Kabar Kantor Wilayah

Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI

Produk Hukum Daerah Diharap Miliki Peran dan Berdaya Guna Bagi Masyarakat

WhatsApp_Image_2025-10-20_at_20.39.26_1.jpeg

Mamuju, 20 Oktober 2025 - Kepala Divisi P3H, John Batara Manikallo berharap agar memastikan norma dalam produk hukum dapat diimplementasikan dan berdaya guna bagi Masyarakat.

Hal itu disampaikannya saat mewakili Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto didampingi Koordinator Perancang Per UU pada pelaksanaan harmonisasi 4 Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene di ruang rapat Oemar Seno Adji.

4 Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene antara lain :
* Ranperda Kabupaten Mamuju tentang Badan Permusyawaratan Desa
* Rancangan Peraturan Bupati Mamuju tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum
* Ranperbup Majene tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
* Raperbup Majene Pencegahan dan Penanganan Pekerja Anak di Kabupaten Majene

Menurut Kadiv P3H bahwa produk hukum memegang peran penting dalam penguatan masyarakat, khususnya perlindungan anak, "Raperbup Majene, Pencegahan dan Penanganan Pekerja Anak di Kabupaten Majene diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan anak" sambungnya

Kemudian Ranperbup Majene tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan diharapkan menjadi dasar pembentukan Lembaga kemasyarakatan agar dapat menjadi sarana bagi masyarakat umum dalam berperan serta dalam pemerintahan

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Inspektur Kabupaten Mamuju, Sekertaris Dinas PMD Mamuju, perwakilan Bagian Hukum, dan seluruh perancang peraturan perundang-undangan, sementara dari pemerintah Daaerah Kabupaten Majene hadir secara virtual Asisten I setda Kabupaten Majene, Kabag Hukum, Kabag Pemerintahan, dan Kabid pada dinas Tenaga Kerja.

Hasil rapat pengharmonisasian, disepakati 3 Rancangan produk hukum dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya, sementara Ranperda tentang pencegahan perkerja anak kabupaten Majene dikembalikan untuk dilakukan perbaikan karena beberapa poin yang wajib diatur namun tidak dimasukkan dalam bagian rancangan Perda tersebut.

“Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak”

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KemenkumSulbar
#KanwilKemenkumSulbar
#Setahunberdampak

logo besar kuning
 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PROVINSI SULAWESI BARAT
PikPng.com school icon png 2780725   Jl. KH. Abdul Malik Pattana Endeng, Komp. Perkantoran Gubernur, Rangas, Mamuju
PikPng.com phone icon png 604605   085121343904
PikPng.com email png 581646  
   

     

    facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   Youtube kemenkumham  
    logo besar kuning
     
    KANWIL KEMENKUMHAM
    PROVINSI SULAWESI BARAT


        instagram kemenkumham   Youtube kemenkumham

      Jl. KH. Abdul Malik Pattana Endeng, Komp. Perkantoran Gubernur, Rangas, Mamuju
      085121343904
    PikPng.com email png 581646   kemenkumsulbar@gmail.com

    Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
    Kemenkumham RI