Mamuju - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Sunu Tedy Maranto mengunjungi Kantor Gubernur Sulbar untuk bertemu dengan Pj. Gubernur Sulawesi Barat dalam rangka silaturahmi, perkenalan serta meningkatkan hubungan baik antara Pemprov Sulbar dengan Kanwil Kemenkum Sulbar yang selama ini sudah terjalin dengan baik.
Ha itu disampaikannya saat melakukan audiensi dengan Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin di ruang kerja Gubernur Sulbar. (5/1)
Kakanwil Kemenkum Sulbar didampingi oleh Kadiv Pelayanan Hukum, Hidayat, Kabid Pelayanan AHU, Wardi, Kabid Pelayanan KI, Juani, Kabag TU dan Umum, Ramli, Kabag PH, Jawaruddin, Perancang Peraturan Perundang-Undangan, dan Kasubbag HRBTI, Muh. Kasim diterima oleh Pj Gubernur Sulbar yang didampingi oleh Pj Sekda Prov Sulbar Amujib.
Selain itu, Kakanwil juga menyampaikan kepada Pj Gubernur Sulbar bahwa seiring dengan kebijakan Pemerintahan baru ini yaitu penataan organisasi Kementerian Negara, Kementerian Hukum dan HAM dibagi menjadi tuga Kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Kementerian HAM.
Kakanwil Kemenkum Sulbar juga menyampaikan tugas pokok fungsi peran Kemenkum saat ini serta menegaskan kembali komitmen jajaran Kanwil Kemenkum Sulbar dalam menjalin sinergi yang kuat dengan Pemerintah Provinsi Sulbar untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Sulbar .
“Dengan sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi bisa terus memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat khususnya dibidang pelayanan hukum, pembinaan hukum dan harmonisasi regulasi daerah” ujar Sunu
Sebagai salah seorang Kakanwil pada institusi di bawah kepemimpinan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas itu menjelaskan pelayanan yang diberikan antara lain pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan di daerah, pembentukan desa sadar hukum, Kekayaan Intelektual, dan Administrasi Hukum Umum termasuk kenotariatan.
Pj Gubernur Sulbar menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan dari jajaran Kanwil Kemenkum Sulbar. Ia berharap dengan komunikasi yang terjalin dengan baik bisa membangun kesadaran hukum di Sulawesi Barat, juga terkait Hak Kekayaan Intelektual, karena di Sulawesi Barat masih banyak potensi yang perlu dikembangkan,” sambungnya.
