tahir.
Dalam arahannya, Saefur Rochim menekankan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan sekadar pemenuhan dokumen administratif, melainkan upaya menyeluruh untuk membangun budaya kerja berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Pembangunan Zona Integritas adalah komitmen bersama. Bukan hanya tugas tim kerja, tetapi tanggung jawab seluruh pegawai untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani,” tegas Saefur Rochim.
Rapat membahas sejumlah strategi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas yang selaras dengan agenda reformasi birokrasi. Fokus utama diarahkan pada penguatan integritas pegawai, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta evaluasi dan monitoring kinerja secara berkala dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, pimpinan juga menekankan pentingnya enam area perubahan sebagai pilar pembangunan ZI, mulai dari manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Selain itu, juga menyoroti perlunya inovasi pelayanan publik yang berdampak langsung kepada masyarakat, keterbukaan informasi publik melalui penguatan peran PPID, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kinerja organisasi. Setiap inovasi dan capaian kinerja diharapkan dapat dikomunikasikan secara aktif kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi.
Tim kerja Zona Integritas dibentuk dan diperkuat untuk menyusun dokumen perencanaan, melengkapi data dukung, serta mengawal pelaksanaan program ZI secara sistematis. Evaluasi internal, survei persepsi antikorupsi, serta monitoring kedisiplinan dan kinerja pegawai juga menjadi perhatian utama dalam rapat tersebut.
Saefur Rochim optimistis, dengan kolaborasi seluruh unsur dan komitmen pimpinan hingga pegawai, Kanwil Kemenkum Sulbar mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan memberikan pelayanan hukum yang semakin prima kepada masyarakat.
“Dengan kerja bersama, konsistensi, dan komitmen kuat, target WBBM bukan hal yang mustahil untuk kita raih,” pungkasnya.
