Mamuju, 21 November 2025 - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat menghadiri Sosialisasi pelaksanaan Verifikasi Substantif Terhadap Transaksi Perubahan Data Perseroan Terbatas.

Pelaksanaan kegiatan itu dihadiri oleh Kabid Pelayanan AHU, Wardi mewakili Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto secara virtual.

Menurut Wardi, kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi perubahan Perseroan Terbatas (PT) yang mencakup perubahan data direksi/komisaris, peralihan saham, dan pergantian nama pemegang saham, telah sesuai dengan jenis transaksi dan dokumen pendukung yang diunggah.

Selain itu, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya perbaikan sistem untuk menjamin akurasi, kepercayaan, dan representasi kondisi hukum yang sesungguhnya dari data yang tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

Sementara itu, Direktur Badan Usaha, Andi Taletting Langi menekankan bahwa manfaat dari verifikasi subtantif adalah untuk meningkatkan kepercayaan public dan investor terhadap data Badan Hukum di Indonesia.

Ia juga menyampaikan harapan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, pentingnya kebijakan pemeriksaan atau verifikasi terhadap beberapa jenis layanan perseroan "yang sangat penting dilakukan sebagai upaya preventif untuk pelaku usaha dan Kementerian Hukum RI" lanjutnya

Dalam sesi diskusi, lebih berfokus pada mekanisme Verifikasi Subtantif pada Badan Hukum.

Hal ini dilatar belakangi oleh banyaknya temuan ketidaksesuaian data yang diajukan oleh Notaris seperti kasus Transaksi perubahan ganti nama pemegang saham diikutsertakan dalam transaksi peralihan saham, sementara akta perubahan tidak terdapat agenda perubahan ganti nama pemegang saham.

Mamuju, 20 November 2025 - Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto didampingi Kadiv P3H, John Batara Manikallo bersama sejumlah jajaran menghadiri webinar nasional yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau.

Pelaksanan kegiatan itu dihadiri secara virtual di ruang Rapat Oemar Seno adji.

Pelaksanan kegiatan itu dengan tema "KUHP Baru Semangat Baru untuk Indonesia : Strategi Pengaturan Tindak Pidana dalam Peraturan Daerah".

Dalam kesempatan itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menyampaikan bahwa pembaruan KUHP membawa misi besar rekodifikasi, demokratisasi, dan harmonisasi hukum.

Namun, pemahaman masyarakat atas perubahan tersebut masih beragam sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih luas dan terarah agar tidak terjadi multiinterpretasi dalam implementasi di lapangan.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum RI, Bapak Edward Omar Syarief Hiariej menyambut baik kegiatan yang diinisiasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau.

Ia mengatakan bahwa KUHP baru ini penting diketahui oleh masyarakat karena akan mengubah paradigma hukum pidana yang selama 80 tahun berlaku berorientasi pada keadilan retributif yang mana menggunakan hukum pidana sebagai ajang balas dendam,

"kemudian berubah mengikuti hukum pidana modern yaitu keadilan korektif, keadilan rehabilitatif, dan keadilan restoratif" sambung Wamen

Mamuju, 20 November 2025 - Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto didampingi Kadiv P3H, John Batara Manikallo bersama sejumlah jajaran menghadiri Penutupan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2025 secara virtual di ruang Oemar Seno aji.

Kegiatan itu diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Sulawesi Utara.

Kepala BPSDM Hukum yg diwakili oleh Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, Mutia Farida dalam kesempatan itu mengatakan bahwa pelatihan dasar ini bukan sekedar formalitas,

"tetapi merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter dan Profesionalisme ASN Muda di Kementerian Hukum" sambungnya

Ia juga menekankan bahwa BPSDM Hukum sebagai "Kampus Pengayoman Pancasila" tidak hanya mempersiapkan kompetensi teknis ASN tetapi juga menanamkan nilai-nilai luhur pancasila dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari-hari.

Mamuju, 20 November 2025 - Kadiv P3H, John Batara Manikallo mengharapkan pelaksanaan harmonisasi produk hukum di daerah dibentuk sesuai dengan kewenangan.

Hal itu disampaikannya saat memimpin Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan konsepsi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Mamuju mewakili Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto di Ruang Rapat Baharudin Lopa.

John Batara meminta agar penyusunan produk hukum tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, "Sehingga tidak menjadi penghambat layanan kepada masyarakat" sambungnya didampingi oleh koordinator perancangan peraturan perundang-undangan

Sebanyak 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Mamuju yang diharmonisasi yakni :
- Rancangan Peraturan Bupati Mamuju tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
- Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
- Rancangan Peraturan Bupati Mamuju tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Standar Harga dan Analisis Standar Belanja Tahun 2025
- Rancangan Peraturan Bupati Mamuju tentang Standar Harga dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026

Pelaksanaan pengharmonisasian tersebut menetapkan bahwa keempat Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Mamuju dinyatakan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Mamuju, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Mamuju, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Mamuju, Kepala Baperida Kabupaten Mamuju, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Dearah Kabupaten Mamuju, perwakilan OPD pemrakarsa terkait, perwakilan Biro Hukum Provinsi Sulbar, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Semarang - Kementerian Hukum kembali mencatat pencapaian penting dalam perluasan akses keadilan bagi masyarakat. Pada Rabu (19/11/2025), Provinsi Jawa Tengah resmi mencapai 100 persen pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan, sebanyak 8.563 Posbankum. Capaian ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menghadirkan layanan hukum yang cepat, mudah, dan dekat, selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa hukum adalah jaminan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam kegiatan yang berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, menyampaikan bahwa Jawa Tengah merupakan provinsi yang kaya tradisi dan budaya, namun sekaligus menghadapi dinamika sosial serta tantangan geografis yang membutuhkan pendekatan layanan hukum yang lebih inklusif.

“Masyarakat tidak hanya membutuhkan kepastian hukum di atas kertas, tetapi akses keadilan yang nyata yang cepat, mudah dan dekat,” tegas Supratman. Ia menekankan bahwa berbagai persoalan di tingkat desa dapat diselesaikan secara damai melalui mekanisme musyawarah dan mufakat, dan kehadiran Posbankum menjadi alat yang efektif untuk mewujudkan hal tersebut.

Menurutnya, Posbankum adalah jawaban konkret negara dalam mewujudkan keadilan substantif. “Bapak Presiden selalu mengingatkan bahwa hukum adalah jaminan keadilan, dan keadilan bukan hanya hak warga negara, tetapi tuntutan moral setiap warga negara. Posbankum adalah wujud nyata dari visi tersebut, menjadi garda terdepan layanan hukum di desa dan kelurahan,” jelasnya.

Capaian Jawa Tengah ini juga mendukung komitmen Indonesia pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-16, terutama target 16.3 mengenai jaminan akses keadilan bagi semua. Dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Koalisi Akses Keadilan di Madrid pada 11 November 2025, Indonesia kembali menyampaikan keberhasilan model Posbankum sebagai praktik baik yang efektif dalam memperluas layanan hukum hingga tingkat masyarakat paling bawah.

Jawa Tengah saat ini memiliki 58 Pemberi Bantuan Hukum (PBH) terakreditasi di 27 kabupaten/kota. Dengan terbentuknya 8.563 Posbankum di provinsi ini, jumlah Posbankum secara nasional meningkat menjadi 70.115 atau setara 83,51 persen dari total 83.953 desa/kelurahan di Indonesia.

Posbankum berfungsi sebagai pintu pertama layanan hukum bagi masyarakat, mulai dari informasi dan konsultasi hukum, mediasi sengketa oleh paralegal dan kepala desa/lurah sebagai juru damai, hingga rujukan advokat pro bono maupun melalui PBH. Mekanisme ini memperkuat ekosistem bantuan hukum, karena kasus-kasus sederhana dapat diselesaikan langsung di tingkat lokal, sehingga hanya perkara kompleks yang dirujuk ke PBH.

Data aplikasi Pelaporan Layanan Posbankum menunjukkan bahwa lebih dari 2.500 permasalahan hukum telah ditangani di Jawa Tengah. Isu yang paling sering muncul meliputi sengketa tanah, kamtibmas, penganiayaan, pencurian, hutang-piutang, KDRT, waris, perlindungan anak, dan perkawinan.

Sebagai bentuk apresiasi, Rekor MURI diberikan kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Tengah atas capaian sebagai provinsi dengan jumlah Posbankum terbanyak di Indonesia.

“Terima kasih kepada seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, organisasi PBH, para paralegal, kepala desa dan lurah, serta masyarakat yang telah mendukung implementasi Posbankum. Dengan Posbankum yang kini hadir di seluruh desa dan kelurahan Jawa Tengah, kita memastikan bahwa akses keadilan bukan hanya slogan, tetapi layanan nyata yang dapat dirasakan seluruh masyarakat,” ujar Supratman.

Capaian 100 persen ini menjadi tonggak penting hadirnya negara hingga ke tingkat paling dekat dengan masyarakat, sekaligus meneguhkan komitmen pemerintah dalam membangun keadilan yang inklusif, substantif, dan berorientasi pada kebutuhan rakyat.

Duta Posbankum, Sherly Tjoanda Laos, mengapresiasi keberhasilan pembentukan 8.653 Posbankum di Jawa Tengah yang menurutnya hanya terwujud berkat sinergi banyak pihak. Ia menilai kehadiran Posbankum menjadi ruang aman bagi masyarakat sekaligus mematahkan anggapan bahwa hukum itu rumit. “Banyak orang bilang hukum itu ribet, tapi Posbankum membuatnya lebih humanis dan menjadi pintu pertama menuju keadilan,” ujarnya. Sherly juga menegaskan bahwa hukum harus tetap berpihak pada keadilan. “Hukum adalah jalan, keadilan tujuannya. Tanpa keadilan, hukum hanya tulisan di atas kertas,” katanya.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyebut pendampingan hukum dulu hanya tersedia di kota besar sehingga warga harus menempuh jarak jauh. “Dengan adanya Posbankum, keadilan kini lebih merata dan mudah diakses,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya mendorong masyarakat untuk berani mengadu. “Kami bersama seluruh pihak akan terus memberi edukasi agar warga mau menyampaikan permasalahan hukumnya,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo, menyebut dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangat menentukan dalam percepatan pembentukan Posbankum. “Pembentukan Posbankum di Jawa Tengah mendapat dukungan besar dari Gubernur melalui nota kesepakatan sinergi,” ujarnya. Ia menambahkan, nota kesepakatan tersebut menjadi dasar bersama dalam membentuk Posbankum di seluruh desa dan kelurahan di Jawa Tengah.