Mamuju, 5 Agustus 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat berkomitmen akan terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Hal itu disampaikan Kepala Bagian TU dan Umum saat mewakili Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto pada Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 Kementerian Hukum secara virtual di ruang Oemar Seno Aji
Menurut Kepala Bagian TU dan Umum pentingnya menjaga administrasi pengelolaan keuangan negara, sehingga dapat mendukung akuntabilitas dan transparansi tata kelola anggaran di lingkungan Kementerian Hukum.
Sementara itu, Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Ibu Sri Yusfini Yusuf dalam pelaksanaan evaluasi itu menekankan urgensi peningkatan akurasi dan kepatuhan dalam penyusunan laporan keuangan, serta perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil reviu dari Inspektorat Jenderal dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sejumlah hal juga disampaikan diantaranya untuk mengindari ketidaktepatan dalam klasifikasi akun pendapatan, seperti pendapatan dari sewa rumah dinas dan hasil lelang Barang Milik Negara (BMN).
“Serta diharapkan seluruh jajaran diharapkan agar menyelesaikan proses likuidasi dan pemenuhan laporan keuangan jika belum dilaksanakan”nya
Melalui evaluasi ini, seluruh satuan kerja diharapkan dapat segera mempercepat penyelesaian laporan keuangan likuidasi bagi satker yang telah berhenti beroperasi.
