Mamuju – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat melalui Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) melaksanakan Rapat Evaluasi dan Capaian Kinerja Pelayanan AHU Tahun 2026, Selasa (10/2/2026). Evaluasi itu dilaksanakan di Ruang Rapat Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sulbar.
Kegiatan ini merupakan tindaklanjut instruksi Kakanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim agar seluruh jajaran dapat berkontribusi dalam peningkatan layanan AHU di Sulawesi Barat.
Selaian itu, juga sebagai upaya penguatan evaluasi kinerja sekaligus persiapan implementasi program kerja Triwulan I Tahun 2026, guna meningkatkan kualitas pelayanan administrasi hukum umum kepada masyarakat di Sulawesi Barat.
Dalam pelaksanaan kegiatan itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sulbar, Hidayat, didampingi Kepala Bidang Pelayanan AHU, Wardi, berharap agar capaian kinerja Bidang Pelayanan AHU di Tahun 2026 ini dapat lebih baik dari tahun sebelumnya.
"Capaian itu, meliputi pelaksanaan sosialisasi layanan AHU kepada masyarakat, penanganan pengaduan masyarakat, serta pelaksanaan survei kepuasan masyarakat sebagai indikator utama dalam mengukur kualitas pelayanan publik di bidang administrasi hukum umum" lanjutnya
Selain evaluasi capaian kinerja, rapat juga membahas rencana kegiatan strategis Bidang Pelayanan AHU pada triwulan pertama tahun 2026. Fokus utama diarahkan pada kegiatan sosialisasi kenotariatan serta persiapan teknis dan administratif pelaksanaan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Calon Notaris Sulawesi Barat Tahun 2026, yang direncanakan akan dilaksanakan pada minggu terakhir Februari 2026.
Pemantapan persiapan pelantikan calon notaris meliputi koordinasi dengan instansi terkait, penyiapan kelengkapan administrasi, penetapan lokasi dan susunan acara, serta memastikan seluruh tahapan pelaksanaan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan.
Rapat juga menekankan pentingnya evaluasi komprehensif terhadap kinerja Bidang Pelayanan AHU selama periode berjalan, termasuk identifikasi kendala operasional yang dihadapi.
Selain itu, ditekankan pula perlunya penyiapan data yang akurat, valid, dan terintegrasi guna mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi layanan AHU di wilayah Sulawesi Barat.
