Rakor Pengendalian Kinerja Kemenkum 2025 Hasilkan Sejumlah Kesepakatan

DEPOK – (31 Juli 2025) – Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Kementerian Hukum (Kemenkum) Tahun 2025 yang digelar di BPSDM Hukum hari ini memasuki hari ketiga.
Pelaksanaan
rakor di hari ketiga ini menghasilkan sejumlah kesepakatan. Kesepakatan ini menjadi upaya strategi untuk mendorong percepatan kinerja di seluruh jajaran Kementerian Hukum. Hasil pelaksanaan Rakor Pengendalian Kinerja Semester I Kemenkum Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pelaksanaan kinerja kebijakan dan langkah-langkah strategi yang komprehensif, guna memastikan peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja Kemenkum secara berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan berbagai unit kerja Kemenkum dari seluruh wilayah, menunjukkan komitmen bersama untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan. Sunu Tedy Maranto, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulbar, yang memimpin Komisi I (B) Dukungan Manajemen. Komisi ini fokus pada pembahasan strategi terkait Sumber Daya Manusia (SDM), Hubungan Kerja Sama (Hukerma), Urusan Umum, dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin). Komisi ini menghasilkan 9 (sembilan) rekomendasi Capaian Kinerja dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen internal Kemenkum. Sementara itu, Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Kadiv Yankum), tergabung dalam Komisi III (B) membahas Pelayanan Hukum (Kekayaan Intelektual). Isu-isu terkait pendaftaran, perlindungan, dan penegakan kekayaan intelektual menjadi fokus utama, mengingat mengingat hal yang sangat penting dalam mendukung iklim investasi dan kreativitas di Indonesia. Sementara itu, John Batara Manikallo, Kepala Divisi P3H, tergabung dalam Komisi II (B). Komisi ini secara spesifik membahas mengenai Pembinaan Hukum, yang mencakup berbagai upaya pembentukan regulasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta pendidikan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Ramli , Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, turut berkontribusi sebagai anggota Komisi I (A) Dukungan Manajemen. Komisi ini memiliki fokus pembahasan yang berbeda dari Komisi I (B), yang membahas Perencanaan, Barang Milik Negara (BMN), dan Keuangan. Hal ini menunjukkan pentingnya sinergi antara aspek perencanaan, pengelolaan aset, dan anggaran dalam mendukung kinerja Kemenkum secara keseluruhan. ‎ ‎