Kabar Kantor Wilayah

Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI

Tim MPDN Lakukan Pemeriksaan Protokol Notaris di Pasangkayu

WhatsApp_Image_2025-12-03_at_14.27.43.jpeg

Pasangkayu, 3 Desember 2025 - Tim Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) melakukan pemeriksaan protokol sejumlah notaris di Kabupaten Pasangkayu.

Menurut Ketua MPDN Kabupaten Pasangkayu, yang juga menjabat sebagai Kabid KI Kanwil Kemenkum Sulbar, Juani mengatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukannya bertujuan memastikan pengelolaan Protokol Notaris telah sesuai dengan ketentuan UU Jabatan Notaris, "termasuk aspek kelengkapan, penataan minuta akta, daftar akta, buku repertorium, serta standar penyimpanan dan keamanan dokumen" ujar Juani mewakili Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto

Dalam pelaksanaan kegiatan itu juga, tim melakukan verifikasi administrasi, peninjauan fisik minuta akta, pencocokan data pencatatan, serta memastikan kesesuaian prosedur pelaksanaan tugas jabatan notaris dengan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan kepatuhan regulasi.

Dari hasil pemeriksaan, Tim MPDN menemukan beberapa kekurangan yang disebabkan kurangnya kehati-hatian dalam penulisan, khususnya pada bagian minuta akta. Tim memberikan rekomendasi agar Notaris meningkatkan pengawasan terhadap staf agar kesalahan administratif tidak berulang.

logo besar kuning
 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PROVINSI SULAWESI BARAT
PikPng.com school icon png 2780725   Jl. KH. Abdul Malik Pattana Endeng, Komp. Perkantoran Gubernur, Rangas, Mamuju
PikPng.com phone icon png 604605   085121343904
PikPng.com email png 581646  
   

     

    facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   Youtube kemenkumham  
    logo besar kuning
     
    KANWIL KEMENKUMHAM
    PROVINSI SULAWESI BARAT


        instagram kemenkumham   Youtube kemenkumham

      Jl. KH. Abdul Malik Pattana Endeng, Komp. Perkantoran Gubernur, Rangas, Mamuju
      085121343904
    PikPng.com email png 581646   kemenkumsulbar@gmail.com

    Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
    Kemenkumham RI