Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan tahun 2024. Capaian ini merupakan yang ke-16 kali secara berturut-turut sejak tahun 2009, sekaligus menjadi capaian terakhir Kemenkumham sebelum bertransformasi menjadi tiga kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Capaian ini sekaligus menjadi capaian terakhir opini WTP Kementerian Hukum dan HAM sebelum bertransformasi menjadi tiga kementerian, sehingga menjadi penutup yang baik bagi perjalanan panjang tata kelola keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Hukum dan HAM,” ujar Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Jumat (03/10/2025).

Menurut Supratman, pemeriksaan dari BPK menolong kementerian dan lembaga dalam pengelolaan keuangan negara agar transparan dan dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Proses ini merupakan bentuk pengendalian untuk menjamin anggaran publik digunakan secara bertanggung jawab.

“Pemeriksaan BPK RI memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara telah dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang baik, efektif dan efisien, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Supratman.

“Pemeriksaan laporan keuangan merupakan bentuk pengendalian demokratis yang menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik, serta menjadi sarana perbaikan berkelanjutan atas sistem birokrasi dan pengelolaan keuangan publik,” tambahnya.

Supratman mengatakan bahwa salah satu tugas penting pasca pemisahan kementerian adalah proses likuidasi eks satuan kerja Kemenkumham. Dari total 1.167 satuan kerja (satker), telah selesai proses likuidasi sebanyak 1.020 satker hingga 2 Oktober 2025. Sehingga, masih terdapat 147 satker yang belum dilikuidasi. Oleh karena itu, Supratman mengajak ketiga kementerian untuk meningkatkan sinergi dan komitmen agar proses likuidasi dapat diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku.

“Salah satu tugas penting terkait penyelesaian administratif dan akuntabilitas keuangan yang perlu kita lakukan bersama adalah melaksanakan proses likuidasi eks satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM serta menyusun dan menyampaikan laporan keuangan likuidasi sebagai bentuk penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing,” kata Menteri kelahiran Sulawesi Selatan ini.

Supratman juga mengajak ketiga kementerian untuk senantiasa menindaklanjuti rekomendasi atas temuan-temuan dari BPK agar tidak menjadi temuan berulang di masa-masa mendatang. Baginya, rekomendasi BPK dapat dijadikan panduan dalam perbaikan tata kelola keuangan negara. Ia menyatakan bahwa seluruh rekomendasi bagi Kementerian Hukum pasti akan ditindaklanjuti.

“Seluruh langkah tindak lanjut agar dilakukan secara konsisten, berbasis data, dan terintegrasi dalam sistem pengawasan internal, agar tidak menjadi temuan berulang di masa yang akan datang. Khusus di Kementerian Hukum, kami sampaikan bahwa semua rekomendasi pasti akan ditindaklanjuti,” ucapnya.

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, memberikan apresiasi atas capaian opini WTP Kemenkumham yang ke-16 tersebut. Nyoman juga melaporkan bahwa Kementerian Hukum telah menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK sebanyak 91,39%, serta sebesar 92,16% telah diselesaikan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang Bapak, Ibu (Kemenkumham) kelola, sudah memenuhi unsur-unsur untuk mendapat predikat WTP. Ini yang ke-16 berturut-turut dan terbanyak di Republik Indonesia,” ungkapnya.

Untuk diketahui, pada tahun anggaran 2024, Kemenkumham masih diperiksa sebagai satu kementerian. Mulai tahun anggaran 2025, masing-masing kementerian telah memulai pelaksanaan tugas dan fungsi secara mandiri, termasuk dalam penyusunan laporan keuangannya.

“Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak”

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KemenkumSulbar
#KanwilKemenkumSulbar
#Setahunberdampak

Mamuju, 3 Oktober 2025 - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Sunu Tedy Maranto Bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hidayat Yasin, Kadiv P3H, John Batara Manikallo dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Ramli dan Jajaran menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 secara virtual.

Dalam pelaksanaan kegiatan itu dilaksanakan Penyerahan LHP BPK atas laporan Keuangan Tahun 2024 dan penyerahan Piagam penghargaan atas kesesuaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) kepada Itjen Kemenkum (91,39%) dan Itjen IMIPAS (92,16%).

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPK RI atas "hadiah terindah" atas Raihan WTP ke-16.

"Capaian WTP adalah prestasi seluruh Sumber Daya mulai dari SDM sampai dengan Keuangan dan BMN, dan capaian ini bukan hanya prestasi Menteri" sambungnya

Sebelumnya, laporan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum menyoroti tantangan likuidasi 1.167 Satuan Kerja menjadi tiga entitas Kementerian baru dan masalah penggunaan bersama BMN antar Kementerian baru hingga Desember 2025.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama sambutan Pimpinan I BPK RI. menekankan Good Governance dan akuntabilitas adalah motor penggerak visi Indonesia Emas 2045.

“Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak”

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KemenkumSulbar
#KanwilKemenkumSulbar
#Setahunberdampak

Mamuju - Kepala Divisi P3H Kanwil Kemenkum Sulbar, John Batara Manikallo mewakili Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto bersama jajaran menghadiri Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Pelaksanaan kegiatan itu diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten secara virtual yang terpusat di Auditorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang
‎
Wakil Menteri Hukum R.I. Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, dalam kesempatan itu menyebut bahwa penyelenggaran kegiatan itu penting dalam memberikan edukasi masyarakat tentang KUHP baru.

"Yang sebelumnya merupakan sistem hukum pidana warisan kolonial Belanda" lanjut Wamen

Selain itu, Wamen Hiariej menilai melalui pelaksanaan kegiatan tersebut juga dalam rangka memperkenalkan paradigma baru KUHP Nasional yang berakar pada nilai-nilai luhur bangsa.
‎
‎Salah satu hal ditonjolkan dalam KUHP baru yaitu KUHP lebih humanis dan beberapa hal penting lainnya diantaranya, Hakim dalam memutuskan memilih hukuman yg paling ringan, Penjara 5 tahun keatas untuk tindak pidana yang dianggap serius dan keadilan restoratif justice diutamakan tetapi harus persetujuan korban jika tidak setuju maka peradilan berjalan seperti biasa.
‎
Dengan adanya KUHP Baru  diharapkan mampu menguatkan Institusi/lembaga Hukum mulai dari Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Lapas/ Bapas.
‎

“Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak”

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KemenkumSulbar
#KanwilKemenkumSulbar
#Setahunberdampak

Mamuju, 3 Oktober 2025 - Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hidayat menyebut akan menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah dilaksanakan bersama STAIN Majene melalui pencatatan Hak cipta bagi Mahasiswa/i dan Dosen.

Hal itu disampaikannya pada sosialisasi yang diselenggarakan secara virtual yang terpusat di Ruang Rapat Oemar Seno Adji Kanwil Kemenkum Sulbar

Selain itu, ia menekankan pentingnya pendaftaran Hak Cipta bagi para wisudawan maupun dosen STAIN Majene.

" Hal ini dilakukan juga dalam rangka mendukung Tahun Tematik Hak Cipta dan Desain Industri yang dicanangkan DJKI" lanjutnya yang juga mewakili Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto

Selain itu, Kadiv Yankum menambahkan bahwa Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat berinisiatif akan melakukan pencatatan Hak Cipta Serentak dengan di salah satu Universitas Negeri di Majene tersebut

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama tersebut, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Juani menjelaskan mekanisme pembayaran PNBP melalui kode billing serta menegaskan urgensi surat pernyataan originalitas dalam proses pencatatan Hak Cipta.

Selain itu juga dipaparkan mekanisme pencatatan Hak Cipta beserta dokumen-dokumen persyaratan yang harus dipenuhi.

Juani juga berharap melalui penyelenggaraan kegiatan tersebut dapat mendukung target capaian DJKI dalam pendaftaran Hak Cipta dalam mensukseskan program Tahun Tematik Hak Cipta dan Desain Industri.

Pelaksanaan kegiatan itu dihadiri oleh Waka III STAIN Majene Abd. Rahman, bersama sejumlah calon Wisudawan/ti

“Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak”

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KemenkumSulbar
#KanwilKemenkumSulbar
#Setahunberdampak

Mamuju - Kepala Divisi P3H, John Batara Manikallo menerima kunjungan koordinasi Bagian Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di ruang kerjanya.

Kunjungan koordinasi tersebut dilaksanakn oleh Kabag Bantuan Hukum, Nuryani beserta Operator Bantuan Hukum Pemprov Sulawesi Barat.

Menurut John Batara Manikallo, koordinasi tersebut dalam rangka menyelaraskan standar Layanan Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dengan Standar Layanan yang dilaksanakan oleh Bagian Bantuan Hukum Pemprov Sulawesi Barat. (3/10)

Standar layanan itu masing - masing mengacu kepada Permenkumham nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum, dan untuk Standar Layanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengacu kepada Perda Nomor 5 Tahun 2025 tentang Bantuan Hukum.

"Kedua regulasi tersebut memiliki tujuan yang sama untuk memberikan pelayanan Prima, kepada masyarakat dalam hal Pemberian Bantuan Hukum Cuma- cuma bagi masyarakat kurang mampu yang ada di Sulawesi Barat" sambung Kadiv P3H mewakili Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto

Lebih lanjut John Batara menilai Kantor Wilayah Kemenkum Sulbar akan terus membuka ruang untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dengan Stakeholder terkait optimalisasi Pemberian Bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu

“Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak”

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KemenkumSulbar
#KanwilKemenkumSulbar
#Setahunberdampak