Mamuju — Dalam upaya memperkuat efektivitas pelaksanaan program kerja dan menghadapi masa transisi di awal Tahun Anggaran 2025, Divisi P3H Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat menggelar konsolidasi internal untuk mempercepat kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) dan mendorong optimalisasi realisasi anggaran.
Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah akseleratif yang ditempuh oleh jajaran Divisi P3H dalam rangka merespon tantangan masa transisi maupun dinamika penyesuaian beban kerja, terutama dalam menghadapi target penyerapan anggaran triwulan III yang dipatok minimal 75%.
Kepala Divisi P3H Sulbar, John Batara Manikallo, menegaskan pentingnya sinergi dan semangat kolaboratif di antara jajaran untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan berjalan sesuai timeline, baik dalam aspek teknis, administratif, maupun pelaporan.
"Penyerapan anggaran bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan bagaimana kita mengelola program secara efektif dan memberikan dampak nyata di Sulawesi Barat. Maka itu, kualitas SDM menjadi faktor kunci," ujar John Batara.
Dalam forum tersebut, dibahas pula strategi peningkatan kompetensi dan kedisiplinan pegawai serta penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala.
Langkah percepatan juga difokuskan pada sejumlah program prioritas seperti Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, IRH, Harmonisasi peraturan daerah, yang menjadi indikator penting dalam pengukuran kinerja Divisi P3H.
Melalui konsolidasi ini, Divisi P3H berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh kegiatan tepat waktu dengan prinsip akuntabilitas dan efisiensi, sekaligus menjaga kualitas pelaksanaan tugas demi tercapainya target kinerja Kemenkum secara menyeluruh di wilayah Sulawesi Barat.
Dengan semangat “Kinerja PASTI dan BerAKHLAK”, Divisi P3H Kemenkum Sulbar optimis dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, sekaligus menjaga kepercayaan publik yang profesional dan transparan, Ujar Kakanwil Kemenkum Sulbar Sunu Tedy Maranto.
