MAMUJU – Dalam upaya memperkuat akuntabilitas dan tertib administrasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat mengikuti kegiatan Pendampingan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pencatatan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Tahun Anggaran 2025, Rabu (24/12).
Kegiatan yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting ini diikuti oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Sudarsono, mewakili Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto beserta jafung Pengelola PBJ dan staf PPK di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat.
Dalam kegiatan itu, Kepala Bagian PBJ dan Tata Usaha, Hestu Purwestri menekankan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah untuk menciptakan keseragaman pemahaman dalam pencatatan realisasi PBJ pada setiap satuan Kementerian Hukum.
Narasumber dari Biro BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum memaparkan enam indikator utama yang menjadi tolok ukur keberhasilan pencatatan, di antaranya:
1.SiRUP: Kesesuaian nilai perencanaan dengan realisasi belanja.
2.E-Purchasing & Toko Daring: Pemanfaatan platform elektronik secara optimal.
3.E-Kontrak & E-Tendering: Ketajaman pencatatan paket transaksional dan metode tender.
4.Non E-Tendering: Validitas data untuk Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung.
PPK Kanwil Kemenkum Sulbar, Sudarsono, menyampaikan bahwa bimbingan teknis ini sangat bermanfaat dalam memberikan panduan praktis bagi tim di lapangan.
"Sinergi antara UKPBJ Kemenkum dengan pelaksana di wilayah sangat penting. Dengan pemahaman yang lebih dalam mengenai indikator pencatatan ini, kami optimis pengelolaan pengadaan di Sulawesi Barat akan semakin akuntabel dan transparan," ungkap Sudarsono.
Melalui bimbingan ini, diharapkan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Hukum dapat berjalan secara efektif, mendukung pencapaian target kinerja organisasi, serta memenuhi standar audit yang berlaku.
