Mamuju – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat, Sunu Tedy Maranto, didampingi Kadiv P3H, John Batara Manikallo memimpin langsung kegiatan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Barat tentang Manajemen Risiko Pemerintah Daerah. Kegiatan ini berlangsung pada hari ini, Selasa, 20 Mei 2025, di Ruang Rapat Baharuddin Lopa Kanwil Kemenkum Sulbar
Menurut Sunu Tedy Maranto, Pengharmonisasian Rancangan Pergub ini merupakan tahapan krusial dalam pembentukan peraturan daerah, memastikan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta mengakomodasi kepentingan masyarakat dan visi misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

“Untuk itu pentingnya kecermatan dan ketelitian dalam penyusunan Pergub Manajemen Risiko ini. Sehingga, peraturan ini diharapkan mampu memenuhi harapan seluruh masyarakat dan mendukung pembangunan daerah ke depan" lanjutnya
Kakanwil juga menilai, seluruh produk hukum daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta harus benar-benar memberikan manfaat dan nilai positif
Lebih lanjut, Kakanwil mengingatkan agar seluruh pihak dapat meminimalisir kesalahan dalam penyusunan produk hukum ini "Jangan sampai terjadi persoalan di kemudian hari karena kelemahan dalam aturan yang kita bentuk," imbuhnya.
Kegiatan pengharmonisasian ini juga dihadiri oleh Sekretaris Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Biro Hukum Provinsi Sulawesi Barat, serta para Perancang Peraturan Perundang-undangan.
Pengharmonisasian ini menunjukkan komitmen Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat dalam mendukung Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.

Mamuju, Sulawesi Barat – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Barat melaksanakan upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-117 pada hari ini, Selasa, 20 Mei 2025,
Upacara yang berlangsung di halaman kantor wilayah Kemenkum Sulbar itu diikuti oleh seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi (Pimti) dan jajaran pegawai Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum Sulawesi Barat, Sunu Tedy Maranto, bertindak sebagai Inspektur Upacara. Dalam amanatnya, Kakanwil membacakan sambutan tertulis dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Meutya Viada Hafid.

Dalam sambutan tersebut, ditekankan bahwa peringatan Hari Kebangkitan Nasional bukan sekadar mengenang tanggal bersejarah, melainkan momentum untuk membuka kembali semangat persatuan dan kesadaran akan kekuatan bangsa.
“Lahirnya Budi Utomo 117 tahun lalu menjadi tonggak awal keyakinan bahwa kemajuan bangsa hanya dapat dicapai dengan mengandalkan kekuatan sendiri” sambung Kakanwil Sunu Tedy Maranto
Kakanwil menyampaikan bahwa kebangkitan adalah sebuah ikhtiar yang berkelanjutan, terutama dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks seperti disrupsi teknologi, ketegangan geopolitik, krisis pangan global, dan ancaman kedaulatan digital.
"Di tengah polarisasi dunia, Indonesia mengambil posisi sebagai trusted partner - bebas dalam menentukan kepentingan nasional, dan aktif membangun dialog yang produktif dengan berbagai pihak," lanjut Kakanwil membacakan sambutan seragam tersebut
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa berbagai upaya pemerintah dalam 150 hari berfokus pada hal-hal mendasar seperti Program Makan Bergizi Gratis, layanan pemeriksaan kesehatan gratis, pembentukan Danantara Investment Agency, percepatan pusat pelatihan vokasi dan talenta digital, serta penguatan pelindungan sosial di ruang digital melalui PP TUNAS.
"Seluruh upaya ini berpulang pada satu tujuan besar: membangun masa depan yang tidak hanya lebih maju, tetapi benar-benar berpihak pada rakyat. Dalam momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini, kita meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa dengan Asta Cita sebagai kompas utama," ucapnya
Lebih Jauh, Kakanwil Sunu Tedy Maranto mengajak seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat untuk terus menjaga semangat kebangkitan dengan bekerja secara profesional dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Mamuju - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat (Kanwil Kemenkum Sulbar) melaksanakan Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Sulawesi Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Kegiatan ini berlangsung pada hari Senin, 19 Mei 2025, di Aula Rapat Baharuddin Lopa, Kanwil Kemenkum Sulbar.

Kepala Divisi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H) Kanwil Kemenkum Sulbar, John Batara Manikallo dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa RPJMD sebagai dokumen perencanaan strategis lima tahunan memerlukan penyusunan yang cermat, partisipatif, dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Menurutnya, proses harmonisasi ini dipandang sebagai bagian krusial dalam pembentukan peraturan daerah untuk menyempurnakan substansi Ranperda agar memiliki kejelasan norma, keselarasan struktur hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Ini adalah bentuk nyata komitmen kita bersama dalam menciptakan produk hukum daerah yang berkualitas dan berdaya guna," ujarnya

Lebih lanjut, disampaikan bahwa Kementerian Hukum melalui Kantor Wilayah berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan dan fasilitasi dalam pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas. Keyakinan bahwa hukum yang baik akan menjadi fondasi bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan turut ditekankan.

Apresiasi juga disampaikan atas sinergi yang telah terjalin antara Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun RPJMD ini.

Diharapkan, kegiatan harmonisasi ini akan menghasilkan rumusan yang tidak hanya sesuai secara normatif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah Sulawesi Barat dalam lima tahun mendatang.

Kegiatan harmonisasi ini dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, serta berbagai pemangku kepentingan terkait lainnya.

Diharapkan, Ranperda RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029 dapat segera disahkan dan diimplementasikan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik, ujar Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto.

MAMUJU - Kepala Divisi P3H Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat (Kanwil Kemenkum Sulbar), John Batara Manikallo, mewakili Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto menghadiri acara Wisuda Daerah Universitas Terbuka (UT) Majene Periode I Tahun 2025. Acara tersebut berlangsung pada hari Senin, 19 Mei 2025, di Grand Maleo Hotel & Convention Mamuju.

Menurut John Batara Manikallo, kehadirian Kanwil Kemenkum Sulbar dalam kegiatan itu merupakan bentuk dukungan dan sinergi antara Kanwil Kemenkumham Sulbar dengan institusi pendidikan tinggi dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas.

“Sehingga diharapkan dapat mempererat hubungan baik antara instansi pemerintah dengan lembaga pendidikan, serta memotivasi para lulusan untuk terus berkontribusi bagi pembangunan daerah dan bangsa” lanjutnya

Acara wisuda tersebut dibuka secara resmi oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UT, Dr. Maerani, S.E., M.Si., mewakili Rektor UT.

Sebanyak 490 wisudawan dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Diploma, Sarjana, hingga Pascasarjana UT Majene, mengikuti prosesi khidmat tersebut.

Dalam acara itu, Dekan FEB UT melakukan pengukuhan terhadap para wisudawan. Selain itu, ditetapkan pula tiga lulusan terbaik dari jenjang Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana yang berasal dari Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Mamuju.

Turut hadir dalam kesempatan itu, Bupati Mamuju, Wakil Bupati Majene, dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat.

Sulawesi Barat – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat (Kanwil Kemenkum Sulbar) bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mitra Madani Sulbar menggelar kegiatan Penyuluhan Hukum di Kantor Desa Bakka-Bakka,16/Mei/2025.
Pelaksanaan kegiatan itu bertujuan untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta mendorong pembentukan Pos Bantuan Hukum di tingkat desa/kelurahan.
Penyuluhan Hukum ini merupakan upaya proaktif untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan permasalahan hukum.
Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajibannya serta memiliki akses yang lebih mudah terhadap keadilan dan layanan Bantuan Hukum gratis.
Kepala Desa Bakka-Bakka, Sudirman, dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kanwil Kemenkum Sulbar atas pelaksanaan kegiatan itu.
Narasumber dalam kegiatan itu yakni Direktur LBH Mitra Madani Sulbar, Amin Sangga, memberikan pemahaman pentingnya kesadaran hukum dan mekanisme untuk mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Selain itu, dibahas pula mengenai pembentukan Pos Bantuan Hukum di tingkat desa sebagai garda terdepan dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat.
Menurutnya, kegiatan ini penting untuk menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat dan memastikan masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum dapat memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Hal ini sejalan dengan harapan Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto agar bantuan hukum cuma-cuma dari pemerintah ini agar diberikan akses yang seluas-luasnya bagi Masyarakat.
"Pembentukan Pos Bantuan Hukum di tingkat desa akan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan bantuan hukum dan diharapkan dapat mencegah permasalahan hukum yang ringan agar tidak berlanjut ke pengadilan," sambungnya